Rapat Pleno 7 April 2016 menetapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 25 Mei 2016 di Denpasar, Bali.
Munaslub kali ini berperan strategis menyembuhkan luka masa lalu, merajut persaudaraan, dan membangun soliditas internal. Terpenting lagi, Munaslub diharapkan mampu melahirkan pemimpin baru yang lebih rasional, bersih, berwawasan luas, dan berkarakter negarawan.
Konflik kali ini yang terburuk dan membuat Golkar dalam bahaya kepunahan. Suksesi internal partai yang seharusnya momentum konsolidasi justru memicu konflik dan perpecahan. Sejak Reformasi 1998, sudah lahir empat partai baru dari Golkar: Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Embrio partai baru bisa saja lahir kalau Munaslub kali ini gagal mengatasi berbagai soal dalam semangat rekonsiliasi dan demokratisasi.
Tumpukan persoalan yang tak terselesaikan dengan baik selama bertahun-tahun melahirkan kerusakan serius bagi Golkar. Pertama, merosotnya soliditas internal. Saling sindir, intimidasi, kritik tak beretika, dan gugat-menggugat jadi tontonan publik. Pertarungan politik internal berjalan kurang sehat karena kadernya gagal mengelola konflik sebagai medium pendewasaan demokrasi.
Terancam punah
Soliditas internal Golkar biasanya terus memburuk saat suksesi kepemimpinan nasional. Reformasi menandai berakhirnya dominasi Golkar dalam memenangkan kader terbaiknya meraih posisi sebagai presiden. Pada 1999, BJ Habibie gagal jadi calon presiden karena tak sejalan dengan kubu Akbar Tandjung. Lima tahun berikutnya, Wiranto gagal memenangi pemilihan presiden karena kalah kuat dengan kubu Jusuf Kalla yang berpasangan dengan SBY. Seterusnya, 2009, Jusuf Kalla sebagai calon presiden hanya meraih 10 persen suara karena tak didukung kubu Akbar Tandjung yang merapat ke SBY. Puncaknya, 2014, Golkar tidak berhasil mengajukan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden, lagi-lagi karena buruknya soliditas internal.
Kedua, menguatnya pragmatisme politik. Golkar kini dikenal sebagai kekuatan politik yang cenderung mengejar target konkret alias materialistik. Ide-ide besar soal nasionalisme, kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat tak lagi primadona. Visi karya-kekaryaan sebagai karakteristik Golkar kian terabaikan. Meminjam Max Weber, banyak kader Golkar kini hidup dari partai, bukan untuk partai. Orientasi kader adalah mengejar target pribadi berjangka pendek. Buktinya, banyak kader, terutama para pemimpin di semua level (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), hidup berlimpah, sementara kantor merana.
Pragmatisme politik kini kembali santer menyongsong Munaslub Bali. Dengan menyewa jet-jet pribadi, para bakal calon menjelajahi berbagai daerah dan memikat pemilih dengan mengeluarkan dana besar. Beredar kabar ada bakal calon yang telah menghabiskan ratusan miliar rupiah. Ada juga yang menjanjikan Rp 300 juta per suara saat Munaslub nanti. Itu berarti seorang bakal calon akan menghabiskan Rp 90 miliar untuk meraih paling tidak 300 suara agar terpilih sebagai ketua umum.
Ketiga, merosotnya kredibilitas Golkar. Berlarutnya konflik internal membuat publik ragu akan komitmen Golkar memecahkan berbagai soal kebangsaan. Pilkada serentak 2014 adalah contohnya. Banyak calon kepala daerah dari Golkar tumbang karena mesin politik tak dapat bekerja efektif.
Kondisi itu membuat Golkar kesulitan besar menghadapi Pemilu 2019. Apalagi prestasi Golkar dalam pemilu terus menurun. Pada Pemilu 2009, Golkar kalah dari Demokrat dan PDI-P. Pada Pemilu 2014, Golkar hanya meraih 91 kursi parlemen, terpuruk dari sebelumnya 106. Beberapa survei independen mengungkap posisi Golkar terancam jadi partai marjinal. Jika tak ada upaya sistematis mencegahnya, Golkar jelas berada dalam bahaya kepunahan.
Pembenahan Golkar tak bisa dilakukan parsial dan tambal-sulam. Harus menyeluruh dan sistematis. Semangat itu tecermin dari tekad Panitia Pengarah Pemimpin Nurdin Halid yang menginginkan Munaslub berkualitas. Munaslub dilaksanakan atas prinsip konstitusional, rekonsiliatif, demokratis, berkeadilan, dan bersih. Tekad itu mencerminkan adanya pertobatan politik kolektif segenap kader akan pentingnya penyelamatan Golkar di mata publik.
Agar berkualitas
Ada beberapa langkah mewujudkan Munaslub berkualitas. Pertama, pendaftaran bakal calon dengan kewajiban menyediakan dana (masing-masing Rp 5 miliar-Rp 10 miliar) untuk penyelenggaraan Munaslub yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp 45 miliar. Ini berperan membatasi jumlah calon dan mencegah berkembangnya pasar politik yang mendorong bakal calon menghabiskan dana dalam jumlah besar.
Kedua, panitia memfasilitasi bakal calon sosialisasi, kampanye, dan debat publik di lima zona: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, serta NTB-NTT-Maluku dan Papua. Langkah ini membantu bakal calon bersaing sehat dan menyosialisasikan ide serta kebijakan lebih efisien dan terkontrol.
Ketiga, terbentuknya Komite Etik. Komite Etik berwenang mengawasi dan memberi sanksi terhadap panitia, pemilik suara, dan bakal calon. Panitia dilarang jadi tim sukses, harus netral, dan tak memberikan fasilitas khusus bagi bakal calon. Pemilik suara dilarang curang dan menerima fasilitas dari bakal calon. Panitia dan pemilik suara yang terbukti melanggar ketentuan diberi sanksi tak boleh ikut Munaslub dan tak dilibatkan dalam kepengurusan partai lima tahun.
Pengawasan ketat dilakukan terhadap bakal calon antara lain dilarang melakukan tindakan tercela, memobilisasi pemilih, membuka posko saat Munaslub, dan memberi janji atau fasilitas kepada pemilik suara. Pelanggaran terhadap ketentuan itu membuat seorang bakal calon gugur dan tak boleh ikut Munaslub. Tekad dan langkah itu gambaran kesungguhan Golkar berbenah.
ROMANUS NDAU LENDONG DOSEN UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JAKARTA
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Munaslub Golkar".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar