Dirongrong dari Dalam
Pada acara peringatan Isra Miraj di Jakarta, 20 November 1965, Presiden Soekarno berpidato dengan judul "Suatu Bangsa Jang Besar Tidak akan Tenggelam Ketjuali Djikalau Robek2 Petjah Dirinja Sendiri dari Dalam".
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara demokrasi keempat terbesar dunia dengan penduduk 250 juta. Namun, sepanjang 2004-2015 Komisi Pemberantasan Korupsi telah memenjarakan 23 menteri dan kepala lembaga, 12 gubernur, 49 bupati/wali kota, 87 legislator, serta 120 pejabat eselon I, II, III.
Belum lagi ucapan para mantan menteri dari era pemerintahan Presiden SBY yang hingga kini masih mengejar jabatan sekalipun level jabatan itu di bawah menteri. Ada yang merendahkan Presiden Joko Widodo dengan sebutan presiden kelas wali kota, ada yang menyerang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan isu rasial dan agama. Sungguh suatu sikap yang tercela dan tidak kesatria.
Mereka lupa, intrik semacam itu berarti meremehkan sila-sila Pancasila dan mengingkari asal-usul bangsa Indonesia yang memang beragam budaya, suku, dan agama. Ingat, Sumpah Pemuda 1928 mengakui Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa: Indonesia.
NKRI lahir melalui pengorbanan para pahlawan dan pendiri bangsa. Namun, kelakuan para elite politik yang korupsi, yang tidak punya kesantunan politik, bisa merobek-robek negeri ini dari dalam. Persis yang dikatakan Presiden Soekarno. Mengapa kita tidak belajar beretika dan bersama-sama menjadi bangsa yang besar?
ARIFIN PASARIBU
Kompleks PT HII, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
Urus KTP-e Gratis
Pengalaman saya mengganti KTP yang hilang baru-baru ini berlawanan dengan berita di Kompas (20/4), "Proses Panjang Pembuatan KTP Elektronik".
Saya langsung mengurus surat laporan kehilangan dari kepolisian dan surat pengantar dari RT/RW. Lalu saya ke Kelurahan Kembangan Utara, melaporkan kehilangan KTP saya. Di situ saya mendapat surat pengantar lagi untuk ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.
Dalam waktu 1 jam saya menerima KTP baru tanpa biaya apa pun. Saya terpana karena tidak pernah terpikir bahwa suatu saat di DKI dapat mengurus KTP dengan mudah dan gratis pula.
Terima kasih Gubernur Ahok, yang sudah bekerja keras memperbaiki kinerja Pemda DKI, juga Wali Kota Jakarta Barat yang mengimplementasikannya.
KK RAHARDJO
Buana Biru Besar 1/28,
Jakarta Barat, 11610
Karikatur "Kompas"
Sehubungan dengan pemuatan karikatur "Oom Pasikom" di harian Kompas, Sabtu (30/4), Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kami mengapresiasi perhatian Kompasterhadap isu pengampunan pajak, yang saat ini pemerintah mengharapkan hasil optimal apabila kebijakan ini diterapkan kelak. Oleh karena itu, kami sangat perhatian terhadap pesan apa pun yang disampaikan ke masyarakat terkait dengan isu pengampunan pajak. Kami berusaha menjaga agar tidak terjadi pemahaman yang keliru yang berefek kontraproduktif terhadap hasil baik yang diharapkan.
2. Dari karikatur "Oom Pasikom" tersebut, kesan sangat kuat yang timbul adalah bahwa pengampunan pajak disediakan bagi (istilah Kompas) pengemplang pajak yang digambarkan sebagai orang-orang berdasi (orang kaya?). Menurut hemat kami, hal ini menimbulkan penafsiran keliru, karena faktanya, data yang ada saat ini menunjukkan, orang-orang yang memiliki harta yang belum dilaporkan dan dibayar pajaknya tidak saja berasal dari golongan ekonomi tertentu, tetapi juga masyarakat kebanyakan.
3. Pengampunan pajak adalah kebijakan agar siapa pun warga negara Indonesia yang belum melaporkan harta yang dimiliki dan/atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya diberikan pengampunan. Selanjutnya, mereka dapat memulai babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjadi wajib pajak yang patuh.
4. Dengan demikian, jelas bahwa pengampunan pajak tidak dapat disederhanakan seolah-olah hanya untuk golongan tertentu.
Meski demikian, kami tetap membuka ruang diskusi dan argumentasi yang mendorong pada perbaikan kebijakan.
MEKAR SATRIA UTAMA
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar