TAJUK RENCANA: Retorika Saja Tidak Cukup (Kompas)

Retorika pemimpin bangsa untuk memberantas narkotika tidak diragukan lagi. Namun, realitas menunjukkan, retorika saja tidak cukup.

Hari Minggu, Presiden Joko Widodo berbicara dalam bahasa lebih terang. Kita kutip pernyataan Presiden Jokowi, "Saya tegaskan sekali lagi kepada seluruh kapolda, jajaran polda, jajaran polres, polsek, semuanya kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka, kalau undang-undang memperbolehkan 'dor' mereka."

Substansi pidato Presiden Jokowi sama dengan presiden sebelumnya. Yang membedakan adalah pilihan kata Presiden Jokowi, yang lebih langsung, seperti "hajar mereka", "hantam mereka", dan "dor" jika undang-undang memungkinkan. Tidak ada elaborasi lebih jauh soal frase "jika undang-undang memungkinkan". Undang-undang memang belum memberikan ruang untuk tembak di tempat. Sistem peradilan pidana merupakan jalan untuk penegakan hukum kasus narkotika.

Abdurrahman Wahid: Narkoba Sudah Menjadi Bencana Nasional

JAKARTA, KOMPAS -- Presiden Abdurrahman Wahid mengungkapkan, peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah sangat meluas. Kini masalah narkoba sudah menjadi bencana nasional, sehingga memerlukan tindakan yang keras namun tetap mendidik.

Berbicara pada acara penandatanganan kesepakatan bersama penanggulangan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi, sekolah, dan tempat-tempat hiburan, di Istana Negara Jakarta, Jumat (12/5/2000), Presiden juga menyebutkan keterlibatan aparat pemerintah dalam peredaran narkoba.

"Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak dari aparat pemerintahan sendiri ikut terlibat," ujar Presiden Abdurrahman Wahid. Pada kesempatan itu, hadir Wapres Megawati Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan para menteri Kabinet Persatuan Nasional.

Kesepakatan bersama itu dilakukan antara Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan/Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Pariwisata dan Seni, serta Kapolri yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Polri Mayjen (Pol) M Nurdin.

Presiden mengakui, beredarnya narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda, sangat lambat disadari pemerintah. "Kalau negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, sudah jelas sikap mereka. Kedua negara itu memberlakukan hukuman mati bagi mereka yang memiliki dan memperdagangkan narkoba," katanya.

Dua pendekatan

Masalah narkoba, jelas Abdurrahman Wahid, harus diatasi melalui dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan institusional di mana lembaga-lembaga yang turut menangani masalah ini diminta melakukan tindakan keras untuk memberantas narkoba. Kedua, lembaga kependidikan diminta untuk mendidik.

"Melalui pendidikan, diharapkan masalah narkoba bisa diatasi. Bukan sebaliknya, pendidikan dijadikan tempat untuk penyebaran narkoba, seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta," ujar Presiden.

Akan tetapi, untuk memberantas masalah narkoba, tambahnya, tidak bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. "Ini tidak mudah, apalagi dalam masalah narkoba di Indonesia sudah berkembang dari daerah pengguna menjadi kawasan produsen. Oleh karena itu, untuk menghilangkannya tidak bisa secepat yang kita harapkan," demikian Presiden Abdurrahman Wahid.

Sementara itu, Menneg Masalah-masalah Kemasyarakatan Anak Agung Gde Agung mengungkapkan, sebanyak 60 persen anak sekolah merupakan pengguna narkoba. Sedangkan yang menyediakan dan menyuplai narkoba kebanyakan pihak hotel dan tempat-tempat hiburan.

Data yang berhasil dihimpun menunjukkan, penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perkiraan resmi menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 1,3 juta orang korban narkoba. Tahun 1998, di Jakarta saja tidak kurang 5.800 orang yang dirawat di rumah sakit ataupun panti-panti rehabilitasi, baik yang dimiliki oleh Polri maupun (ketika itu) Departemen Sosial.

"Dalam kaitan itu akan dibentuk forum jaringan untuk memberantas masalah narkoba yang melibatkan organisasi sosial dan organisasi masyarakat," ujar Agung.

Menteri Pendidikan Nasional Yahya A Muhaimin mengakui, sebagian besar anak sekolah adalah pengguna narkoba, bahkan tidak hanya dari kalangan orang-orang kaya tetapi juga dari anak-anak orang miskin. "Akan tetapi, itu biasanya terjadi pada anak-anak yang keluarganya kurang harmonis. Untuk itu peran masyarakat menjadi penting," katanya.

Menneg Pariwisata dan Seni Hidayat Jaelani juga mengakui, selama ini hotel-hotel dan tempat hiburan memang sering dipakai untuk menyediakan narkoba. "Kalau ada hotel atau tempat-tempat hiburan (yang ketahuan) menyediakan narkoba atau wisata seks, maka izin usahanya bisa dicabut," katanya.

(GUN)

Kegeraman pemimpin bangsa terhadap maraknya peredaran narkotika bukan kali ini saja. Pada Selasa, 1 November 1971, Presiden Soeharto mengingatkan soal narkotika sudah memasuki tahap serius. "Kita harus selamatkan generasi muda, jangan sampai mereka telanjur tenggelam dalam soal narkotika ini."

Yudhoyono: Tidak Ada Grasi bagi Penjahat Narkoba

JAKARTA, KOMPAS -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, pemerintah tidak akan berhenti memberantas kejahatan terkait dengan narkotika dan zat- zat adiktif lainnya atau narkoba demi menyelamatkan generasi mendatang. Untuk itu, pemerintah tidak akan mengabulkan permohonan grasi terpidana kasus narkoba yang dialamatkan kepadanya.

"Banyak permohonan grasi dari pelaku kejahatan narkoba yang dilayangkan kepada saya. Tetapi, saudara Ketua Mahkamah Agung dan saya sendiri tentu memilih untuk keselamatan bangsa dan negara kita serta memilih keselamatan generasi kita dan generasi muda kita dibandingkan memberikan grasi kepada mereka yang menghancurkan masa depan," ujar Presiden dalam Peringatan Hari Antinarkotika Internasional 2006 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/6/2006).

Pemerintah, menurut Presiden, tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan narkoba. Pemerintah telah dan terus akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

"Para pelaku kejahatan dengan segala bentuk dan modus operandinya akan terus kita lawan dengan sekuat tenaga. Kita tidak boleh bersifat defensif dalam hal ini. Perang terhadap narkoba tidak boleh berhenti," ujarnya.

Terkait kejahatan narkoba, terakhir Presiden Yudhoyono menolak permohonan grasi terpidana mati warga Brasil, Marco Archer Cardoso Moreira (45), Februari 2006. Atlet gantole ini dipidana mati Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2004 karena terbukti menyelundupkan kokain 13,4 kilogram tahun 2003.

Presiden menyebutkan, ciri-ciri kejahatan narkoba adalah merupakan kejahatan antarnegara, terorganisasi, korbannya tidak pilih kasih, dan jaringannya menggunakan sistem sel. Karena itu, penanganannya harus menggunakan cara-cara luar biasa, baik dalam penerapan hukum acara dan metodologi pembuktiannya.

Kategori pengedar

Seusai acara peringatan, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengemukakan, batasan antara pengedar dan pemakai narkoba diIndonesia belum sangat tegas karena didasarkan pada batas kewajaran. Mengikuti apa yang dilakukan di Singapura, Abdul Rahman berharap mereka yang kedapatan membawa lebih dari 13 gram kokain dikategorikan sebagai pengedar, bukan lagi sekadar pemakai.

"Menurut saya, membawa lebih dari 13 gram cukup untuk mengatakan seseorang adalah pengedar," ujarnya.

Kepala Polri yang juga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Jenderal (Pol) Sutanto menjelaskan, peringatan Hari Antinarkotika Internasional yang setiap tahun dilakukan bukan perayaan terhadap narkoba, tetapi sebuah bentuk perlawanan. Peringatan didasarkan pada deklarasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kriminalitas dan Obat Terlarang (United Nations on Drugs and Crimes/UNODC).

(INU)

Tiga puluh tahun kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid mengemukakan, peredaran narkotika sudah menjadi bencana nasional (Kompas, 13 Mei 2000). Presiden Megawati Soekarnoputri, Senin, 29 Oktober 2001, mengatakan, "Terakhir saya malah meminta agar pelaku tindak kriminal terhadap kemanusiaan (narkotika) itu dijatuhi hukuman mati." Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato peringatan Hari Antinarkotika Internasional 2006 mengemukakan, "Pemerintah tidak akan berhenti memberantas kejahatan narkotika demi menyelamatkan generasi mendatang. Untuk itu, pemerintah tidak akan mengabulkan permohonan grasi terpidana narkotika."

Megawati: Hukum Mati, Produsen dan Pengedar Napza

JAKARTA, KOMPAS -- Presiden Megawati Soekarnoputri meminta agar produsen, penjual, maupun pengedar narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya atau napza dijatuhi hukuman pidana seberat-eratnya. "Terakhir saya malah meminta agar pelaku tindak kriminal terhadap kemanusiaan itu dijatuhi pidana mati."

Hal ini diungkapkan Presiden saat membuka lokakarya "Peran Lembaga Pendidikan dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkoba" di Istana Negara, Senin (29/10/2001).

"Saya sempat berpikir, apalagi setelah jadi Presiden, sepertinya permintaan hukuman mati ini kok tidak berperikemanusiaan. Tetapi, akhirnya saya berpendapat lebih baik satu orang mendapat sanksi keras daripada korban yang meluas," ujarnya.

Presiden mengaku sudah tidak sabar dengan seluruh proses dan cara penanganan terhadap persoalan penyalahgunaan napza selama ini mulai dari penggerebekan, penangkapan, penahanan, hingga proses peradilannya. "Ini semua titik rawan. Sudah digerebek, ditangkap, ditahan, ada saja yang lolos. Bahkan sampai ke proses peradilannya, kok, ya, masih lolos juga," katanya.

Menurut Mengawati, adalah tidak mungkin untuk terus-menerus mencurahkan segala perhatian, daya, dan upaya yang sesungguhnya masih serba terbatas hanya untuk mengurusi korban napza. "Dalam pandangan saya, kita selama ini hanya sibuk menyelesaikan masalah yang dalam keseluruhan mata rantai permasalahan letaknya di hilir," ungkapnya.

Sektor hilir ini penanganannya pun masih dalam posisi pasif dan defensif. "Kita bisa saja terjebak dalam berbagai kegiatan yang tidak akan terkira besar dan lamanya atau bahkan tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Artinya kita akan terus- menerus sibuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pembuat masalahnya tetap bebas dan tidak tersentuh," tegasnya.

Tangani hulu

Oleh karena itu, Presiden Megawati memandang penting penyelesaian masalah penyalahgunaan napza di sektor hulu. "Kita perlu memberi perhatian dan bertindak untuk menghentikan kegiatan produksi dan memotong rantai pengedarannya. Saya mengetahui perang melawan penyalahgunaan napza ini bagaikan perjuangan melawan kemuskilan," paparnya.

Presiden meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengambil langkah, kebijakan, dan program untuk mengoordinasi aparat agar secepatnya melawan dan mematahkan kegiatan di sektor hulu. "Sengaja saya menggeret Kepala BIN ke sini, biar didengar luas oleh saudara. Untuk itu, saya minta ada koordinasi yang baik dengan aparat fungsional terkait, seperti polisi, kejaksaan, bea cukai, dan imigrasi," ujarnya.

(MBA/OSD)

Nyatanya, peredaran narkotika tetap dalam kondisi darurat. Seperti dikatakan Presiden Jokowi, kerugian material kurang lebih Rp 63 triliun. Sebanyak 40 sampai 50 pemuda meninggal karena narkotika.

Kita garis bawahi pernyataan Presiden Jokowi, bahwa semua itu harus dihentikan. Presiden memiliki otoritas mengajukan revisi terhadap UU Narkotika dengan memperberat hukuman, termasuk menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan merampas aset bandar narkotika. Eksekusi hukuman terhadap terpidana kasus narkotika harus tegas diberlakukan. Pembersihan aparat, termasuk polisi, petugas lembaga pemasyarakatan, dan jaksa yang terlibat kasus narkotika tak bisa ditawar lagi. Tanpa ada langkah konkret, Indonesia hanya gemar beretorika, dan Indonesia tetap darurat narkotika.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Juni 2016, di halaman 6 dengan judul "Retorika Saja Tidak Cukup".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.