Laporan survei terbaru Badan Pusat Statistik yang diumumkan Senin (18/7) memperlihatkan, jumlah total penduduk miskin Indonesia turun sebanyak 580.000 orang, menjadi 28 juta jiwa atau 10,86 persen dari total penduduk. Penurunan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan penurunan di perdesaan.
Meskipun demikian, yang menjadi perhatian serius adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan masih lebih besar dibandingkan di perkotaan.
Semakin besar angka indeks kedalaman kemiskinan, yaitu semakin menjauhi garis kemiskinan, mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin di bawah pengeluaran minimum kategori tidak miskin. Sementara indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks kedalaman di perdesaan memburuk, dari 2,55 pada Maret 2015 menjadi 2,74 pada Maret 2016, sementara indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,71 menjadi 0,79.
Hal yang juga perlu serius menjadi perhatian pemerintah, penyebab kemiskinan ternyata masih bahan makanan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2016 besarnya 73,50 persen. Bahan pangan yang pengaruhnya terbesar di perkotaan dan di perdesaan, antara lain, beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mi instan, bawang merah, dan roti.
Kita prihatin rokok ikut memengaruhi nilai garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan rokok menjadi salah satu sumber pengeluaran penting penduduk miskin meskipun dampak buruk rokok sering dikemukakan para ahli kesehatan. Konsumsi rokok yang berkorelasi positif dengan nilai garis kemiskinan juga terasa ironis karena pemerintah menjadikan rokok sumber pendapatan pajak penting.
Data BPS mengingatkan kembali membangun desa harus menjadi perhatian untuk menurunkan ketimpangan kemakmuran yang juga masih tinggi. Sensus Pertanian (SP) 2013 dibandingkan dengan SP 2003 mengindikasikan semakin banyak petani kehilangan lahan. Jumlah petani yang menguasai lahan kurang dari 0,2 hektar, turun drastis, tak sebanding dengan bertambahnya jumlah petani yang menguasai lahan 0,2-0,5 hektar.
Perdesaan identik dengan pertanian sehingga pembangunan pertanian dalam arti luas, mulai dari produksi, pengolahan pasca panen, industrialisasi tingkat desa, hingga pembangunan infrastruktur, menjadi prioritas.
Pemerintah memiliki program dana desa dan meningkatkan dana pembangunan pertanian untuk menurunkan kesenjangan kemakmuran desa-kota. Membuat dana tersebut berdaya guna sesuai tujuan memerlukan perencanaan cerdas dan kesungguhan melaksanakannya.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Juli 2016, di halaman 6 dengan judul "Kesenjangan Desa-Kota Bertahan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar