Jumlah 997.554 siswa SD yang putus sekolah, gabungan dari 946.013 putus SD dan 51.541 siswa SMP berhenti di tengah jalan, persentasenya mungkin kecil dibandingkan dengan total anak usia pendidikan dasar, SD dan SMP. Namun, angka itu besar bagi kegagalan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ataupun akumulasi peningkatan tenaga kerja hanya lulusan SD.
Kondisi ini ironis dengan publikasi pencapaian selama ini. Di satu pihak keberhasilan dibangga-banggakan, di pihak lain terjadi kedodoran yang akumulatif. Lebih serius lagi karena, tanpa menyangkutkan masalah mutu, jenjang SD merupakan jenjang pendidikan terendah sekaligus persyaratan kemampuan minimal manusia Indonesia.
Program bebas SPP siswa SD dan SMP di sekolah negeri, dan tahun lalu program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dua program yang menyasar peningkatan jumlah murid berusia belajar SD-SMP. Bebas SPP tidak berarti menutup semua biaya penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga KIP. Cukup menolong memang, tetapi masih banyak lagi kebutuhan lain yang harus dipenuhi orangtua.
Kemiskinan, masalah akut negeri ini-data pun diwacanakan turun tidaknya-sangat berpengaruh. Tidak hanya ketiadaan biaya sekolah-apalagi menyekolahkan belum menjadi prioritas pokok, karena itu seruan Ayo Sekolah perlu digalakkan-anak-anak usia SD-SMP pun tenaga kerja bagi keluarganya.
Pengoptimalan KIP dan peningkatan pendidikan vokasi, dua tugas khusus Mendikbud Muhadjir Effendy. Sejarah pendidikan negeri ini dalam programnya selalu menempatkan pentingnya pendidikan vokasi (kejuruan). Namun, dalam praktik sering direcoki program pengagungan gelar akademik yang berdampak pada terabaikannya pendidikan vokasi dengan tidak adanya sarana praktik.
KIP, program yang senapas dengan pembebasan SPP, dalam praktik dihadapkan pada banyak kendala. Program itu baru dinikmati sekitar 18 juta dari sekitar 58 juta penerima pendidikan usia SD yang berhak. Muhadjir pun mencanangkan pengoptimalan KIP akan selesai dalam dua-tiga bulan ke depan. Yang dihadapi Mendikbud ibarat labirin ruwetnya administrasi negeri ini.
Dalam hal besarnya jumlah putus sekolah SD, Kemdikbud tetap menjadi penanggung jawab utama, termasuk di dalamnya meninggalkan kebijakan yang Jakarta maupun Jawa sentris. Selain menghidupkan kembali Program Paket Belajar A dan B, SMP Terbuka, perlulah pemerintah terbuka pada berbagai program yang tumbuh dari inisiatif masyarakat, di antaranya home schooling. Kita kembangkan secara sinergik peningkatan mutu calon generasi penerus.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 September 2016, di halaman 6 dengan judul "Seriusnya Masalah Putus SD".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar