Kita tak boleh membiarkan kekisruhan ini berkembang berlarut-larut dan memunculkan ekses yang tak kita inginkan. Kita melihat pemerintah terkesan lambat merespons.
Yang memprihatinkan, kemelut kian dipertajam oleh benturan di tingkat elite, dengan adanya friksi antara Kementerian Koordinator Kemaritiman yang menghendaki dibuka lebar investasi asing di sektor ini serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin perbaikan dan peningkatan kinerja usaha perikanan di dalam negeri.
Aksi mogok sejumlah asosiasi pelaku usaha perikanan dan nelayan beberapa waktu terakhir ini sebenarnya buntut dari kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk membenahi sektor ini. Pemilik kapal dan nelayan mengeluhkan larangan cantrang dan alat tangkap pukat, sementara untuk mengganti alat tangkap, mereka terkendala pendanaan dan akses ke kredit perbankan. Penertiban oleh aparat dikeluhkan cenderung mengkriminalisasi nelayan cantrang.
Kebijakan alih muatan kapal (transshipment) juga diprotes pelaku usaha perikanan di Cibitung dan Bali. Kebijakan yang ditempuh KKP untuk mengatasi persoalan di lapangan juga cenderung reaktif dan tak menyelesaikan masalah. Belakangan, pabrik pengolahan ikan juga menghentikan kegiatan operasionalnya sebagai reaksi terhadap kebijakan Perum Perindo menaikkan tarif sewa lahan 460 persen dan memperpendek jangka waktu sewa dari 20 tahun menjadi 5 tahun, yang dianggap tidak memberi kepastian usaha.
Pemerintah perlu mengurai persoalan yang dihadapi pelaku usaha perikanan dengan bijaksana. Beberapa kebijakan pemerintah, yang sebenarnya bertujuan baik untuk menjaga kesinambungan perikanan dan meningkatkan produktivitas, memunculkan keresahan karena kurangnya sosialisasi dan kurang mempertimbangkan kesiapan mereka yang menjadi target dari kebijakan. Akibatnya, bukan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan, melainkan justru mengancam.
KKP berjanji membantu memfasilitasi pemilik kapal memperoleh kredit penggantian alat tangkap, tetapi dalam praktiknya mereka masih sulit mengakses fasilitas ini. Kita juga tidak bisa mencegah nelayan menjual ikan hasil tangkapan ke kapal asing jika industri pengolahan belum berkembang dan tak ada yang menampung ikan tangkapan mereka di dalam negeri pada harga kompetitif. KKP perlu turun tangan ke lapangan mengatasi kendala yang ada.
Arogansi dalam pendekatan sebaiknya juga ditinggalkan. Pemerintah dan Perum Perindo harus tetap membuka ruang dialog dan mendengarkan kesulitan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha perikanan dalam menerapkan aturan baru tersebut. Kita tak menginginkan kemelut berlarut- larut justru berakibat kita kehilangan fokus dalam percepatan pembangunan industri perikanan di dalam negeri. Kesejahteraan dan kelangsungan hidup pelaku industri, khususnya nelayan, harus menjadi perhatian utama.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Oktober 2016, di halaman 6 dengan judul "Respons Segera Kisruh Nelayan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar