Belum semua isi dari ke-13 paket diimplementasikan. Padahal, paket kebijakan tersebut bertujuan segera menggerakkan ekonomi sehingga terjadi pertumbuhan sesuai target pemerintah, 7 persen pada tahun 2019. Koordinasi dipandang sebagai salah satu penyebab lambatnya pelaksanaan paket. Penurunan harga gas untuk industri, misalnya, tak kunjung terlaksana sampai mendorong Presiden Joko Widodo turun tangan.
Selain penurunan harga gas, pengusaha juga belum menikmati harga listrik yang lebih murah seperti dijanjikan dalam paket ekonomi. Pengurusan perizinan juga tidak menjadi lebih sederhana dan lebih cepat, baik di pusat maupun di daerah.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya saing dengan 13 paket kebijakan ekonomi, posisi Indonesia justru turun empat tingkat dibandingkan dengan 137 negara lain di dalam survei indeks daya saing 2016-2017 oleh Forum Ekonomi Dunia. Faktor lain adalah ada kecenderungan ingin segera mendapat hasil. Proses menjadi nomor dua dan akhirnya muncul kepentingan setiap kementerian dan sektor.
Contohnya tampak pada, antara lain, harga gas, dibuka izin bagi usaha eceran modern dengan akibat mendesak ritel lokal hingga ke hulu di sektor produksi, dan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan.
Dengan selesainya tahap pertama program pengampunan pajak dan hasilnya di atas perkiraan, selanjutnya bagaimana menarik pulang aset warga negara Indonesia di luar negeri. Tujuan pengampunan pajak, seperti berulang kali dikatakan Presiden, selain mendapatkan dana dari tebusan program untuk menambal APBN dan memperluas basis pembayar pajak, juga mendorong pulangnya aset warga negara Indonesia ke Tanah Air. Apabila repatriasi aset terjadi seperti yang diharapkan, pembangunan sektor riil dapat berlanjut cepat.
Sekarang bola ada di pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih menarik dibandingkan dengan negara pesaing, terutama Singapura yang sering disebut sebagai tempat sebagian besar dana warga Indonesia di luar negeri ditempatkan.
Kita telah belajar dari pengalaman kita sendiri dan banyak negara lain bahwa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan hasil terbaik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita sependapat dengan harapan kalangan bisnis agar implementasi ke-13 paket kebijakan ekonomi dapat diwujudkan segera dengan mengurai satu per satu permasalahan dari pangkal dan jelas duduk persoalannya.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Oktober 2016, di halaman 6 dengan judul "Tak Ada Jalan Pintas".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar