Maraknya premanisme dan pungli menyebabkan kendaraan angkutan barang yang melintasi wilayah ini harus mengeluarkan biaya cukup besar di puluhan titik di sepanjang jalur lintas Sumatera sebagai jalur penting logistik nasional. Catatan Kompas, premanisme dan pungli terjadi saat kendaraan turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni hingga akhir tujuan pengangkutan barang, khususnya di titik-titik rawan jalan yang rusak parah.
Premanisme bukan monopoli Sumatera. Maraknya premanisme dan pungli dalam berbagai bentuk, termasuk di jalur logistik, juga dikeluhkan di banyak wilayah lain. Kegagalan negara melawan premanisme dan pungli menyebabkan pengusaha tak ada pilihan selain memasukkan biaya itu ke dalam biaya logistik dan harga barang yang pada akhirnya harus dipikul masyarakat konsumen. Premanisme dan mahalnya logistik menjadi kanker yang mengganggu aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Ini tak akan terjadi seandainya negara menjamin jalur infrastruktur logistik steril dari premanisme dan pungli. Selama ini aparat terkesan kewalahan melawan premanisme karena kurangnya konsistensi, keseriusan, dan ketegasan. Bahkan, tak jarang aparat terlibat premanisme. Ulah oknum pemda melakukan pungli di jembatan timbang juga masih banyak berlangsung.
Akibatnya, urat nadi penting logistik nasional menjelma menjadi hutan rimba pungli. Kita berharap Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk Presiden Joko Widodo juga menyentuh premanisme di jalanan ini. Negara tak boleh kalah melawan premanisme karena dampaknya bukan hanya pada ketertiban dan keamanan, melainkan juga daya saing, iklim usaha, investasi, dan pertumbuhan.
Namun, kita juga harus menyadari, tak mungkin menyerahkan tanggung jawab pemberantasan premanisme hanya kepada aparat semata, mengingat kompleksnya akar persoalan premanisme. Faktor sosial-ekonomi yang melatari maraknya premanisme mengakibatkan premanisme tak bisa diatasi hanya dengan pendekatan penegakan hukum dan tindakan represif. Perlu upaya preventif mengatasi sumber penyebab premanisme dengan membuka akses-akses kesempatan kerja dan peluang ekonomi.
Memperbaiki infrastruktur yang rusak, karena membuka peluang praktik premanisme, juga harus jadi prioritas. Buruknya kualitas jalan (antara lain akibat praktik mark up dalam pembangunan jalan), kelebihan muatan kendaraan dibandingkan daya dukung jalan, dan absennya saluran drainase mempercepat kerusakan kendati triliunan rupiah digelontorkan untuk infrastruktur jalan setiap tahun.
Ketergantungan terlalu besar pada moda jalan untuk logistik juga perlu dikurangi dengan mempercepat pembangunan jalur logistik lain, seperti KA dan angkutan laut.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Maret 2017, di halaman 6 dengan judul "Premanisme Lintas Sumatera".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar