Primordialisme, paham yang berbicara tentang "kembali ke akar" budaya, kini mengalami perluasan makna. Tidak lagi sebatas kesukuan/tribalisme, tetapi juga penguatan kelompok berdasarkan "keyakinan" atau interes politik, ikatan solidaritas sosial dan kepentingan ekonomi, serta "kesamaan keyakinan agama". Akibatnya, terjadi polarisasi dalam kehidupan masyarakat.
Setiap pihak atau kelompok senantiasa melakukan klaim atas kebenarannya sendiri. Jika klaim itu dilakukan di "rumah sendiri", tidak terlalu masalah. Namun, ketika hal itu dibawa di ranah publik atau "rumah kebangsaan", yang terjadi adalah konflik.
Roh liberalisme
Kenyataan di atas tidak lepas dari penguatan liberalisme yang membonceng dan bertopeng demokrasi. Liberalisme memberikan peluang kepada setiap individu dan kelompok untuk mendapatkan serta menggunakan kebebasan "tanpa batas".
Ketika roh liberalisme ini memasuki tubuh dan memberikan sifat pada demokrasi, maka demokrasi pun menjadi kebablasan, seperti dikatakan Presiden Joko Widodo. Ketika liberalisme merasuki ekonomi, ekonomi yang berlaku cenderung bebas, ganas, dan bersemangat pertarungan (kompetisi anti-keadilan), yang menang hanya kelompok ekonomi bermodal besar dan kuat. Muncullah kapitalisme liberal yang tidak memiliki empati sosial, terutama terhadap kaum miskin.
Ketika liberalisme merasuki jagat politik, yang muncul dan dominan adalah politik yang menyembah berhala-berhala kebebasan niretika dan kepentingan yang jauh dari tujuan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Kue kesejahteraan dibagi hanya untuk kelompok elite.
Kini, bangsa ini memasuki era yang mencemaskan, yaitu suatu kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ditentukan oleh kuasa politik dan modal yang mendapat angin liberalisme. Mereka selalu berkontestasi untuk merebut kekuasaan dengan seluruh aset yang dikandungnya. Berbagai cara mereka tempuh, termasuk memompa sentimen-sentimen primordialisme-keagamaan dan sentimen politik yang terbukti mampu menjadi magnet sosial.
Masyarakat pun menjadi mudah digerakkan. Ketika mobilisasi dilakukan, terjadilah konflik horizontal berupa pertarungan "ide", "sentimentalitas agama dan politik", ataupun ketegangan sosial yang mencemaskan.
Akibat turun dari kenyataan di atas, antara lain, bangkitnya masyarakat sektarian (level agama) dan masyarakat partisan (level politik). Pada masyarakat sektarian terjadi radikalisasi nilai-nilai agama yang mengguncang "irisan" agama dan negara.
"Kamar-kamar" sumpek
Salah satu indikatornya adalah munculnya desakan untuk menggunakan sistem nilai keyakinan agama tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dilakukan baik secara sistemik maupun nonsistemik, misalnya ujaran verbal dan visual yang mengekspose simbol-simbol dan pesan-pesan tertentu. Cara ini dilakukan selain untuk meneguhkan identitas kelompok juga demi memperluas pengaruh dan dukungan politik. Agama selalu diyakini sebagai resep yang manjur untuk melakukan kapitalisasi sosial dan politik.
Sementara pada masyarakat partisan terjadi akumulasi sentimen politik untuk meneguhkan kekuasaan yang didukungnya. Wujud kekuasaan itu bisa tokoh, bisa pula sistem dan kebijakannya.
Komunitas-komunitas masyarakat yang semula berposisi sebagai "pendukung" kekuasaan dalam arti yang longgar dan luas, akhirnya mengalami penyempitan, pengetatan, dan pengerucutan. Lalu, muncullah politik partisan atau partisanisme.
Bagi komunitas partisan, kekuasaan yang didukung selalu dianggap benar dan baik. Tak peduli ada banyak hal yang harus dibaca dan ditinjau ulang. Daya kritis meredup atau memang tidak lagi dihidupkan karena dianggap sudah tidak relevan.
Selain itu, komunitas partisan yang aktif dan "dekat" dengan kekuasaan melakukan perayaan atau pengagungan kekuasaan melalui berbagai cara dan media. Tujuan pokoknya adalah memperkokoh citra kekuasaan tertentu, sekaligus memproduksi nilai-nilai yang menguntungkan kekuasaan yang mereka dukung.
Hal yang sangat terasa sekarang adalah suasana gerah di dalam rumah kebangsaan kita. Indonesia Raya, yang semula berupa "rumah" yang lebar dan luas penuh kedamaian, kini tereduksi menjadi "kamar-kamar" tanpa pintu tembus.
Ada kamar sektarianisme. Ada kamar primordialisme. Ada juga kamar partisanisme. Keberadaan kamar-kamar itu akhirnya mendesak ruang nasionalisme yang sejatinya punya hak atas seluruh rumah besar kebangsaan.
Setiap komunitas penghuni kamar cenderung berjarak dengan penghuni kamar lainnya karena tiap-tiap pihak hanya memperjuangkan kepentingan sendiri. Termasuk kurang peduli pada komunitas-komunitas "senyap" rakyat miskin-papa yang terserak di luar kamar.
Kaum miskin-papa hanya bisa jadi penonton "pergelaran teater politik" dan pesta kelompok-kelompok elite. Gerah. Sumpek.
INDRA TRANGGONO, PEMERHATI KEBUDAYAAN DAN SASTRAWAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar