Kelompok oposisi menuding penyusunan konstitusi baru, yang pernah dilakukan mantan Presiden Hugo Chavez pada 1999, adalah akal-akalan Maduro mengalihkan perhatian dari krisis dan menghindari pemilihan umum. Pemerintah telah menunda pemilihan regional yang seharusnya digelar tahun lalu. Adapun pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung tahun 2018.
Penolakan keras oposisi hanya memperparah krisis politik dan kemanusiaan yang terjadi di negara itu. Pernah menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Selatan dengan cadangan minyak berlimpah, Venezuela kini terperosok dalam krisis setelah harga minyak anjlok. Korupsi dan kegagalan menginvestasikan keuntungan penjualan minyak membuat ekonomi negara itu terpuruk. Kemiskinan melonjak, kebutuhan pokok dan obat-obatan langka di pasar. Inflasi melejit hingga lebih dari 700 persen.
Unjuk rasa oposisi telah muncul tak lama sejak Maduro terpilih menjadi presiden pada 2013. Oposisi kemudian memenangi pemilihan legislatif dan menguasai mayoritas kursi Majelis Nasional pada 2015. Namun, upaya oposisi memaksa Maduro turun dan mempercepat pemilu terganjal komisi pemilihan umum dan Mahkamah Agung yang mendukung Maduro.
Situasi politik memburuk ketika MA melucuti kekuasaan legislatif pada akhir Maret meski akhirnya dibatalkan karena tekanan internasional. Situasi terus memburuk dan unjuk rasa berlangsung setiap hari. Terjadi bentrokan dengan polisi dan kubu pendukung Maduro, menyebabkan sedikitnya 29 orang tewas dan ratusan orang terluka.
Krisis akan menyeret Venezuela dalam bahaya besar jika kedua kubu tak mau saling memberi konsesi. Pemerintah, yang menyalahkan kekacauan ini akibat konspirasi asing pimpinan Amerika Serikat, harus bersedia duduk bersama dengan parlemen dan mendiskusikan jalan keluar.
Di sisi lain, oposisi harus sadar protes jalanan berkepanjangan tak bisa menurunkan Maduro. Mereka harus menyatukan sikap untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal ini cukup sulit karena tak ada tokoh pemersatu. Pemimpin oposisi Leopoldo Lopez berada dalam tahanan sejak 2014. Gubernur Miranda Henrique Caprilles, yang hanya kalah 1,5 persen suara dari Maduro dalam pilpres 2013, dijatuhi larangan berpolitik selama 15 tahun.
Di tengah kebuntuan yang terjadi, komunitas internasional perlu turun tangan. Prioritas utama adalah bantuan kemanusiaan, terutama makanan dan obat-obatan bagi anak-anak. Selain itu, mendorong pemerintah menggelar pemilu yang terbuka dan melakukan rekonsiliasi dengan membebaskan tahanan politik. Setidaknya hal itu bisa mencegah Venezuela terpuruk semakin dalam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar