Pada hakikatnya, pembangunan itu menyelesaikan persoalan warga dan mempermudah menjalani hidupnya. Sayang, yang terjadi di Terminal Terpadu Pulogebang adalah sebaliknya.
Mekanisme pembelian tiket diatur, seperti naik pesawat maupun kereta. Beli tiket di lantai 2 dan penumpang naik bus di lantai 3. Masalahnya, pelayanan bus antarkota sangat bervariasi tergantung perusahaannya. Penumpang rawan tertipu bila hanya mengandalkan harga dan tempat tujuan. Padahal, ada masalah pada kondisi bus, jam keberangkatan yang berlarut-larut, dan sebagainya.
Kedatangan penumpang di lantai 3 dan harus turun ke lantai 2, kemudian naik lagi ke lantai 3 untuk menjangkau angkutan dalam kota. Padahal, jarak penurunan penumpang bus antarkota dengan lokasi penumpang naik dalam kota hanya 20 meter di lantai yang sama.
Kondisi fasilitas umum memprihatinkan. Tinja berserakan di lantai dengan bau menyengat. Toilet yang gratis hanya ada lima untuk sekitar 5.000 pengunjung per hari. Lantainya penuh lumpur dan pipa penyiraman kloset rusak. Semua pintu toilet rusak sehingga tidak bisa dikunci.
Tempat duduk di ruang tunggu hanya sekitar 50, sedangkan pengunjung lebih dari 500 orang. Mereka menggeletak begitu saja di lantai berbantal tas bawaan.
Bus transjakarta hanya datang sejam sekali sebelum pukul 17.00. Setelah itu, penumpang harus antre berjubel sebelum masuk bus. Bila hendak naik angkutan daring, kita akan berurusan dengan para pelaku angkutan di sana.
Ongkos angkutan yang biasanya Rp 4.000 menjadi Rp 10.000. Ongkos dipermainkan karena akses ke terminal tidak banyak. Belum lagi harga barang konsumsi. Harga air minum di Terminal Pulogadung Rp 5.000, di Pulogebang Rp 8.000, naik menggila karena suplai terbatas.
Kondisi ini pernah secara lisan saya laporkan ke petugas yang selalu membawa peluit. Mereka tersenyum dan bilang terima kasih. Minggu depannya tak ada perubahan.
Itulah pemandangan sehari-hari di Terminal Pulogebang. Bayangkan jika terminal ini menjadi fasilitas mudik Lebaran 2017 ketika pengunjung naik 10 kali lipat. Ada baiknya Terminal Pulogebang dijadikan terminal cadangan saja untuk memperkuat ketahanan transportasi nasional, sampai kondisinya bisa diperbaiki demi kenyamanan penumpang. Fungsikan saja terminal yang sudah ada seperti sediakala sementara pemerintah memperbaiki kekurangan ini.
SAIFUR ROHMAN, KECAMATAN GENUK, SEMARANG
Cicilan KPR
Saya pernah membaca kalkulasi perhitungan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk bank konvensional dan bank syariah dengan sistem murabahah.
Cicilan bank syariah jauh lebih mahal. Misalnya, pada tahun pertama cicilan di bank konvensional hanya Rp 6,4 juta per bulan, sementara bank syariah Rp 8 juta.
Besarnya cicilan di bank konvensional mengikuti bunga yang berlaku. Dengan sistem murabahah, bank syariah seolah membeli rumah dari pengembang dan kemudian menjualnya kepada konsumen dengan keuntungan tertentu. Besarnya pinjaman plus keuntungan dibagi durasi waktu pinjaman, memunculkan angka cicilan bulanan.
Untuk menarik konsumen agar mau bertransaksi di bank syariah, alangkah baiknya kalau keuntungan bank syariah dari suatu akad murabahah dikurangi. Dengan demikian, masyarakat bisa mempertimbangkan KPR di bank syariah karena cicilannya sama murah dengan bank konvensional, tetapi dengan prinsip tanpa riba.
ALI KHOMSAN, TANAH BARU, KOTA BOGOR UTARA, BOGOR
Servis Lama
Pada 13 Maret 2017 dengan nomor order 00087, saya membawa magicom keservice center Philips di daerah Bintaro.Magicom berbau gosong saat digunakan memasak nasi, membuat nasi tidak tanak dan cepat basi.
Menurut teknisi, tidak ada masalah padamagicom tersebut. Namun, magicomsaya mengendon sampai lima minggu dan tidak ada konfirmasi.
Akhirnya saya putuskan membawa pulang magicom itu, tetapi ternyata kabelnya tertinggal di kantor service center.
FERRA ANGGRAENI, URBANA PLACE, SAWAH BARU CIPUTAT, TANGERANG SELATAN
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar