Ajakan itu muncul dari Forum Pembangunan Indonesia di Jakarta, Rabu dan Kamis (9 dan 10 Agustus). Forum internasional yang digagas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ini mencoba mencari solusi inovatif melalui pendapat akademisi dan pengalaman empiris dari luar negeri dan dalam negeri.
Jumlah orang miskin dan ketimpangan semakin sulit turun. Jumlah orang miskin sejak 2014 bertahan pada 10,3 juta-10,6 juta orang. Koefisien gini yang menunjukkan ketimpangan—di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran—turun tipis dari 0,414 menjadi 0,393.
Ketimpangan tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan. Negara-negara kaya juga menghadapi masalah ketimpangan ketika 1 persen penduduk menguasai hampir separuh kekayaan nasional, seperti terjadi di negara kita. Dengan besarnya tantangan untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, dibutuhkan cara lebih inovatif.
Pemerintah terus memperbaiki program penurunan kemiskinan dan kesenjangan. Bantuan untuk orang miskin, misalnya, diubah menjadi bantuan bersyarat. Keluarga penerima bantuan wajib menyekolahkan anaknya dan jika memiliki bayi harus mengikuti vaksinasi dasar.
Dana desa dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi desa karena kemiskinan terparah dan terdalam ada di desa. Pemerintah juga menyediakan pendidikan dasar dan menengah serta biaya kesehatan gratis bagi orang miskin.
Bappenas menyiapkan program penurunan ketimpangan dan kemiskinan melalui penurunan jumlah anak kerdil karena anak yang kerdil umumnya disebabkan kurang gizi akibat kemiskinan; stabilisasi harga pangan dan subsidi langsung; memberi peluang kerja melalui pendidikan keterampilan; menurunkan ketimpangan kekayaan melalui mekanisme pajak dan kredit; serta menguatkan industri berbasis rakyat, utamanya pertanian.
Dari beragam wujud ketimpangan, yang harus diatasi adalah ketimpangan dalam peluang seperti diingatkan Prof Martin Ravallion dari Georgetown University, AS.
Memberi kesempatan pada kelompok termiskin berarti program harus menyasar target secara tepat. Itu antara lain, membuat pasar tenaga kerja, penguasaan lahan, dan kredit bekerja lebih baik untuk kelompok miskin; investasi pada infrastruktur di daerah miskin, terutama pertanian dan perdesaan; menghilangkan bias kebijakan perpajakan, perdagangan, dan belanja negara; serta menghapus diskriminasi negatif berbasis jender dan ras.
Resep mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sudah tersedia, mengimplementasikannya memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan, termasuk dunia bisnis dan masyarakat luas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar