Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Amerika Serikat Rex Tillerson mengeluarkan imbauan itu hampir bersamaan, Senin (23/10). Imbauan itu menyusul tindakan balasan yang dikeluarkan otoritas Kurdistan dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 11 warga Irak. Sehari sebelumnya, Pemerintah Irak mengeluarkan perintah penahanan atas Babaker Zebari, tokoh Kurdi dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Irak, dengan tuduhan penyalahgunaan dana rakyat.

Imbauan itu disambut hangat pemimpin Kurdi Irak dengan menarik pasukannya dari wilayah Kurdistan sebelum memulai pembicaraan damai.. Dewan Keamanan Regional Kurdistan meminta Pemerintah Irak harus berkomitmen untuk memulai pembicaraan tanpa syarat apa pun untuk dapat menyelesaikan masalah secara damai.

Ketegangan antara Kurdistan dan Pemerintah Irak meningkat sejak digelar referendum kemerdekaan, 25 September. Mahkamah Agung Irak menyatakan, referendum itu tidak sah. Pengadilan Baghdad pun mengeluarkan surat penangkapan beberapa tokoh Kurdi, termasuk Wakil Presiden Kurdistan Irak Kosrat Rasul.

Referendum itu membuat Irak menggelar operasi militer dengan tujuan mengontrol penuh wilayah Kurdistan, termasuk kota Kirkuk yang kaya minyak. Langkah Irak ini dijawab oleh otoritas Kurdi dengan memutuskan langkah pemisahan negara.

Kebijakan AS mempersenjatai militer Irak dan milisi Kurdi dalam rangka memerangi anggota Negara Islam di Irak dan Suriah membuat AS nyaris tidak bisa berbuat apa pun untuk mendamaikan keduanya. Yang paling mungkin dilakukan oleh AS mencegah agar pertempuran tidak menyebar secara penuh ke seluruh wilayah Kurdistan.

Dalam banyak sisi, kehadiran dan kepemilikan senjata membuat sulit untuk membuat orang mau duduk di meja perundingan. Alih-alih membuat perdamaian dan keamanan, AS dan koalisinya terus membikin porak poranda banyak kota di Irak. Posisi ini makin menyulitkan AS untuk berperan lebih konstruktif dalam kasus kemerdekaan Kurdistan ini.

Warga Kurdi sebetulnya tersebar di banyak negara, tetapi sebagian terbesar mereka hidup di Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Menyusul referendum di Irak 25 September lalu, Pemerintah Turki makin bersikap keras terhadap warga Kurdi.