Saya sangat setuju dengan tulisan akhir tahun di harian Kompas, 26 Desember 2017, yang berjudul "Cukup Jakarta Saja, Jangan yang Lain". Dampak dari Pilkada DKI Jakarta yang lalu tidak boleh terus memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Sebagai bangsa, kita harus bahu-membahu memperjuangkan keutuhan, keamanan, dan kedamaian negara kita. Tidak cukup oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi juga media massa konvensional dan media digital.
Sebaiknya media massa, terutama media digital ataupun sosial yang bersifat umum dan sudah banyak pembacanya, juga ikut menjaga kesatuan dan persatuan. Jangan demi komersialisasi sampai melupakan keutuhan negara kita. Bahkan, seolah-olah ada pesan untuk menyediakan kolom yang isinya saling menghujat antargolongan.
Alangkah bijaksananya apabila artikel yang diangkat—apabila menyangkut agama apa pun—diperkirakan menimbulkan ajang hujat, sebaiknya kolom komentar ditiadakan untuk sementara sampai kondisi saling menghargai tercipta. Cukuplah kolom olahraga, budaya, dan acara kenegaraan yang diberi kolom komentar.
Kita bisa lihat di media digital, terkadang isi artikel tidak ada kaitannya dengan agama, hanya saja tokoh yang dibahas tidak sepaham dengan kelompok tertentu, tetapi dampaknya terjadi saling serang. Apabila hal seperti ini berkelanjutan, saya yakin kehidupan beragama di Indonesia tidak tambah membaik.
Semoga media digital juga tambah dewasa menyikapi kondisi kebangsaan yang semakin terbelah, semakin hari semakin memburuk.
Yus Priyadi Usman
Depok 16418
Pertanian Kita
Membaca tulisan di harian Kompas, Selasa (7/11), tentang "Tiga Tahun Kedaulatan Pangan", hampir semua inisiatif dan program pembangunan pertanian belum pada koridor yang benar. Angka kemiskinan dan nilai tukar petani jalan di tempat.
Mengutip hasil Rembuk Nasional III-2017, masalah akurasi data dipersoalkan. Ujungnya, data Global Food Security Index, dengan peringkat mutu-keamanan pangan Indonesia di posisi ke-86 dari 113 negara.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan Rembuk Nasional itu sudah menjadi program pemerintah saat ini, termasuk penjaminan harga di tingkat petani. Namun, beberapa usulan berpotensi menciptakan masalah, seperti mengubah subsidi input menjadi subsidi output.
Kementerian Pertanian perlu kepemimpinan paripurna. Sosok yang dapat menjaga keseimbangan kepentingan petani dan konsumen, mengelola pangan dan pertanian seperti menteri koordinator karena banyak hal di luar teknis pertanian, paham kondisi lapangan, dan bermental baja.
Beberapa indikator dapat digunakan untuk melihat berapa jauh pemerintah telah bekerja. Harga pangan yang stabil di tingkat petani dan konsumen, berkurangnya ketergantungan terhadap impor. Upaya memacu produksi merupakan satu- satunya pilihan yang ada.
Betul data mungkin kurang akurat, tetapi pemerintah tidak mungkin menunda pekerjaannya. Diperlukan kejelian dalam menggerakkan sumber daya dan dukungan berbagai pihak, di tengah menguatnya desentralisasi dan sulitnya membuat gerakan massal terkoordinasi.
Terbatasnya stok pangan dunia dalam bentuk beras, membuat riskan bergantung pada pasar internasional. Pada sisi lain, diversifikasi pangan belum menjadi gerakan utama, di tengah melimpahnya sumber bahan pangan nonberas.
Pemahaman ini penting, agar kita semua tidak menyandera pemerintah dengan target jangka pendek, yang ujungnya diterjemahkan dalam kegiatan berorientasi peningkatan produksi bahan pangan utama, sebagaimana kita lakukan saat ini. Kita menghargai proses dari setiap program, menuju pada suatu hasil akhir yang mewujudkan petani yang sejahtera.
Kesepakatan nasional ini perlu dipayungi dalam satu undang-undang pembangunan pertanian nasional, yang sampai saat ini belum kita miliki. Kita harapkan inisiasi untuk melahirkan Undang-Undang Sistem Pertanian Berkelanjutan.
Erizal Jamal
Jl Harsono, Ragunan,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar