Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi kian mempererat hubungan kedua negara di tengah derasnya isu Laut China Selatan dan isu kenaikan tarif oleh AS.
Indonesia dan India sepakat untuk mewujudkan kemitraan strategis komprehensif, khususnya di bidang pertahanan, demi keamanan kawasan. Di samping soal ekonomi dan pertahanan, fokus pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan PM Modi juga meliputi bidang politik.
Penguatan kerja sama ini disusun untuk menyongsong 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-India pada 2019. Sejarah hubungan Indonesia dan India sangatlah panjang. India merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
"Kokohnya hubungan ini tidak hanya dirasakan masyarakat kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Indonesia siap menjalin kerja sama yang lebih erat dan kuat dengan India," kata Presiden.
Presiden Jokowi meminta penurunan pajak impor produk kelapa sawit Indonesia ke India. Dan, PM Modi menyanggupi untuk melihat kembali kebijakan itu. Pada akhir 2017, India menaikkan pajak impor minyak sawit dari 15 persen menjadi 44 persen dan 54 persen untuk produk turunan dari sawit.
India juga ingin meningkatkan nilai perdagangan hingga 50 miliar dollar AS pada 2025. Nilai transaksi dagang India di Indonesia pada 2017 mencapai 18,87 miliar dollar AS. Nilai investasi langsung India di Indonesia menempati peringkat ke-16, mencapai 286,6 juta dollar AS yang meliputi 509 proyek.
Kedatangan turis India ke Indonesia pada 2017 meningkat 28,8 persen atau sekitar 500.000 orang atau naik 28 persen dibandingkan dengan 2016. Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan kunjungan wisatawan India tahun ini meningkat 40 persen dari tahun 2017 menjadi 700.000 orang. Di bidang infrastruktur, India dan Indonesia sepakat bekerja sama membangun Pulau Sabang dan Pulau Andaman, dua pulau yang terletak di Samudra Hindia. Pelabuhan Sabang akan dijadikan pelabuhan transhipment.
Sebagian pengamat mengatakan, kunjungan Modi ke Indonesia antara lain untuk mempromosikan kebijakan Act East, yang salah satunya bertujuan memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN, untuk mengimbangi kebijakan maritim China lewat One Belt One Road (OBOR).
Tanpa menyebut negara, Modi juga menekankan pentingnya menaati aturan internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut dan aturan internasional lainnya agar tercapai kebebasan, kedamaian, transparansi, kesejahteraan, dan inklusivitas di wilayah Indo-Pasifik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar