Di tengah kontroversi soal "gaji" pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Hari Lahir Pancasila diperingati di sejumlah daerah dan mata acara pada 1 Juni 2018.
Pada era Presiden Joko Widodo, 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila dan sebagai libur nasional. Ritual dan seremoni yang diadakan pada 1 Juni penting untuk mengingatkan bahwa Pancasila merupakan rumah bersama bagi Indonesia yang bineka. Pancasila harus terus dibumikan dan dipraktikkan di tengah tawaran ideologi lain yang bersemi seiring dengan terbukanya keran kebebasan dan demokrasi.
Kita tidak ingin membahas kontroversi "gaji" ataupun ritual peringatan Hari Lahir Pancasila, tetapi kita mau mengajak semua pihak agar nilai-nilai Pancasila dipakai untuk melayani rakyat, menyongsong Idul Fitri. Pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama dari 11 Juni hingga 20 Juni 2018. Lamanya hari libur, kendatipun lebih banyak dirasakan penduduk Jawa, seharusnya memudahkan pengelolaan arus mudik dan balik.
Idul Fitri masih cukup lama. Momentum itu bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, infrastruktur jalan, pengendalian harga, dan pengelolaan keamanan, untuk menjadi lebih baik. Mudik Lebaran adalah ritual tahunan. Puluhan juta orang akan bergerak untuk menyongsong hari kemenangan.
Pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan tol yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi, harus bisa dimanfaatkan untuk memudahkan rakyat berlebaran dengan aman dan nyaman. Rakyat harus bisa menikmati kue pembangunan. Arus mudik dan balik Lebaran menjadi waktu yang tepat bagi negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan korporasi untuk hadir berbagi membantu saudara kita yang akan mudik.
Itu semua membutuhkan pengelolaan dan strategi komunikasi yang baik. Informasi harus diberikan proporsional agar pemudik tak hanya mengandalkan jalan tol sebagai satu-satunya jalur dan tidak menumpuk di satu waktu. Ketersediaan unit pendukung di jalan tol, seperti stasiun pengisian bahan bakar dan tempat istirahat, juga harus dikomunikasikan agar pemudik tidak punya ekspektasi berlebihan. Jalan tol bukan satu-satunya jalan karena jalan nasional juga masih layak dilalui.
Pergerakan penduduk saat mudik Lebaran membutuhkan kesiapan organisasi dan komando yang jelas. Pengorganisasian arus mudik 2017 dengan komando tunggal relatif baik sehingga patut terus disempurnakan untuk arus mudik 2018. Komando tunggal harus punya target bahwa arus mudik lancar dan tingkat kecelakaan bisa ditekan serendah mungkin.
Bagi BUMN dan pengusaha besar bisa juga menggunakan momentum Lebaran untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Menyediakan alat transportasi untuk mudik bersama, termasuk membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu, merupakan implementasi dari sila-sila Pancasila sekaligus memperkokoh persatuan sesama warga bangsa.
Kita juga mengingatkan, menjadi tugas pemerintah mengendalikan harga bahan pokok yang biasa melambung menjelang Idul Fitri. Juga menjadi tugas aparat kepolisian menjaga situasi keamanan menjelang dan saat Idul Fitri. Selagi masih ada waktu, rencana operasional harus disiapkan dan digelar.
Kompas, 2 Juni 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar