Insan Polri bersukacita dalam syukur dan tafakur menyambut dan merayakan HUT Ke-72 Polri pada 1 Juli 2018. Dalam usia yang dewasa dan matang, semoga menjadi kebanggaan bangsa dan berkah bagi semua anak negeri.
Pada 2018 hingga pertengahan tahun ini, kita bersyukur dapat melewati banyak capaian dan agenda besar bangsa, baik yang berskala nasional maupun lokal. Baru saja, pilkada di 171 daerah berjalan dengan aman dan damai. Ke depan kita juga akan menghadapi momen penting: Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Bali.
Semua membutuhkan fokus dan konsentrasi penuh untuk menjaga keamanan dan kenyamanannya. Polri menjadi garda terdepan mengemban tugas bersama aparat TNI dan rakyat untuk menyukseskannya.
Target utama Polri atas agenda strategis tersebut adalah memastikan terciptanya stabilitas keamanan dan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Kepercayaan rakyat yang semakin kuat harus diiringi dengan kepercayaan masyarakat global kepada kemampuan Polri.
Di era global ini, Polri sangat fokus dan intensif mencermati isu dan perkembangan global, termasuk isu kawasan, guna mengambil kebijakan strategis yang tepat dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya, Arab Springs, Laut China Selatan, konflik di Marawi Selatan (Filipina), dan isu Pasifik terkait Papua merdeka adalah beberapa contoh isu regional yang berdampak pada keamanan Indonesia.
Tugas utama
Kita bersyukur keamanan di negeri ini sangat stabil. Jika dibandingkan dengan beberapa kondisi nyata di belahan bumi lain, saat ini terjadi konflik horizontal dan vertikal, konflik dalam negeri, perang ideologi, dan instabilitas berkepanjangan.
Dengan wilayah 17.000 pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah yang berbeda, 513 kabupaten dan kota dengan 34 provinsi, potensi adanya ancaman dan gangguan sangat besar. Berkat komitmen dan peran pemimpin formal maupun pemimpin sosial secara luas, serta kesadaran warga, kita tetap dalam suasana aman dan damai.
Bersama lembaga negara lain sebagai bagian tak terpisahkan, dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, selalu hadir menunaikan tugas dan pengabdiannya masing-masing menuju cita dan agenda bangsa.
Sejak awal kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian, Polri makin profesional, modern, dan tepercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong. Hingga saat ini seluruh gerak personel dan institusi kian solid dan kokoh dalam irama kepemimpinan terpadu. Dengan 443.193 personel yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia, pengabdian aparat kepolisian menghadapi situasi dan kondisi yang beragam karakteristik dan tantangannya.
Dengan TNI, Polri selalu menjaga soliditas sebagai kekuatan utama yang mendukung sishankamrata, bersama dengan rakyat sebagai kekuatan cadangan.
Reformasi
Menapaki era Reformasi, Polri hadir dengan postur, kultur, dan struktur yang berbeda dengan sebelumnya. Reformasi birokrasi Polri, misalnya, bagaimana birokrasi yang bersih dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan efektif efisien, terus menjadi komitmen kepemimpinan dan kelembagaan di semua tingkatan. Beberapa satuan kerja Polri mendapat penghargaan dari Kemenpan dan RB sebagai zona integritas yang berbasis pada wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bersih dan bebas melayani (WBBM).
Dari beberapa survei independen yang dimunculkan, kita bersyukur Polri banyak mengalami peningkatan. Kompas telah memublikasikan hasil survei yang menunjukkan bahwa tren citra Polri semakin meningkat dari tahun ke tahun pada periode tahun 2013 (23,4 persen) sampai dengan tahun 2018 (82,9 persen). Ini semakin membuktikan bahwa reformasi birokrasi di tubuh Polri telah berhasil, di jalur yang benar, dan harus terus ditingkatkan. Polri pun mendapat peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang dipercaya publik.
Di saat HUT ini, Polri menerima dengan tangan terbuka segala kritik dan saran yang konstruktif. Meski kami tetap menerima segala macam tuduhan, caci maki, di-bully, dan segala hal beragam ekspresi kritik hingga kebencian, semua menjadi obat dan pil pahit yang menyembuhkan. Saya yakin apa yang disampaikan publik pada hakikatnya merupakan ungkapan rasa cinta dari rakyat dan rasa memiliki pada lembaga Polri untuk terus bermetamorfosis menjadi lebih baik.
Secara internal, kendala yang dihadapi adalah kultur personel dengan berbagai latar belakang karakter. Secara tegas, siapa pun aparat yang tidak memiliki komitmen dan konsisten dalam menjalankan tugasnya segera diberikan punishment, sementara yang berprestasi mendapatkan anugerah dan reward.
Postur anggaran juga terus naik berkat komitmen bersama para pemimpin di eksekutif maupun legislatif dan dukungan rakyat.
Terhadap kemajuan pesat di bidang teknologi informasi digital, tak boleh membuat Polri bersikap apriori dan alergi. Semua aparat Polri memasuki budaya dan peradaban baru digital, untuk bersiap memacu setiap personel, struktur dan sistem beradaptasi, dan meningkatkan skill and knowledge.
Godaan politik
Aparat kepolisian masih sering berada sebagai "pemadam kebakaran", baik ekses dari praktik politik, kebijakan pemerintah yang dipolitisasi, dan lainnya. Di tengah pusaran kepentingan politik yang beragam, Polri dengan kewenangannya juga terkadang mengalami godaan dan rayuan politik yang, dengan semangat reformasi serta komitmen kepemimpinan secara kolektif, dapat kami jaga dan tegak pada spirit dan komitmen Polri untuk tetap netral dan konsisten.
Saya selalu menegaskan, Polri tidak terjun pada ranah politik, apalagi memasuki gelanggang politik praktis. Polri mengawal proses dan agenda demokrasi dalam konteks keamanan untuk menyukseskan pilkada, pileg, dan pilpres sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, dan nyaman sehingga pembangunan capaiannya terus meningkat dan kesejahteraan setiap rakyat terus membaik.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, secara tegas dinyatakan bahwa setiap anggota Polri dilarang untuk berpolitik atau terlibat dalam politik praktis. Netralitas Polri sudah tidak bisa ditawar lagi. Setiap anggota Polri aktif yang ingin berpolitik harus mengundurkan diri lebih dahulu. Ketika ada mantan anggota Polri yang maju sebagai calon kepala daerah di pilkada atau calon anggota legislatif, statusnya sebagai anggota Polri diberhentikan. Mereka sudah terlepas dari organisasi Polri.
Saya bersama pimpinan Polri sangat tegas, tak perlu ada yang meragukan lagi, bahwa netralitas Polri terkait dalam melaksanakan pengawalan dan pengamanan penyelenggaraan pemilu sudah final. Apabila ada yang bermain-main, mempermainkan peran dan posisi tersebut, langsung diterjunkan Tim, dan diberikan punishment jika terbukti melanggar netralitas. Spiritnya, Polri harus berada di posisi netral, seimbang, dan adil, menjaga harmoni secara seimbang dengan semua golongan dan kepentingan apa pun.
Tak ada pilihan bagi semua personel Polri selain untuk menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan rakyat. Kunci utamanya adalah dengan melayani secara tulus dan ikhlas pengabdian nyata yang menyentuh hati masyarakat disertai kemampuan optimal untuk memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Jika spirit tulus dan ikhlas selalu menjadi kunci utama pengabdian yang terefleksi utuh pada setiap pikiran, perkataan, dan tindakan setiap personel Polri, saya meyakini Polri akan semakin dicintai rakyat.
Pesan khusus saya kepada para taruna muda dan generasi bangsa yang siap bersama institusi Polri mengabdi pada negeri adalah "Tetap berjuang anak-anakku, jangan pernah menyerah dan tenggelam dalam perkembangan zaman, teruslah berkarya dan mengabdi untuk tegaknya Nusantara dan utuhnya NKRI".
HUT Ke-72 Polri ini merupakan momen terakhir di pengujung 33 tahun lebih sebagai abdi negeri dan aparat negara yang segera menuntaskan pengabdian saya menapaki masa purnatugas, semoga penuh manfaat, berkah, dan husnul khatimah.
Dirgahayu Ke-72 Polri Tahun 2018.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar