REUTERS/HANNIBAL HANSCHKE

Kanselir Jerman Angela Merkel berbicara dalam perdebatan anggaran di Majelis Rendah Parlemen Bundestag di Berlin, Jerman, Rabu (4/7/2018).

Kanselir Jerman Angela Merkel meniti buih untuk mencegah perpecahan, baik di dalam pemerintahan maupun di blok Uni Eropa.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa (UE) terkait isu migran, pekan lalu, dengan susah payah blok itu akhirnya mencapai konsensus soal penanganan migran di Eropa. Pada intinya, negara-negara UE berkomitmen membantu migran yang diselamatkan di Mediterania, yang selama ini menjadi beban Italia dan Yunani. Namun, belum juga kesepakatan itu terinci dalam program kerja, realitas di lapangan menunjukkan penanganan migran menjurus pada perpecahan di dalam blok.

Dibandingkan dengan tahun 2015, yang merupakan puncak banjir migran, saat hampir 1 juta orang menyeberang ke Eropa, jumlah migran yang kini mencapai Eropa turun drastis. Dengan kata lain, UE sebetulnya telah melewati periode kaotik ke arah penanganan yang tertata. Namun, perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun mengubah peta politik Eropa.

Berkuasanya partai-partai ekstrem kanan dan partai populis di hampir semua negara Eropa tengah dan di beberapa negara Eropa Barat, seperti di Austria dan Italia, telah mengubah arah dan kebijakan UE soal migran. Italia dan Malta, misalnya, pekan lalu menolak membuka pelabuhannya untuk menerima kapal migran yang dievakuasi. Bahkan, kapal pribadi yang menolong ratusan nyawa migran di lautan kini justru dikriminalisasi. Kubu Visegrad (Hongaria, Ceko, Slowakia, dan Polandia) mendukung gagasan penutupan perbatasan. Sementara di Jerman, Angela Merkel yang selama ini menjadi "benteng" nilai-nilai solidaritas Eropa akhirnya harus tunduk pada tekanan politik.

Ancaman Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer yang berasal dari Partai Uni Sosial Kristen (CSU), yang adalah "partai sekandung" Merkel, Uni Demokratik Kristen (CDU), akan mundur dari jabatannya, mengancam koalisi CDU-CSU yang sudah berlangsung 70 tahun. Merkel tak berkutik. Ia menerima usulan Seehofer untuk memperketat pengawasan migran di perbatasan Jerman-Austria. Migran yang datang di situ bisa langsung diproses untuk ditolak atau diterima permintaan suakanya.

Persoalannya, pemerintahan Merkel merupakan koalisi tiga partai, antara CDU, CSU, dan Partai Sosial Demokrat (SPD). Beberapa waktu lalu, SPD yang cenderung promigran pernah menolak usulan pengetatan perbatasan. Seandainya SPD menolak, pemerintahan koalisi yang terbentuk dengan susah payah setelah vakum selama 6 bulan bisa terancam bubar dan menciptakan krisis politik baru. Perpecahan koalisi bisa mengakhiri kekuasaan Merkel dan berujung pada percepatan pemilu.