Petugas kepolisian berjaga di sekitar mobil yang menampilkan tulisan sosialisasi soal perluasan pembatasan ganjil genap untuk mobil di perempatan Pancoran, Jakarta, Selasa (3/6/2018).
Tentang Ganjil-Genap
Bicara ganjil-genap saat ini di Jakarta berarti soalnya adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan terkait dengan jumlah kendaraan yang berlalu lintas dan ketersediaan badan jalan. Hingga saat ini belum ada yang mengangkat betapa perlu membatasi jumlah kendaraan di jalan.
Setahu saya, di negeri ini diproduksi 1,3 juta kendaraan roda empat dalam setahun dan 8 juta kendaraan roda dua dalam setahun. Cukup dengan uang pangkal Rp 5 juta, kita sudah bisa memperoleh sebuah mobil. Hanya dengan Rp 250.000, kita sudah bisa mendapatkan sebuah sepeda motor. Betapa mudah kita memiliki kendaraan-kendaraan yang siap memasuki jalan, yang pertumbuhannya amat lambat.
Apabila tak ada kebijakan untuk membatasi produksi kendaraan di negeri ini, solusi untuk kemacetan lalu lintas hanya bersifat temporer. Mau bangun kereta bawah tanah, kereta layang, ataupun menerapkan 3 in 1, nomor pelat mobil ganjil-genap, dan lain-lain, kemacetan tidak akan teratasi.
Produksi mobil dan sepeda motor yang tidak dibatasi serta uang pangkal yang relatif kecil akan merangsang setiap orang di negeri ini untuk memiliki kendaraan tersebut. Kebanggaan punya kendaraan masih penting pada kebanyakan orang di sini.
Kusumo Subagio
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Gaji Pejabat Negara
Pada berita Kompas edisi 7 Juni lalu, "Menkeu Terpaksa Tanda Tangan"—Menkeu periode 1998-1999 Bambang Subiakto—disebut bahwa surat utang pemerintah dikeluarkan agar Bank Indonesia tidak bangkrut akibat dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebanyak Rp 144,5 triliun kepada 48 bank bermasalah.
Sebenarnya "bukan terpaksa", tetapi itu keharusan karena pemerintah telah menerbitkan blanked guarantee saat itu. Bukan pula BLBI, melainkan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia), karena bantuan tidak perlu dikembalikan.
Baru sekarang, setelah lebih dari 15 tahun, orang tahu betapa rapuh kebijakan BI mengenai KLBI. Selama ini dikesankan bahwa manajemen BI yang terbaik dan mampu meredam dampak negatif sistemik sehingga DPR selalu menyetujui usul BI. Antara lain, restrukturisasi BI menjadi lebih gemuk dengan membentuk dewan gubernur (5-6 orang) dan anggota direksi yang lebih banyak. Semula Gubernur BI hanya seorang. Direktur pun beberapa orang saja. Dewasa ini, gaji anggota Dewan Gubernur BI merupakan yang tertinggi di Republik Indonesia: Rp 200 juta per bulan per orang.
Restrukturisasi BI dilakukan dengan membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengangkat beberapa komisioner bergaji cukup tinggi dan mengangkat 5.000 karyawan. Dewasa ini, Gedung BI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sudah tidak cukup menampung karyawan sehingga sebagian ditempatkan di kompleks Kementerian Keuangan. Hingga kini belum terlihat keefektifan dan dampak eksistensi OJK.
Hal-hal yang disebut di atas berdampak pada peningkatan beban masyarakat. Kedua lembaga tersebut pada dasarnya tidak mempunyai penghasilan operasional, hanya menjadi pusat biaya, semata-mata menjadi beban anggaran negara.
Baru-baru ini digunjingkan gaji pembina BPIP di atas Rp 100 juta. Mahfud MD, sebagaimana dikutip berbagai media, membandingkan penghasilannya dengan anggota DPR yang mencapai Rp 150 juta per bulan per orang. Menteri Keuangan mengatakan, gaji itu tidak tinggi, masih sesuai dengan acuan di lembaga negara yang lain.
Kesimpulan: gaji pembina ideologi itu tidak tinggi, bahkan jauh lebih rendah daripada gaji anggota Dewan Gubernur BI, DPR, dan lembaga lain.
Hasiholan Siagian
Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
BPJS di Cirebon
Saya peserta BPJS di Majalengka yang taat bayar tiap bulan, tetapi BPJS saya tak laku di rumah sakit di Cirebon waktu membawa anak berobat.
Herliyanto
Panjalin Kidul, Sumberjaya,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar