Kancah politik dewasa ini ditandai oleh "para calon tanpa gagasan yang mempekerjakan para konsultan tanpa pendirian untuk menggelar kampanye tanpa isian". Kegundahan seperti ini juga pernah diutarakan mantan Presiden Amerika Serikat Gerald Ford sehubung  menjadi-jadinya "demokrasi-penonton", yakni ketika politik seolah bertransformasi menjadi sekadar tontonan yang dikendalikan para profesional pemasaran dan media.

Inilah latar keriuhan skandal-skandal pembajakan big data beberapa tahun belakangan. Laiknya pemasaran barang, pengumpulan dan pemanfaatan data—tentu termasuk manipulasi data— sangatlah penting dalam kecenderungan baru politik ini. Para penggiat politik bukan lagi sibuk melakukan "agitprop" (agitasi dan propaganda) laiknya era politik emansipatoris yang sadar ideologis. Gejala ini membuat Benjamin Arditi (2007)  menyebut mereka sebagai "haktivis" (hacktivist), bukan lagi aktivis.

Kecenderungan  serupa juga sudah melanda kita. Bahkan, sejak sebelum Pilpres 2014, kita terus berulang disuguhi skandal data palsu atau data belum selesai, misalnya kisruh hitung cepat dan survei elektabilitas yang selisihnya jauh melampaui toleransi kelayakan metodis sebuah survei. Begitu pula dengan pengungkapan data tak utuh ataupun penafsirannya yang satu sisi atau separuh benar, seperti perdebatan data utang negara belakangan ini.

Hanya saja, lantaran pemaparan data tak pernah sungguh menjadi isu penting di negeri ini, maka kecenderungan permainan media kita lebih cenderung pada penyebaran hoaks untuk merusak citra
pihak seberang. Tengoklah berjibunnya informasi palsu,  orasi kebencian dan pemojokan, bahkan fitnah dan sumpah serapah karya anak bangsa di media sosial. Menyaksikan pemuncakan lalu lalang celoteh ad hominem semacam ini di seputar Pilkada DKI Jakarta 2017, jangan-jangan bahkan sudah kurang tepat menyebut mereka "haktivis", apalagi aktivis, melainkan "hoaktivis".

Kisruh kebohongan pemukulan Ratna Sarumpaet, berikut rentetannya pada komentar simpang siur para politikus teras negeri ini yang sempat terjebak memercayainya, menjadi lebih mudah jika dipahami lewat perspektif ini. Terlepas dari kekejian kebohongan itu sendiri, tidakkah kesigapan (baca: ketergopohan) pemanfaatan informasi mentah karena khawatir kehilangan momentum politis untuk memojokkan seteru politik sejatinya masih dalam kekerabatan problematik yang sama?

Politik tanpa ideologi

Tentu konyol kalau dua dasawarsa setelah tumbangnya Orde Baru kita masih terus mengalamatkan kegagalan dalam merangsang peragaman dan pengayaan penafsiran atas ideologi negara kita. Betapapun, memang sudah sedemikian lama politik kita berlangsung tanpa perdebatan ideologis memadai sehingga memasuki era kebebasan setelah Reformasi, kebanyakan kita masih tetap gamang untuk memperdebatkannya. Kita masih terus tercekat dengan hantu-hantu ideologis masa lalu yang sama.

Situasi ini, laiknya di belahan dunia lain pula, diperparah dengan salah kaprah memahami anugerah zaman dalam peningkatan kapasitas teknologi informasi elektronik sebagai media sosial. Kapasitas gigantik media sosial sebagai ranah partisipasi publik baru yang langsung, gegas, dan massal memudahkan sosialisasi informasi dan agregasi pandangan publik. Betapapun, pemaknaannya lebih banyak sebagai sarana merayakan kebebasan berceloteh semata dan bukan sebagai sarana saling asah-asih-asuh publik sejatinya.

Pada masa lampau, kepelikan fungsional politik dalam melakukan sosialisasi, terutama agregasi, dijembatani lewat fungsi-fungsi ideologi. Keterbatasan spasio-temporal dalam prasarana komunikasi barangkali membuat khalayak memang tetap tak cukup paham atas rincian program yang ditawarkan partai-partai, tetapi setidaknya mereka bisa memastikan kejituan pilihan politiknya sesuai arah aspirasi politiknya lantaran menilik keselarasannya dengan platform ideologi partai tertentu tersebut. Oleh karena itulah, kehadiran para aktivis politik dalam menyebar "agitprop" menjual gagasan-gagasan pokok dari ideologi partainya merupakan keniscayaan dalam membangun kesamaan tataran kesadaran (state of mind) antarsesama pendukung.

Bersamaan dengan lebih mudahnya para elite politik menyosialisasikan diri dan membaca agregat pandangan publik tanpa perlu susah payah melakukan "agitprop", ideologi seolah kehilangan fungsi sosial- politiknya. Seturut itulah, para aktivis politik beserta kegiatan "agitprop"-nya kehilangan pesona fungsionalnya. Agitasi tergantikan kicauan baku puja-puji kebaikan atau kebenaran pihak sendiri dan baku provokasi  caci maki keburukan atau keteledoran pihak seberang lewat media sosial. Sementara propaganda bertiwikrama menjadi pemasaran elektoral lewat para manajer kampanye profesional.

Alih-alih membawa keberkahan lewat berbagai keunggulan demokrasi langsung, justru politik tanpa gagasan seperti dikeluhkan Gerald Ford di ataslah yang sekarang sedang kita arungi. Alih-alih berbagi idealitas ideologis dan tafsir penerapannya bagi kemaslahatan perjuangan bersama, para "hoaktivis" tersebut hiruk-pikuk menggelembungkan citra calon pilihannya seraya menggemboskan citra calon seterunya.

Alih-alih kembali memungkinkan segenap pihak bisa ikut berpartisipasi langsung menentukan berbagai kebijakan publik laiknya "demokrasi-agora", seperti ramalan para teoretikus "demokrasi-digital" (Tsagarousianou dan kawan-kawan: 1997), kita sekarang justru sedang mengarungi samudra celoteh ad hominem.

Seperti di sinetron-sinetron, kita sekarang justru terjebak pada situasi baku intip berkepanjangan agar bisa segera mengendus kemelencengan atau keteledoran seteru supaya tak ketinggalan momentum untuk menggorengnya lewat olok-olok atau caci maki.

Melampaui politik imagologi

Fenomena imagologi, yakni manakala citra mengungguli norma, sesungguhnya telah jauh-jauh hari dipindai datuk posmodern teori Jean-Francois Lyotard (2001). Akumulasi citra akibat kapasitas teknologi informasi mutakhir melakukan pengulangan kehadiran berketerusan akan membuat performativitas membubung sehingga segenap norma lain, katakanlah kebaikan, keindahan, bahkan kebenaran, akan terkerangkakan dalam cakupannya. Gamblangnya, apa pun yang citranya performatif akan sekaligus menjadi (baca: diterima publik sebagai) yang baik, yang indah, ataupun yang benar.

Sebagai contoh, hari-hari belakangan ini kita menyaksikan bagaimana seseorang yang berbicara dengan gramatika simpang siur, dan bahkan sempat beberapa bulan dipenjara karena penipuan, seperti Vicky Prasetyo, telah menjadi pahlawan televisi baru yang digandrungi publik. Publik seakan tidak peduli permasalahannya dalam kerangka norma-norma lainnya karena tersilap tingginya performativitas citranya akibat keacapan kehadirannya di televisi- televisi.

Sehubung megamultiplikasi keprihatinan yang dilontarkan terkait kasus "penganiayaannya", terlebih lagi dari sejumlah politikus teras yang sarat sorotan media, sulit dibayangkan betapa gigantiknya performativitas Ratna Sarumpaet. Andaikan tidak secara terbuka mengakui kebohongannya, jangan-jangan tindakan hukum apa pun yang diambil kepolisian, tetap tidak akan bisa membasuh habis keraguan publik akan kemungkinan rekayasa, seperti pada banyak kasus hukum menyangkut kaum ternama lainnya.

Barangkali, dalam sengkarut anomali normatif inilah kita perlu mensyukuri terkuaknya kasus ini. Lebih dari sekadar terhindarnya kemungkinan baku balas antarpendukung pilpres pada akar rumput yang tentu saja bisa berkembang mengerikan, kasus ini membuat kita menjadi lebih paham mengenai seriusnya potensi destruktif dari media sosial secara normatif jika kita biarkan tetap terus menjadi sekadar sarana baku celoteh tak berkejuntrungan.

Seturut itulah, sungguh tidak bertanggung jawab membiarkan politik kita terus  berkubang pada tataran pemanfaatan kapasitas imagologi semacam ini. Semestinya segenap pihak menyadari keniscayaan politik melampaui sekat-sekat waktu pemilu. Tercapainya tataran masyarakat yang lebih baik seraya tetap terawatnya imajineri kolektif sebagai bangsa merupakan idealitas politik bangsa mana pun. Itu hanya mungkin dicapai dengan melampaui politik imagologi; dengan mengundang balik politik emansipatoris yang sadar ideologi.

Hanya dalam kerangka tersebutlah politik  memiliki idealitas yang bisa menjadi dimensi normatif dalam menjaga koridor perjuangan bersama kita.