Trias Kuncahyono, wartawan Kompas 1988-2018
Dalam Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York beberapa hari lalu, Indonesia mengingatkan bahwa PBB, terutama DK PBB, memiliki utang kepada rakyat Palestina, yakni menemukan solusi damai berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina untuk mengakhiri konflik berbilang tahun antara Israel dan Palestina.
Indonesia juga menegaskan kembali sikapnya terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina, yakni mendukung sepenuhnya penyelesaian konflik dalam format two-state solution.
Oleh karena itu, Indonesia secara tegas mengecam berbagai tindakan Israel yang terus memperluas wilayah pendudukannya di Tepi Barat, yang menghambat terciptanya perdamaian dan mengurangi wilayah Palestina sehingga menjadi penghambat tercapainya "solusi dua negara".
Yang sekarang ini dirasa semakin memperumit situasi justru adalah usulan damai yang diajukan Presiden AS Donald Trump, yang disebut Deal of the Century.
Meski rincian usulan itu belum dibuka sepenuhnya, dari hal-hal yang sudah terungkap, tergambar jelas bahwa keberpihakan AS kepada Israel semakin kuat.
Permukiman Silwan di Jerusalem Timur terlihat dengan latar belakang bangunan Kubah Batu (Dome of the Rock) di kompleks yang dikenal dengan Al-Haram al-Syarif bagi warga Palestina atau Temple Mount bagi warga Yahudi di Kota Tua Jerusalem, Minggu (26/1/2020).
Usulan damai Deal of the Century justru tidak menjiwai semangat Resolusi No 242/1967 DK PBB yang menyerukan terciptanya "perdamaian yang adil dan kekal".
Misalkan, dalam Deal of the Year, Washington tidak lagi menggambarkan wilayah Lembah Yordan, Tepi Barat Palestina (dan juga Dataran Tinggi Golan), sebagai wilayah "yang diduduki" Israel, wilayah pendudukan yang direbut dalam Perang 1967.
Dengan demikian, Washington hendak mengakui wilayah pendudukan itu sebagai wilayah Israel. Tentu hal tersebut bertentangan dengan semangat damai, misalnya, seperti yang dijelaskan dalam Kesepakatan Oslo.
Oleh karena itu, sangat tidak mengherankan kalau, menurut sebuah studi yang dilakukan Palestinian Center for Policy and Survey Research di Ramallah (The Jerusalem Post, 13/2/2020), rakyat Palestina sepenuhnya menolak usulan Trump tersebut.
Studi itu mengungkapkan, dalam survei yang dilakukan di Jalur Gaza, Jerusalem Timur, dan Tepi Barat, 94 persen responden menolak usulan Trump itu.
Adalah sangat menarik, menurut studi itu, 58 persen orang Palestina yakin rencana usulan Trump itu hanya memiliki peluang nol persen bagi pengakhiran "pendudukan Israel". Dengan sekitar 21 persen responden mengatakan, rancangan damai Trump hanya memiliki peluang kurang dari 50 persen untuk menyelesaikan konflik.
Sebuah masjid terpantul di sebuah jendela kaca dengan latar belakang pelabuhan kota Gaza City, 16 Mei 2019. Amerika Serikat menyiapkan konsesi ekonomi, berupa investasi dan pembangunan ekonomi di Jalur Gaza dan Tepi Barat, dalam skema perdamaian Palestina-Israel rancangan mereka.
Yang sungguh mengagetkan, sekaligus memberikan kekelaman akan masa depan perdamaian, adalah 64 persen responden merasa bahwa kekerasan adalah jawaban yang paling baik terhadap rencana damai Trump.
Sebanyak 50 persen responden mengatakan, kekerasan adalah cara pengakhiran "pendudukan" yang efektif, dan 45 persen menyatakan satu-satunya jalan untuk mengubahstatus quo adalah perjuangan bersenjata!
Lalu, bagaimana masa depan two-state solution? Apakah solusi yang selama ini dianggap paling masuk akal tersebut bisa diwujudkan?
Sejarah panjang
Sebenarnya, two-state solution memiliki sejarah panjang, atau bahkan sudah muncul sejak konflik antara Israel dan Arab (Palestina) bermula.
Sejarah mencatat bahwa two-state solution mula pertama merupakan rekomendasi yang disodorkan Komisi Peel (1937). Komisi ini dibentuk Pemerintah Inggris sebagai pemegang mandat atas Palestina (Mandat Inggris) pada tahun 1939 untuk menginvestigasi penyebab terjadinya kerusuhan antara orang-orang Palestina dan Yahudi.
Komisi dipimpin Lord Robert Peel sehingga disebut Komisi Peel. Komisi tersebut mengusulkan wilayah Palestina dibagi dua demi mengakhiri kerusuhan.
Gadis-gadis Palestina memegang petisi dengan peta era mandat Inggris atas Palestina (kiri) dan peta terkini wilayah Palestina tanpa wilayah dan permukiman yang dicaplok Israel ketika mereka ikut serta dalam demonstrasi yang diikuti para perempuan pendukung gerakan Hamas. Unjuk rasa itu memprotes proposal perdamaian Timur Tengah yang dikenal sebagai Transaksi Abad Ini. Proposal itu diajukan Presiden AS Donald Trump.
Lalu, pada tahun 1947, Majelis Umum (MU) PBB menerbitkan Resolusi 181 yang disebut sebagai "Partition Plan", Rencana Pembagian, yakni membagi Palestina menjadi dua: negara Yahudi dan negara Arab, dengan menyatakan Jerusalem sebagai corpus separatum (entitas terpisah) dan menjadi kota internasional di bawah pengawasan PBB.
Wakil Yahudi di Palestina (The Jewish Agency) secara taktis menerima rancangan tersebut—meskipun dengan rasa berat—karena rancangan tersebut berimplikasi pengakuan inernasional terhadap tujuan mereka mendirikan sebuah negara. Namun, negara mereka lebih dibandingkan bayangan dan harapan mereka berdasarkan pandangan legal dan hak historis (versi mereka).
Padahal, menurut Resolusi 181 tersebut, wilayah yang akan mereka terima lebih luas dari yang akan diterima orang Arab (Palestina). Negara Yahudi akan mencakup 56,47 persen wilayah Mandat Inggris (Mandat Palestina), tidak termasuk Jerusalem, dengan penduduk 498.000 Yahudi dan 325.000 Arab. Sementara, luas negara Arab hanya mencakup 43,53 persen, juga tidak termasuk Jerusalem, dengan penduduk 807.000 Arab dan 10.000 Yahudi.
Pihak Palestina dan Arab secara tegas menolak Resolusi 181 tersebut. Sebab, menurut mereka, resolusi tersebut tidak adil, mengabaikan hak-hak mayoritas rakyat Palestina.
Jumlah mereka lebih banyak, tetapi hanya mendapatkan wilayah yang lebih kecil. Apalagi, mereka lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Liga Arab dan institusi-institusi Palestina menolak Resolusi Partition Plan tersebut.
Resolusi menghadapi jalan buntu. Situasi bertambah buruk karena pada tahun 1948, Israel menyatakan kemerdekaannya. Dan, kemudian pecahlah Perang Arab-Israel Pertama.
Anak-anak Palestina bermain di halaman yang diselimuti salju di Tepi Barat, Jumat (20/2/2018).
Perang ini menghasilkan apa yang oleh orang Palestina disebut nakba, bencana kemanusiaan. Karena hampir 50 persen desa-desa Palestina dihancurkan tentara Yahudi dan banyak kota dibersihkan dari penduduk Palestina, termasuk antara lain Akka, Bir Al-Saba', Bisan, Lod, Al-Majdal, Nazareth, Haifa, Tabaria, Yaffa, dan Jerusalem-Barat.
Pasukan Israel diperkirakan membunuh 13.000 orang Palestina dan memaksa 520.000 orang Palestina (sumber Israel) mengungsi. Sumber lain mengatakan, jumlah pengungsi Palestina bahkan mencapai 726.000 orang (sumber PBB) atau 800.000 orang (sumber Arab). Sebanyak 531 kampung Palestina dikosongkan dan dihancurkan (al-awda.org).
Tragedi kedua terjadi menyusul Perang Enam Hari 1967. Israel merebut dan menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem-Timur, Sinai (Mesir), dan Golan (Suriah). Bukan hanya itu, untuk kedua kalinya orang-orang Palestina harus meninggalkan kampung halamannya dan menjadi pengungsi. Mereka mengungsi, antara lain ke Jordania, Suriah, Lebanon, dan Mesir.
Sejak itu, tidak pernah ada yang namanya damai dan perdamaian. Berbagai dan berkali-kali usaha perdamaian dilakukan, tetapi selalu menemui jalan buntu. Pada tahun 1993, Israel dan Palestina dalam perundingan rahasia di Oslo, Norwegia, menyepakati apa yang kemudian disebut Kesepakatan Oslo (Deklarasi Prinsip-prinsip).
Kesepakatan itu, antara lain menyatakan bahwa Palestina memperoleh pemerintahan sendiri yang terbatas di bawah entitas yang disebut Otoritas Palestina. Selain itu, juga disebut tentang formula penyelesaian dua negara, two-state solution.
Selama beberapa dekade, formula ini diyakini akan menyelesaikan konflik dan dianggap sebagai yang paling realistis. Formula ini mendasarkan pada pembentukan dua negara terpisah, yakni Israel dan Palestina yang hidup berdampingan secara damai di tanah antara Tepi Barat dan Laut Mediterania.
Permukiman adalah salah satu isu yang paling panas dalam upaya untuk memulai kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina.
Wilayah ini akan dibagi menjadi dua sesuai dengan situasi dan kondisi sebelum perang dan mengikuti garis batas sebelum tercapai gencatan senjata. Jerusalem, yang diinginkan kedua pihak sebagai ibu kota, akan digunakan bersama, dibagi.
Adalah sangat ideal kalau hal itu bisa diwujudkan. Akan tetapi, ternyata tidak mudah mewujudkan hal itu. Selalu ada ada tantangan dari kedua belah pihak.
Sekurang-kurangnya ada empat hambatan untuk mewujudkan two-state solution, yakni perbatasan, keamanan, status Jerusalem, dan pengungsi. Selain juga desakan untuk diakui sebagai "negara Yahudi" dan perpecahan politik serta geografik antara Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Tak pernah usang
Apakah perjuangan negara-negara pencinta damai—tentu dalam hal ini termasuk Indonesia yang sangat konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina akan menjadi kenyataan, yakni tercapai kesepakatantwo-state solution?
Tentu, tidak akan serta merta hal tersebut akan terwujud. Namun, format two-state solution tidak akan pernah usang karena tidak ada alternatif lain dalam menyelesaikan konflik berlintas tahun dan abad antara Israel dan Palestina itu.
Kalaupun ada alternatif lain selaintwo-state solution, sampai sekarang alternatif lain tersebut belumlah muncul, belum terlihat. Memang, pernah pula dilemparkan usul one-state solution.
Gambar ini diambil dari Bukit Zaitun, 6 Desember 2017. Tampak Kota Tua Jerusalem dengan masjid Dome of the Rock, bangunan persegi delapan berkubah emas, yang terletak di tengah kompleks Masjid al-Aqsa.
Artinya, menggabungkan Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza menjadi sebuah negara besar. Inilah yang disebut sebagai "Israel Raya", seperti yang diisyaratkan Trump dalam Deal of the Century.
Namun, tentang ide one-state solution pun sekurang-kurangnya ada dua versi. Pertama, versi yang didukung kelompok kiri dan Palestina, yakni dibentuk sebuah negara demokratis.
Dari sisi jumlah penduduk, di negeri ini nanti jumlah orang Arab Muslim akan melebihi orang Yahudi, yang ujungnya akan mengakhiri Israel sebagai negara Yahudi.
Tentu, versi pertama ini ditentang orang-orang Israel yang mengusulkan versi kedua, yakni mendorong Israel menganeksasi Tepi Barat dan memaksa orang-orang Palestina atau tidak memberikan hak kepada orang Palestina untuk memilih. Versi ini didukung kelompok kanan dan Israel.
Tentu, versi kedua ini ditentang negara-negara pencinta damai dan pembela hak-hak asasi manusia, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, usul versi kedua (dan juga pertama) tidak diterima.
Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan 1948 menetapkan Israel sebagai "negara Yahudi". Ini tentu menjadi penghalang terbesar bagi gagasan one-state solution, satu negara: bagaimana bisa orang Yahudi dan non-Yahudi memberikan suara untuk "negara Yahudi".
Warga Palestina naik perahu di perairan Jalur Gaza selama protes terhadap blokade Israel di Gaza, Sabtu (18/8/2018). Konflik yang terus terjadi membuat ketegangan di kawasan itu belum mereda.
Hal yang juga menjadi penghalang besar adalah bahwa pada tahap awal, konsep "Yahudi" lebih ke arah sipil dan budaya. Saat ini konsep tersebut memiliki interpretasi berbeda yang lebih religius dan nasionalistis.
Akibatnya, Israel secara de facto memiliki dua sumber otoritas: yang demokratis dan yang teokratis, bertabrakan, dan bertentangan secara terus-menerus (majalah Prospect, 17 Agustus 2018).
Sementara itu, harus diakui bahwa memperjuangkan two-state solutiontidaklah mudah. Ibarat kata, hal itu tidak akan terjadi dalam semalam. Oleh karena, sekurang-kurangnya, situasi di lapangan sudah sangat berbeda.
Misalnya, menyangkut perluasan wilayah Israel lewat pembangunan permukiman baru di Tepi Barat. Ini menjadi persoalan pelik. Situasi politik di antara bangsa Palestina sendiri juga kurang mendukung, terutama belum benar-benar terwujudnya persatuan nasional di antara mereka: antara kekuatan Fatah dan Hamas. Hal itu kini ditambah lagi dengan sikap Trump yang lebih memihak Israel.
Melihat situasi saat ini, sepertinya rute ke masa depan yang damai sudah kehabisan jalan. Perdamaian juga rasanya benar-benar tidak sudi singgah di bumi Palestina.
Walaupun demikian, Indonesia dengan mengajak dan mendorong negara-negara lain, terutama negara-negara anggota tetap DK PBB, perlu terus mengupayakan, meneriakkan, dan mendorong two-state solution, lewat forum DK PBB dan forum lainnya. Perjuangan itu tidak mudah memang. Harus diakui, para pemimpin, zaman kini, baik dari Israel maupun Palestina, telah gagal mewujudkan perdamaian.
Pertemuan informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipimpin Presiden DK PBB Retno LP Marsudi di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (9/5/2019) waktu setempat. Indonesia mengecam Israel yang terus membangun permukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Tindakan Israel tidak dapat diterima.
Apakah perdamaian itu baru akan diwujudkan oleh generasi mendatang? Kalaupun demikian, sejarah akan tetap mencatat bahwa Indonesia telah secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina dengan berbagai macam cara. Oleh karena perdamaian tidak pernah usang, demikian pula two-state solution, solusi dua negara juga tidak pernah usang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar