Fw:Purnawirawan TNI: SBY Sudah Tak Peduli Kondisi Negara dan Bangsa

Date: Thursday, July 21, 2011, 9:01 AM JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis. "Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan," ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa (19/7). Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan Presiden SBY melalui kudeta militer. Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia. Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi. Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan SBY di internal Partai Demokrat. Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia. Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air. Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia. Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. "Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya, nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi. PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika Serikat dan Australia. Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat. "Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia. Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat. Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia. Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan, tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno. Permainan Asing Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres 2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis berkepanjangan ini," kata dia. Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing. "Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata dia. Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia. Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945. Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana sebagian besar dikuasai oleh asing. "Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata Zacky. Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung disodorkan formulir menjadi agen CIA. Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa. "Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal seperti Amerika muncul patriot journalism. "Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang terdengar," katanya. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180 Rabu, 20 Juli 2011 JAKARTA (Suara Karya): Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) merasa khawatir terhadap masa depan dan nasib bangsa Indonesia. Mereka menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak peduli lagi dengan kondisi negara dan bangsa yang makin kritis. "Kondisi bangsa dan negara ini makin terancam dan kritis karena penyelenggaraan negara telah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan," ujar Ketua Umum PPAD yang juga mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Letjen Purn Soerjadi, dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI AD dengan para pimpinan media massa nasional di Jakarta, Selasa (19/7). Sekitar 21 purnawirawan ikut dalam silaturahmi itu, di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Zaky Anwar Makarim dan mantan KSAD Tyasno Sudarto serta mantan Wakil KSAD Kiki Syahnakri. PPAD membantah para purnawirawan TNI AD sedang menyiapkan penggulingan Presiden SBY melalui kudeta militer. Menurut Soerjadi, penyimpangan penyelenggaraan negara terpicu oleh gaya kepemimpinan yang tidak tegas. Presiden SBY dituding melakukan kesengajaan dan mengabaikan cita-cita bangsa. Kesengajaan itu dilakukan SBY untuk kepentingan politik dan kekuasaan. "Dia menggunakan politik adu domba sehingga menambah kesengsaraan rakyat," ujar dia. Di sisi lain, program pembangunan yang selalu dikampanyekan SBY hanya omong kosong belaka karena tanpa implementasi dan realisasi. Politik adu domba yang dilakukan SBY adalah politik saling sandera antarpartai koalisi pemerintahan SBY. Tindakan yang sama juga dilakukan SBY di internal Partai Demokrat. Contoh keburukan lain, disebutkan Soerjadi, Presiden intensif membentuk lembaga tinggi negara. "Sekarang ini ada 188 lembaga negara setingkat menteri yang dibentuk SBY. Tentunya, keberadaan lembaga ini menjadi muara pemborosan anggaran negara," kata dia. Namun, Soerjadi tak memungkiri bahwa pembentukan lembaga tinggi negara itu seiring dengan kompleksitas persoalan di Tanah Air. Soerjadi mengakui, PPAD didatangi salah satu duta besar dari kedutaan besar asing untuk Indonesia. Dubes itu meminta dukungan PPAD agar mendukung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. "Sekitar tiga minggu lalu, beberapa perwira tinggi diprovokasi untuk mencalonkan Sri Mulyani oleh kedutaan asing. Lalu ada embel-embelnya, nanti didampingi TNI," ujar Soerjadi. PPAD sendiri secara tegas menolak permintaan itu. Sudah dapat dipastikan bahwa Sri Mulyani merupakan orang SBY serta titipan Amerika Serikat dan Australia. Sementara itu, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mengatakan, ada gejala bahwa rakyat sudah tidak senang dengan pemerintahan Presiden SBY yang saat ini dinilai lemah dalam menegakkan keadilan bagi rakyat. "Jadi, sebagian besar rakyat sudah tidak senang dengan pemerintah sekarang ini. Hal tersebut terjadi akibat penegakan keadilan untuk membela rakyat dari pemerintah tidak terlihat nyata," ujar dia. Menurut dia, pemerintah kelihatannya kurang berpihak kepada rakyat. Padahal, seharusnya rakyat mendapat pertolongan dari pemerintah, bukan sebaliknya. "Seperti kejadian banjir di Wasior, Papua Barat, yang tidak mendapat perhatian dengan baik dari pemerintah. Itu membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Hal tersebut sangat menyakitkan bagi rakyat, kenapa dianggap kecil?," ujar dia. Dia mengatakan, bila menyoroti mulai dari awal menjabat, SBY masih banyak ditolong dari langkah-langkah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Seperti halnya bersama Jusuf Kalla dulu kelihatan sigap. "Berbeda dengan sekarang ini, SBY kelihatan lebih lemah. Bukannya ada perbaikan, tapi justru kemunduran yang terjadi sekarang ini," ujar Tyasno. Permainan Asing Kiki menyatakan, PPAD sudah tak sabar lagi untuk menunggu Pilpres 2014. "Harus ada pemimpin baru yang mampu membawa Indonesia dari krisis berkepanjangan ini," kata dia. Ia menambahkan, 2010 dan 2011 merupakan kehancuran ekonomi di Indonesia. Kedaulatan ekonomi bangsa sama sekali tak dipandang lagi oleh dunia internasional. Indonesia menjadi bulan-bulanan permainan asing. "Tapi, 2014 diharapkan menjadi pintu untuk kebangkitan ekonomi," kata dia. Zacky menyebutkan, kekuatan Indonesia bukanlah pada kepemilikan alutsista. Setidaknya hal tersebut diakui oleh Singapura yang mengakui persatuan dan kesatuan serta kenekatan warga negara Indonesia. Sayangnya, terjadi pelemahan persatuan dan kesatuan melalui politik hingga mengakibatkan pergeseran UUD 1945. Beberapa contoh terjadinya pelemahan persatuan dan kesatuan di antaranya terlihat pada sektor perbankan, energi, dan retail, yang mana sebagian besar dikuasai oleh asing. "Mengutip ucapan Hillary Clinton, soft power ditambah hard power sama dengan smart power. Penguasaan lewat uang dan komoditas," kata Zacky. Contoh lain menurut Zacky terlihat dalam hal pendidikan. Mereka yang menempa pendidikan di Amerika dan menjadi 10 lulusan terbaik langsung disodorkan formulir menjadi agen CIA. Lebih jauh dirinya menilai, pelemahan persatuan juga terlihat pada sektor media massa. "Saat ini muncul konglomerasi media. Tergantung kepentingan," kata mantan Ka BAIS ini. Sedangkan di luar negeri, bahkan di negara liberal seperti Amerika muncul patriot journalism. "Media massa ramai mengkritik ketika Amerika hendak menjual dermaga ke Dubai. Di sini, ketika Indosat dijual, hanya kritikan kecil yang terdengar," katanya. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=283180

__._,_.___

George Junus: Harusnya Pemilu Diulang

George Junus Adicondro (Rahmad Hidayat/Tribunnews.com) Tribunnews.com - Selasa, 19 Juli 2011 15:02 WIB TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua buku Gurita Cikeas yang dibuat, seakan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sang penulis, Georg Junus Aditjondro. Apa yang ia ungkap, katanya kemudian makin dikukuhkan kebenarannya atas apa yang diungkap oleh Wikileaks dan dimuat di media Australia. Ia kemudian, apa yang ia ungkap terkait oligarki kekuasaan, seharusnya pelaksanaan Pemilu diulang. Buku pertama membongkar gurita cikeas, kemudian banyak hal dipertegas dalam wikileaks. Isu ini yang awalnya menjadi domestic warming menjadi global warning," kata George dalam diskusi bukunya yang terbaru Cikeas Makin Menggurita di DPR, Selasa (19/07/2011). Menurutnya, ada beberapa hal baru dalam bukunya ini yang menjadi kelanjutan dalam mengungkap skandal pemberian bailout ke Bank Century. Yang belum terungkap, kata George, salah satunya soal laporan dari PPATK. Buku pertama, memberi dorongan kepada media, menggali soal perusahaan milik keluarga Cikeas yang bergerak di penebangan hutan, milik kakak Bu Ani, Wiwik yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan Wanatirta. Bagaimana intervensi Wiwiek, kemudian para pelaku ileegal loging bebas dari polisi," George mengungkap. Dalam buku terbarunya, aku George juga mendalami terkait dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2009 lalu. Daftar pelanggar pemilu di buku kedua, George menegaskan, lebih lengkap, terkait keberpihakan KPU yang menurutnya, seakan dikukuhkan atas kasus Andi Nurpati saat ini. Kemudian bagaiman terungkapnya soal penghitungan suara di Sumatera Utara, di rumah Kapolsek yang melanggar aturan. Kemudian bagaimana adanya keterlibatan dana-dana asing dalam pemilu," cerita George seraya menyatakan kebobrokan Pemilu ini yang kemudian menjebloskan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, hanya karena ingin mengungkap soal IT KPU. "Gong dari buku ini adalah mempertanyakan kemenangan Demokrat dan kemenangan SBY, tidak sah. Pemilu harus pemilu ulang, dan pelaku-pelakunya harus didiskualifikasi," George menegaskan. Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Johnson Simanjuntak http://www.tribunnews.com/2011/07/19...pemilu-diulang Banyak Cara Mengemplang Suara Rakyat Suasana Penghitungan Suara Pemililu 2004 di salahsatu TPS (Dok FORUM) majalah forum NO. 09 TAHUN XX/20 - 26 JUNI 2011 Salah satu pintu pavorit mencuri suara adalah saat input data. Calon yang sudah pasti kalah menjual suara agar bisa mengembalikan sebagian modal. Bagi oknum KPU, mempermudah jual beli selain bisa memberikan keuntungan finansial, juga bisa memberikan keuntungan perlindungan bila kemudian ada masalah hukum. Kasus pemalsuan dokumen keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Andi Nurpati ketika menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini terancam menjadi bola liar politik. Kasus tersebut tidak saja berkonsekuensi pidana bagi politisi Partai Demokrat tersebut, juga mengancam keabsahan kursi yang diduduki para legislator di DPR RI dan DPRD. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Andi Nurpati dalam kasus sengketa pemilu di daerah pemilihan Sulawesi Selatan antara Dewi Yasin Limpo dari Hanura dengan Mestariani Habie dari Gerindra tersebut, diduga bukan satu-satunya kasus yang terjadi dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu. Selain kasus Dewi-Mestariani, juga ada kasus serupa yang jumlah konon kabarnya mencapai seratus kasus lebih. Benarkah jumlah kasus serupa Dewi-Mestariani lebih dari seratus kasus? Kordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jerry Sumampouw, yang menjadi salah satu pemantau sengketa Pemilu Legislatif 2009 mengaku tidak tahu pasti. Namun ia mengatakan, sepanjang pemantauan yang dilakukan pihaknya, sedikitnya ada 16 kasus sengketa Pemilu Legislatif yang masuk ke MK. "Yang kita catat, tidak sampai 100 kasus. Yang jelas, dari pantauan kami, rekapitulasi hasil dan pengumuman hasil pemilu 2009 adalah yang paling buruk pada tiga kali pemilu sejak reformasi. Papua itu salah satu daerah yang terlambat ditetapkan hasilnya karena suara belum selesai dihitung," ujarnya saat ditemui FORUM di kantornya di Gedung Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu pekan lalu. Menurutnya, terlambatnya Papua tersebut mencurigakan. Keterlambatan dalam waktu cukup lama tersebut rawan dimanipulasi atau dijadikan ajang permainan. Sebab, terlalu lamanya suara dihitung akan menyebabkan pengawasan masyarakat akan menjadi kendor. Dan, kendornya pengawasan memberikan kesempatan lebih besar kepada KPU bermain dengan calon legislatif (caleg) dan partai peserta pemilu. Dugaan KPU bermain mata dengan caleg dan parpol di daerah-daerah yang pengawasan tak seketat Jakarta memang tak bisa dipandang remeh. Pasalnya, untuk daerah Jakarta saja, KPU pernah dicurigai melakukan percobaan manipulasi. Dimana ketika itu, menurutnya, KPU sempat menetapkan Agung Laksono terpilih sebagai calon legislatif DPR Pusat. "Setelah kasus itu heboh, putusan itu dianulir dengan alasan yang jelas," ujarnya. Sambil menyeruput kopi, lelaki ini memaparkan keputusan kacau KPU lainnya karena salah hitung. Diantaranya, kasus AS Hikam yang sudah sempat ditetapkan yang mendapat kursi dari Hanura. Tetapi keputusan itu kemudian dianulir lagi setelah keputusan tersebut dipermasalahkan dan KPU mengakui kekeliruan tersebut dan beralasan telah terjadi salah hitung yang dilakukan petugas mereka. "Di Dapil Jatiml I dan Jatim IX perolehan suara seorang caleg berkurang, dari 49 ribu menjadi 40 ribu. Setelah kasus itu menjadi ribut, akhirnya ketahuan sumber masalahnya karena ada kekeliruan input. KPU saat itu berdalinh salah input itu karena di komputer itu angka 0 dan 9 berdekatan. Karena data yang diinput banyak sehingga berpengaruh banyak pada suara," terangnya. Di daerah pemilihan Sumsel I, lanjutnya, sengketa di internal PPP antara Ahmad Yani dengan rekannya, juga terjadi. Ahmad Yani, bukan orang yang sebarnya memiliki suara lebih banyak, tapi yang masuk ke DPR justru dirinya. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi tapi tak jelas kelanjutannya. "Ini artinya, banyak persoalan hasil penetapan pemilu yang waktu itu tidak bisa diklarifikasi. Kami yakin sekali ada persoalan dengan KPU kita," jelasnya. Jerry juga mengatakan bahwa penggunaan IT pada pemilu 2009, juga menjadi pintu permainan suara. Proyek pengadaan IT KPU yang kabarnya dikerjakan keluarga petinggi salah satu parpol tersebut sudah lama dicurigai sebagai salah scara mendapatkan kursi haram. Alhasil, pelaku tidak saja diduga mencuri uang negara dari pengadaan yang sempat hendak diusut KPK tersebut, tapi juga mencuri suara rakyat. () Ini sebabnya, Jerry menyebutkan bahwa salah satu titik paling pavorit bagi mafia pemilu untuk mengemplang suara rakyat adalah ketika dilakukan input data di KPU. Apalagi saat dilakukan input data tersebut pengawasan tidak lagi sebagaimana perhitungan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang ikut juga disaksikan masyarakat luas. Sementara saat input data yang ada hanya petugas KPU dan saksi yang bisa dibeli. Apa yang diungkapkan Jerry tersebut dibenarkan seorang mantan anggota tim sukses calon pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut anggota tim sukses yang pernah memenangkan sebuah kepala daerah di daerah Jawa Barat tersebut, modus menaikkan jumlah suara dalam pilkada sama seperti yang terjadi di Pemilu Legislatif atau pun Pemilihan Presiden. Disebutkannya, ketika hendak dilakukan input data, hasil perhitungan suara sebenarnya sudah diketahui. Nah saat itu tim sukses calon yang hendak menang bernegosiasi dengan calon yang jumlah perolehan suaranya sedikit agar dilimpahkan saja ke hasil suaranya. "Biasanya calon yang sudah pasti kalah mau menjual suara tersebut. Hitung-hitung mengembalikan sebagian modal,"tuturnya. Setelah sepakat, calon yang memberi suara dan yang menjual suara menyampaikan kepada petugas yang menginput data. Menurutnya, cara yang paling halus biasa dilakukan dengan tidak menghabiskan jumlah suara calon yang dibeli agar tidak ketahuan karena mencolok. "Permainan paling aman bila beda suaranya tidak terlalu jauh. Itu sebabnya, suara kadang tidak cukup dibeli hanya dari satu calon lain saja," jelasnya. Kembali kepada Jerry, dalam permainan-permainan tersebut, ada anggota KPU mendapatkan keuntungan finansial. "Walau sulit dibuktikan, tapi ada indikasi-indikasi dari pelanggaran etik yang bisa kita lihat secara kasat mata. Misalnya, orang-orang KPU sering bertemu dengan orang-orang partai politik. Padahal itu seharusnya dihindari selama pemilu. Tapi, orang-orang KPU sangat senang sekali bertemu dengan partai-partai politik." Keuntungan lain adalah akses. Menurutnya, kasus Andi Nurpati yang pindah ke Demokrat adalah salah satu contoh. Dengan memberikan kemudahan kepada partai politik tertentu, mereka punya jaminan kemudahan bergabung dalam satu waktu tertentu. "Misalnya bila sudah berhenti menjadi anggota KPU atau karena keadaan tertentu, terdesak, seperti Andi Nurpati, masuk ke Demokrat sehingga secara politik agar dapat perlindungan politik," jelasnya. Oleh : Syamsul Mahmuddin dan Zulkarmedi Siregar http://majalahforum.com/forum-utama.php?tid=298

__._,_.___

Pancasila sudah Berubah

Menurut Soegeng Sarjadi (Kompas, 14/7), kelima silanya pun berubah jadi
1. Keuangan yang Mahakuasa;

2. Korupsi yang Adil dan Merata;

3. Persatuan Mafia Hukum Indonesia;

4. Kekuasaan yang Dipimpin oleh Persekongkolan dan Kepura-puraan; serta

5. Kenyamanan Sosial bagi Seluruh Keluarga Pejabat dan Wakil Rakyat


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Nazaruddin: Anas "bermain" di proyek Kemendiknas bersama Wimpy Ibrahim

Nazarudin: Anas Korupsi Dana Pendidikan bersama Wimpy Ibrahim pemilik PT. Bintang Ilmu sebesar Rp. 6,4 trilyun Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali melemparkan bola panas dari tempat persembunyiannya melalui pesan blackberry mesengger. Kali ini Nazar menuding Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum bermain dalam berbagai proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. "PT Anugrah Nusantara itu digunakan untuk bermain di berbagai proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. PT tersebut bermain dengan penerbit Bintang Ilmu yang dimiliki oleh Wimpy Ibrahim," ujar Nazaruddin dalam pesan BBM-nya kepada wartawan, Kamis (7/7). Semua anggaran pengadaan buku sekolah dan alat peraga yang ada dalam DAK senilai Rp6,4 triliun, menurut Nazaruddin, dipegang oleh Wimpy Ibrahim. Wimpy kemudian rutin memberikan setoran pada Anas Urbaningrum. "Wimpy Ibrahim sering setor uang ke Anas. Proyek yang dimainkan oleh Wimpy (warga Taiwan?) itu adalah proyek pengadaan buku senilai Rp6,4 triliun," ungkap Nazar. Tidak itu saja, Nazaruddin juga mengungkapkan, proyek pengadaan jaringan komputer dalam program e-learning semuanya dimainkan oleh Anas. Permainan itu bisa sangat terlihat karena jaringan sudah lebih dulu diadakan meskipun komputer untuk program tersebut belum diadakan. "Permainan ini bisa lancar dilakukan juga karena melibatkan Fasli Jalal, mantan dirjen di kementerian pendidikan nasional yang kini menjabat wakil menteri," jelas Nazar. Dari fotocopy akta notaris yang beredar di kalangan wartawan, Anas Urbaningrum diketahui memiliki 30 persen saham di PT Anugrah Nusantara yang merupakan sebuah perusahaan general contractor dan supplier yang dibelinya dari Muhammad Nazaruddin. Akta pembelian itu disahkan oleh Notaris Asman Yunus SH yang berkedudukan di Pekanbaru, Riau. Nazaruddin meyakinkan ahwa akta tersebut adalah fotocopy akta asli yang diberikan tandatangan dan cap jempol olehnya dan Anas. Nazaruddin menyebutkan bahwa sesuai akta notaris itu pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2007 terjadi transaksi penjualan saham sebesar 30 persen antara dirinya sebagai pihak pertama dan Anas Urbaningrum sebagai pihak kedua, "Itu semua dokumen asli ada tandatangan dan cap jempol," tegasnya. Dari fotocopy yang didapatkan wartawan sendiri berupa akta notaris Asman Yunus berkedudukan di Pekanbaru Riau dimana dia melegalisir penjualan saham PT Anugrah Nusantara yang merupakan general contractor and supplier yang berkedudukan di kantor pusat Jl tuanku Tambusai no 263 Pekanbaru Riau dengan no tlp 0761 849472 no fax 0761 849472 dan branch office di Jl Rasuna Said Kuningan Tower no 07 LGG-Jakarta Selatan telp 021 70668834 fak 021 9392350 dan email anugrah_n@yahoo.com Surat tersebut ditandatangani dan diberi cap jempol oleh Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin dan dibubuhi cap dan didaftarkan oleh Asman Yunus sebagai notaris dengan materai Rp6.000. (feb) http://www.primaironline.com/berita/Hukum/115977-nazaruddin-anas-bermain-di-proyek-kemendiknas

Surat Terbuka Yon Inf.Hotman: Pro SBY Lanjutkan Demokrasi, Stop Santunkrasi!

Surat Terbuka Yon Inf.Hotman: Pro SBY Lanjutkan Demokrasi, Stop Santunkrasi!

30 June 2011

45Share

Demi & demikian surat terbuka ini wajib saya tulis teriring harapan semoga SBY selamat sejahtera saat nanti kembali seperti manusia biasa pasca 2014, hingga saya pun kembali ke ranah semula sebagai The President Maker.

Sebagai mantan Campaign Manager anda 2002/2004 (ucapan anda sendiri bulan SUCI di Bumi Siliwangi Bandung Lautan Api) saya ditaqdirkan Tuhan ekstra sabar, tetap tak berada di sebrang anda sejak 2005 meski anda mengabaikan sisa komitmen profesional non-kontrak seperti cukong beri donasi tanpa kwitansi, yang sudah saya ikhlaskan tertanggal 27 Januari 2011 tak lagi saya tagih kepada anda. Bersama kawan-kawan dari berbagai negara lain, saya sedang menagihnya kepada dunia melalui HUMAN RIGHTS FUNDRAISING yang bertujuan damai demi semua.

Jika 2004 doeloe para pencaci maki kita di sebrang sana berubah iman puja puji 2009 karena goda kursi & materi – hingga lanjutan kemenangan anda jadi tak berkah tapi tulah, bencana – biarlah Tuhan yang mengadilinya.

Saya tak memilih dendam versus dendam warisan setan 9 turunan tapi sayang demi ikhtiar jadi kekasih Tuhan. Pun karena demi masa wajib saling mengingatkan, saya sudah ikhtiar via ratusan SMS,"Saling Mengingatkan Sesama". Tanpa pernah lembagakan oposisi caci maki apalagi pelorotkan anda di tengah jalan – sesuatu yang lazimnya bisa agak lebih mudah dilakukan mantan Campaign Manager – bukan sukarelawan/tim sukses.

Selemah-lemah iman, paling lanjutkan berjihad memberi pelajaran seperti yang sedang dilakukan bule-bule di Washington DC & Chicago, yang meminta Madonna menyanyi, "Please cry for me Indonesia".

Harta kuasa & ragam gelar bisa dicari, cantik ganteng didandani. Kacang lupa kulit hobi tebar fitnah santun sambil korupsi, mustahil diobati karena kualat karma 9 turunan. Stop resep makan teman: "Tuang 9 sendok irihati ke wajan fitnah & rebus kepercayannya dengan santun. Lanjutkan bersama kita bisa makan teman sambil korupsi & curhat dizalimi".

Masalah moral masalah akhlak, simaklah Iwan Falls,"Urus saja moralmu urus saja akhlakmu peraturan yang sehat yang kami mau/Tegakkan hukum setegak-tegaknya/Adil dan tegas tak pandang bulu".

Sebelumnya,"Turunkan harga secepatnya/Berikan kami pekerjaan/Akan kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa". Isu anda berhomoria dengan Prof.Dr.Daniel Sparingga pun isu affairs tempo doeloe di Port Benning dengan Olga Kelly, biarlah urusan pribadi anda dengan Tuhan karena yang rugi bukan rakyat. Beda dengan isu apalagi praktek korupsi yang merugikan semua orang. Saya kuraang percaya isu-isu tanpa bukti itu sebab jika benar, tentu anda secanggih Bung Karno, JFKennedy & Bill Clinton.

Seperti orang-oran lain yang ekstra cerdas, harapan saya, SBY Pro lanjutkan Demokrasi menuju Godkrasi bukan Santunkrasi:" Licik di balik topeng santun", DARI korupsi OLEH kolusi UNTUK nepotisme. So, jangan katakan,"TIDAK pada korupsi.TIDAK MASALAH asal santun karena saya yang akan memimpinnya di barisan terdepan sebagai Gurita Homo Humini Lupus".

Kepada Para kontra SBY, cukuplah sudah fitnah & caci maki yang mestinya tak pantas dialamatkan ke pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Ragam tuduhan & julukan: "Curangi Pilpres 2009, Kafir, Gurita Homo, Sesat, Pembohong, Plintat plintut, Kacung Amerika, Tak beriman & Abused Power serta Ani Business Brokerage" juga memerih jiwa saya sebagai bagian awal dari batu bata dinding kuasa SBY. Cukup! Jangan lanjutkan menganugerahinya, "The Most Bigger Lier Behind Polite Mask", Pembohong Terbesar Di Balik Topeng Santun. Menderita itu perih Jenderal!

Terima kasih untuk kasih yang saya terima dari SBY, Ibu Ani, Pak Sudi Silalahi dkk pun mohon khilaf saya ikhlas dimaaf,"Sai anju ma au". Seperti janji Tuhan, di balik musibah pasti ada hikmah, karena interaksi dengan SBY lah saya terus berproses menjadi Campaign Guru & The Best Partner for the Best Leader pun tertanggal 17 Agustus 2010 merayakan berdirinya Indonesian Next Foundation di Washington DC, USA-www.indonext.org sebagai IndoNEXT's Dream anak cucu kita nanti menjemput taqdir baru menjadi "The 3rd Super Power country with America & China" karena modal bumi raya pun indahnya alam bak di surga, kita punya.

*Yon Inf.Hotman Campaign Manager SBY 02/04 & Pendiri BCA:"Blora Center Asli' Galeri bukti & testimoni di www.mcleader.com

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/demokrat-lakukan-kebohongan-publik/

06.07.2011 11:33 Demokrat Lakukan Kebohongan Publik Penulis : Ruhut Ambarita (foto:dok/ist) JAKARTA - Elite Partai Demokrat (PD) dinilai berbohong karena selama ini menyatakan kepada publik bahwa Nazaruddin sakit dan berada di Singapura. Padahal, pihak otoritas Singapura menyatakan, yang bersangkutan sudah lama tidak berada di sana. "Kebohongan publik, baik yang dilakukan elite politik Partai Demokrat dan beberapa pejabat publik, karena (mereka) mencoba mengatakan dia (Nazaruddin-red) di Singapura," kata Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), AAGN Ari Dwipayana kepada SH, Selasa (5/7) malam. Selama ini, sejumlah politikus PD berupaya meyakini publik bahwa Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD itu, tengah menjalani perawatan karena mengidap sakit jantung di Singapura. Oleh karena dikatakan sakit, Nazaruddin tercatat beberapa kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di Jakarta dalam sejumlah kasus suap dan korupsi di beberapa kementerian. Nazaruddin saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Ari mengatakan, sangat sulit menilai otoritas Singapura berbohong karena menyatakan buron interpol asal Indonesia Nazaruddin tidak lagi berada di Singapura. "Tidak ada kepentingan sama sekali," ujarnya. Keberadaan Nazaruddin yang sebenarnya, lanjut dia, seharusnya diketahui aparat, seperti imigrasi, kepolisian, dan intelijen, dengan cara mendeteksi dokumen perjalanan milik Nazaruddin. Terlebih setelah ada perintah dari Presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk menangkap Nazaruddin, seharusnya aparat memiliki sistem peringatan dini untuk mendeteksi gerak Nazaruddin. Menurut dia, bohong jika aparat atau politikus PD mengaku tidak tahu menahu soal keberadaan Nazaruddin yang sebenarnya. "Ada konspirasi (menyembunyikan-red) atau memang tidak mampu mendeteksi," ujarnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto yang dihubungi SH, Selasa malam, dan ditanya apakah laporan kepolisian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Badan Intelijen yang diperintahkan untuk mendeteksi dan menangkap Nazaruddin sependapat dengan pernyataan otoritas Singapura yang menyatakan bahwa Nazaruddin tidak berada di sana, Djoko tidak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, semua informasi terkait Nazaruddin pasti sudah diperoleh pihak kepolisian, Kemenlu, dan Badan Intelijen yang diperintah untuk mendeteksi dan menangkap Nazaruddin. Saat ditanya keberadaan Nazaruddin sebenarnya, Djoko meminta SH agar menanyakan ke kepolisian, Kemenlu, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nazaruddin pergi ke Singapura sejak 23 Mei 2011, lebih cepat satu hari ketimbang surat cekal yang dikeluarkan KPK. Dia berangkat bersama istrinya, Nenang Sri Wahyuni. Pada 30 Juni 2011, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games XXVI di Palembang. Sebelumnya pada 3 Juni 2011 Tim Demokrat yang terdiri dari Ketua Fraksi M Jafar Hafsah, Jhonny Allen, dan Sutan Bhatoegana menemui Nazaruddin di Singapura. Pada 1 Juli 2011, presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membantu KPK membawa pulang Nazaruddin. Pada Selasa, Kemenlu Singapura dalam siaran persnya menegaskan Nazaruddin tidak ada di Singapura sejak dinyatakan sebagai tersangka. Bola Liar Pengamat Sosial Politik dari UGM Ari Sujito mengatakan, ketidakseriusan penanganan kasus Nazaruddin oleh negara dan pemerintah akan meruntuhkan sistem demokrasi di masa depan. Ini karena semakin menurunkan kepercayaan rakyat pemilih pada partai-partai politik, DPR, dan pemerintah. "Dalam kepala rakyat pemilih, skandal Nazaruddin merupakan drama dagelan yang memuakkan. Tingkat kebencian rakyat pada partai-partai, DPR, dan pemerintah semakin meningkat, memupus kepercayaan pada demokrasi liberal saat ini," katanya. Anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo membenarkan bahwa saat ini ada gerakan-gerakan deparpolisasi dan deparlementarisasi yang mendapatkan dukungan cukup luas dari masyarakat secara nasional. "Golkar berupaya mendesak pemerintah dan penegak hukum tidak hanya melakukan politik pencitraan, karena justru meningkatkan ketidakpercayaan publik pada sistem demokrasi saaat ini," tegasnya. Guru Besar Politik Universitas Indonesia Iberamsjah melihat bahwa kasus Nazaruddin ini sebagai drama komedi. Menurut dia, KPK seharusnya sudah menahan saja Nazaruddin dari awal, tidak perlu menunggu waktu. Hal ini menunjukkan ada negosiasi politik di antara pemimpin KPK dan politikus PD. "Memang ini drama yang penuh kelucuan dan memalukan. Kenapa tidak dari awal KPK langsung bikin dia menjadi tersangka dan ditahan. Karena dia Bendahara Demokrat, kemungkinan besar dia memang dilindungi. Ternyata ada negosiasi politik di sana," kata Iberamsjah kepada SH, Rabu (6/7). Menurut dia, gerak Nazaruddin sekarang sudah seperti bola liar. Bahkan PD terkesan tidak menyangka bahwa Nazaruddin bisa seberani ini. Perlindungan yang selama ini dilakukan PD menjadi senjata makan tuan. Sementara itu, catatan yang menyatakan bahwa Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menerima sejumlah dana dari Nazaruddin ternyata bukanlah hal baru, sebab Ito mengaku, dirinya pernah ditanyai KPK terkait catatan tersebut. "Saya bukan klarifikasi tetapi saya memang pernah ditanyakan soal catatan. Tetapi kan catatan itu perlu dibuktikan kebenarannya," katanya di Jakarta, Selasa siang. Menurut dia, catatan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, sebab hingga saat ini KPK belum bergerak melakukan penyelidikan. Dalam sebuah penggeledahan oleh penyidik KPK di kantor Nazaruddin, ditemukan catatan aliran dana US$ 50.000 ke Ito. Diduga dana itu sebagai kompensasi pengambilalihan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dari KPK ke Polri. Kasus korupsi Kementerian Kesehatan ini sendiri saat ini terus disidik Polri dan sudah ada yang menjadi tersangka. (Lili Sunardi/Diamanty Meiliana/Web Warouw)

Dua Wajah Kemiskinan

http://www.siwalimanews.com/post/dua_wajah_kemiskinan

Monday, 27 June 2011 Dua Wajah Kemiskinan Salah satunya dengan mengutak-atik patokan yang dijadikan acuan untuk menghitung jumlah orang miskin. Versi pemerintah, yang disebut orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan Rp 7.000 per hari atau sekitar Rp 210 ribu per orang per bulan. Patokan itu jauh di bawah acuan yang digunakan kebanyakan lembaga internasional yang menetapkan garis kemiskinan di US$1-US$2 atau Rp 8.500-Rp 17.000 per orang per hari. Patokan itu juga jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) terendah Rp660 ribu per bulan yang sudah sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tidak mengherankan kalau pemerintah dituding tidak realistis. Patokan untuk menghitung orang miskin terkesan lebih banyak mempertimbangkan aspek politis ketimbang hitung-hitungan ekonomi yang rasional. Garis kemiskinan sengaja dibuat rendah agar jumlah orang miskin tidak melonjak. Sebab, menaikkan parameter kemiskinan dengan menyesuaikan kondisi saat ini dikhawatirkan menaikkan jumlah orang miskin. Pemerintah yang mementingkan citra pasti alergi dengan hal itu. Membuka angka valid kemiskinan dianggap sama saja dengan menyeret turun popularitas di mata rakyat. Kalau menggunakan acuan angka kemiskinan internasional, jumlah orang miskin pasti melonjak drastis dari angka yang diklaim pemerintah. Pemerintah mengatakan saat ini jumlah orang miskin di Indonesia 31,023 juta atau 13,3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut menjadi alat propaganda politik sekaligus alat ukur keberhasilan kinerja. Realitas kemiskinan pun menjadi nomor dua. Termasuk realitas itu ialah terus membeludaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri kendati harus menyabung nyawa. Kelak, jika langkah moratorium penempatan TKI benar-benar diterapkan, jumlah pengangguran pun kian membengkak. TKI itu bakal menghadapi situasi kemiskinan yang akut karena tidak diurus negara. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menyusun program yang tepat sasaran dan mampu menyejahterakan kalau potret nyata kemiskinan disembunyikan? Padahal, tolok ukur sebuah negara disebut naik kelas dalam tataran global adalah sejauh mana negara itu mengatasi kemiskinan. Itu karena kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan publik, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat memberdayakan mereka. Nasib orang miskin di negeri ini seperti dua sisi mata uang yang sangat kontras. Dalam pidato politik, mereka jadi alat untuk menaikkan citra, tetapi di satu hari lain, mereka disembunyikan dan dianggap aib karena bakal menjatuhkan kinerja. (*)

__._,_.___

BPJS Disetting Merampas Uang 450.000 Pekerja, Rakyat Harus Melawan

Pers Rilis

Dewan Kesehatan Rakyat – DKR Pengurus Nasional Jakarta, 2 Juli 2011 DKR Serukan Perlawanan BPJS Disetting Merampas Uang 450.000 Pekerja Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan hanya disiapkan sebagai sebuah badan yang akan mewajibkan masyarakat membayar iuran bulanan dalam sebuah sistim asuransi, tapi juga sebagai badan konsentrasi aset dan modal yang berasal dari 4 BUMN asuransi PT Jamsostek, PT Asabri, PT ASKES dan PT TASPEN. "Bukan hanya sebagai mesin menghisap uang langsung dari rakyat, tapi BPJS memang disiapkan oleh partai-partai dan Pansus BPJS, tapi juga merampas uang 450 ribu pekerja yang sudah tertanam puluhan tahun," demikian Direktur Umum PT JAMSOSTEK, Hotbonar Sinaga hari ini. Menurutnya DPR memutuskan untuk membentuk merencanakan sebuah badan hukum publik yang berbentuk wali amanah, padahal dalam sistim hukum Indonesia tidak ada yang namanya badan tersebut. "Bentuk itu tidak ada dalam sistim hukum kita hanya ada perusahaan atau pemerintah yang jelas pertanggung jawabannya. Seharusnya seluruh Jaminan Sosial dijalankan langsung oleh pemerintah sesuai perintah UUD'45. Perusahaan pemerintah menjalankan bisnis asuransi yang pesertanya sukarela," tegasnya. Selain itu, menurutnya bentuk wali amanah itu manipulatif karena tidak ada di dalam undang-undang pokoknya Tentang SJSN (Sistim Jaminan Sosial Nasional) No 40/2004. "Yang ada di undang-undang itu adalah dana amanah. Yaitu dana yang dititipkan untuk kepentingan masyarakat. Koq tiba-tiba dikelola dalam sistim yang tidak jelas pertanggung jawabannya," tegasnya. Hotbonar juga menjelaskan bahwa RUU BPJS sudah disiapkan sejak tahun 2009 oleh konsultan asing yang bekerja di Departemen Keuangan. "Kami pegang white paper yang merancang semua ini. Jelas ini kepentingan asing, bukan kepentingan rakyat Indonesia," tegasnya. Tolak RUU BPJS Staf Khusus Menakertrans, Dita Indah Sari menegaskan bahwa RUU BPJS dan UU No 40 /2004 Tentang harus ditolak karena akan menyengsarakan rakyat, kaum buruh, PNS dan prajurit. "Posisi pemerintah sudah jelas adalah membela kepentingan buruh, PNS dan prajurit. RUU BPJS harus ditolak karena akan menyengsarakan rakyat, pekerja dan prajurit. DPR dan jangan mengkhianati rakyat lagi," tegasnya. Menurutnya elit-elit buruh yang mendesak RUU BPJS hanya berebutan untuk bisa duduk menjadi wakil buruh di dalam wali amanah. "Ujung-ujungnya elit-elit buruh berebutan kejar jabatan saja, sementara rakyat, buruh, PNS dan prajurit menderita akibat RUU BPJS," tegasnya. Juru Bicara Dewan Kesehatan Rakyat, Agung Nugroho menyerukan agar masyarakat dan kaum buruh melawan RUU BPJS, agar tidak jatuh didalam roda pemerasan sistim asuransi. "Ada 21 kota dari sabang sampai merauke akan bergerak menolak RUU pemeras ini. Rakyat tidak akan terima politisi di DPR yang mengkhianati penderitaan rakyat. Pemerintah harus menghentikan negosiasi di DPR dan jangan ikut-ikutan menjual rakyat pada kepentingan asing," tegasnya. DKR merencanakan aksi nasional dari DPR dan kantor ADB mulai senin 4 Juli 2011 diikuti aksi di Medan, Banda Aceh, Palembang, Lampung, Krawang, Bandung, Taqngerang, Solo, Semarang, Gresik, Surabaya, Pontianak, Manado, Makassar, Mataram, Jayapura, Fakfak dan Manokwari. Narasumber : Hotbonar Sinaga (0811-132792) Agung Nugroho (0818-079002218)