Anggota masyarakat dan LSM yang tergabung dalam koalisi pendidikan menolak kurikulum baru 2013.
Koalisi yang terdiri dari kalangan Federasi Serikat Guru Indonesi, orang tua murid, dan pemerhati pendidikan. serta elemen masyarakat bersama-sama mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, (5/12). '
'Kami sepakat menolak perubahan kurikulum pendidikan KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013,'' ujar juru bicara elemen masyarakat menolak perubahan kurikulum 2013, Romo Benny.
Menurut Benny, perubahan kurikulum yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memiliki latar belakang kuat dan terkesan terburu-buru. Sehingga, alih-alih menyempurnakan kurikulum yang ada tak dapat menjamin pendidikan di Indonesia lebih baik.
"Kami menolak perubahan kurikulum karena tak ada alasan dan latar belakang jelas mengapa kurikulum harus diubah. Perubahan kurikulum dilakukan secara reaktif, tanpa ada visi yang jelas mengenai pendidikan,'' terang Benny.
Menurut Benny, perubahan kurikulum yang coba diaplikasikan pada medio 2013, tidak didahului dengan riset dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum KTSP 2006. Ditambah, perubahan itu tanpa melibatkan para guru dan pakar pedagogik dalam proses penyusunan kurikulum.
Benny menyarankan pemerintah sebaiknya lebih fokus pada peningkatan kualitas guru karena 62 persen guru SD tidak pernah mendapatkan pelatihan, rata-rata guru di kota besar hanya mengikuti pelatihan hanya sekali dalam lima tahun. Bahkan ditemukan guru PNS yang terakhir mengikuti pelatihan pada tahun 1980.
(REPUBLIKA.CO.ID)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar