Stimulus dari APBN semakin diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi dalam negeri dan tekanan situasi global.
Dari sisi eksternal, Dana Moneter Internasional mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,8 persen dari 4 persen. Sementara itu, sistem devisa bebas membuat rupiah rentan gejolak pasar uang global. Kemarin, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada titik terendah sejak tahun 2009.
Faktor internal berada di bawah kendali kita. Selama 2009-2013, ekonomi tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun. Namun, pertumbuhan itu terutama ditopang konsumsi domestik dan belakangan investasi asing langsung.
Namun, pertumbuhan tersebut kini terkoreksi karena defisit neraca perdagangan dan transaksi pembayaran serta inflasi karena kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan makanan.
RAPBN 2014 bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan penguatan pasar domestik melalui paket stimulus untuk mencegah PHK dan mengendalikan inflasi.
Pemerintah juga memiliki ruang fiskal lebih baik dengan menghemat dan mengefisienkan belanja kementerian dan lembaga pemerintah serta mengurangi subsidi energi untuk BBM dan listrik. Dalam RAPBN 2014, ruang fiskal itu dialokasikan untuk infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik, dan energi terbarukan.
Stimulus dari RAPBN terutama diharapkan dari alokasi belanja modal. Namun, kenaikan belanja modal hanya 6,9 persen atau Rp 13,2 triliun dari APBN-P 2013, ditujukan untuk beragam kegiatan, yaitu infrastruktur dasar seperti energi, ketahanan pangan, dan komunikasi, keterhubungan antarwilayah, pertahanan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta bencana. Kenaikan terbesar justru untuk belanja pegawai, yaitu 18,6 persen dari tahun 2013, karena kenaikan gaji dan pensiun serta pemberian gaji ke-13.
Karena stimulus fiskal yang tidak terlalu kentara itu, asumsi pertumbuhan 6,4 persen tahun 2014 diperkirakan tidak akan tercapai. Asumsi inflasi 4,5 persen juga akan terlampaui, antara lain karena akan ada belanja pemilu. RAPBN 2014 juga tidak menyebut pengurangan kesenjangan kesejahteraan yang melebar.
Pemerintah dan DPR yang akan membahas RAPBN 2014 dapat memangkas alokasi belanja lain yang naik 50 persen dan memasukkan pada belanja modal. Penyerapan anggaran yang selalu di bawah target harus diperbaiki. Kebocoran anggaran karena salah kelola dan korupsi juga tidak boleh terjadi. Tahun 2014 akan penuh tantangan dan menjadi tahun terakhir pemerintahan Presiden Yudhoyono. Kita menunggu janji Presiden bahwa APBN 2014 tidak membebani presiden baru yang akan menggantikan dan terutama rakyat.
(Tajuk Rencana Kompas cetak, 20 Agustus 2013)
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar