Pengadilan juga memutuskan, 161 orang dihukum penjara seumur hidup, 256 orang dihukum dengan variasi hukuman antara 3 tahun dan 10 tahun penjara, serta 277 orang dibebaskan.
Mereka didakwa terlibat dalam pemberontakan pada 2009. Pemberontakan yang dilakukan para anggota Border Guards Bangladesh, pasukan paramiliter yang bertugas menjaga perbatasan, melibatkan 6.000 tentara. Pemberontakan itu menewaskan 74 orang, termasuk 57 tentara.
Pemberontakan bermula dari tuntutan para penjaga perbatasan agar gaji mereka dinaikkan. Mereka merasa gaji dan perlakuan yang mereka terima sangat rendah, tidak layak. Mereka menuntut gaji mereka disetarakan dengan tentara yang menjalankan misi perdamaian PBB.
Akan tetapi, keputusan pengadilan yang dijatuhkan hari Selasa kemarin itu dikritik kelompok hak asasi manusia. Mereka menyatakan, persidangan tersebut tidak kredibel. Selain itu, mereka juga menyatakan, ratusan terdakwa ditempatkan di satu ruangan di dalam sidang.
Para terdakwa, menurut kelompok hak asasi manusia, juga tidak memperoleh akses mendapatkan pembela. Kalaupun memperoleh akses, juga sangat terbatas. Yang lebih menarik lagi, menurut mereka, ada paling kurang 47 tersangka meninggal dalam tahanan.
Pengadilan, terutama keputusan pengadilan itu, menarik perhatian. Putusan memang sudah dijatuhkan. Namun, yang menjadi catatan para pembela hak asasi manusia adalah pengadilan tidak mampu menemukan penyebab utama pemberontakan sekaligus otak pemberontakan tersebut. Bahkan Presiden Bangladesh Institute of Peace and Security Studies Mayjen (Purn) ANM Muniruzzaman mengatakan, orang yang benar-benar melakukan kejahatan masih bebas dan cerita yang sesungguhnya belum jelas.
Sepertinya, sejarah negeri berpenduduk 160 juta di anak benua yang tergolong miskin itu selalu berulang. Kudeta tahun 1981 terhadap penguasa militer Jenderal Ziaur Rahman dan kudeta tahun 1977 juga tak terungkap sepenuhnya. Siapa sesungguhnya otak kudeta tersebut. Sekadar catatan, Banglades sudah menghadapi 21 kudeta.
Kenyataan semacam itu memunculkan kekhawatiran bahwa keputusan Selasa lalu, meski sangat tegas dan fenomenal, menyisakan kecurigaan: jangan-jangan ada warna politik, kepentingan politik dalam pengadilan itu. Itu karena pada Januari mendatang Banglades akan menggelar pemilu, untuk memilih perdana menteri.
Sulit memang untuk melepaskan kecurigaan semacam itu di negara yang menempatkan politik sebagai panglima dan segala cara bisa digunakan untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003021933
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar