Substansi perjuangan kaum buruh memang penting dan perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan, tetapi tak kalah penting adalah cara mengekspresikannya agar tidak sampai mengganggu kepentingan lain, seperti kelancaran mobilitas di jalan raya.
Sering dikatakan, substansi boleh keras, tetapi cara tetap manis, fortiter in re suaviter in modo. Penggunaan cara yang tidak manis dalam sejumlah peristiwa menjadi kontraproduktif. Cara elegan, termasuk perjuangan kaum buruh, sangat diperlukan agar tak berdampak negatif.
Secara substansial, perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki nasibnya sangat penting. Daya beli kaum pekerja perlu ditingkatkan. Kaum buruh perlu menyampaikan aspirasinya. Dalam alam demokrasi, penyampaian aspirasi itu dapat dilakukan dengan berdemonstrasi, tetapi tentu saja tetap dalam koridor ketertiban dan keamanan.
Tidaklah mengherankan sejumlah kalangan mempertanyakan aksi buruh, antara lain hari Selasa lalu, yang dinilai cenderung mengarah ke tindakan anarkistis, seperti memblokade jalan raya atau melakukan perusakan. Kecenderungan ini tak bisa dibiarkan berlanjut karena membawa kerugian besar.
Atas kejadian Selasa lalu di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Banten, sorotan tak hanya diarahkan kepada aksi buruh yang mengarah ke tindakan anarkistis, tetapi juga dipertanyakan tentang efektivitas aparat keamanan dalam upaya menertibkan unjuk rasa buruh.
Aparat pemerintah dinilai kedodoran dalam mengantisipasi kemungkinan buruh memblokade jalan raya dan jalan tol, yang sesungguhnya sudah ada presedennya. Tidak terlihat tindakan preventif, mengakibatkan ribuan buruh tumpah ke jalan raya dan gerbang tol.
Persoalan perburuhan sebenarnya sangat kompleks. Masih terdengar keluhan di kalangan pengusaha bahwa proporsi upah buruh terpotong antara lain karena ekonomi biaya tinggi dan proses perizinan berlika-liku berbiaya tinggi. Sejauh praktik pungutan liar dan ekonomi biaya tinggi dibiarkan, persoalan ekonomi, termasuk isu perburuhan, dikhawatirkan tidak akan segera surut.
Mungkin saja tuntutan buruh beraneka macam, tetapi perlu dipilah-pilah agar tetap mengacu pada ukuran hidup layak seorang pekerja dan keluarganya. Jaminan sosial dan hari tua kaum pekerja perlu diperhatikan. Kaum buruh tidak boleh menuntut berlebihan pula.
Namun, tak kalah penting adalah bagaimana mendorong keadilan distributif agar penghasilan dan keuntungan perusahaan dirasakan secara proporsional oleh para pekerja. Dalam banyak kasus, perusahaan memberikan gaji berdasarkan ketentuan upah minimum meski dari segi keuntungan, perusahaan dapat memberi upah lebih agar buruh tidak merasa teralienasi.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003505966
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar