Sudan Selatan yang merdeka—melepaskan diri dari Republik Sudan "Utara" pada 9 Juli 2011 dengan nama Republik Sudan Selatan—tercatat sebagai salah satu negara termiskin di Afrika, dengan penduduk 11 juta jiwa, meskipun menguasai 75 persen dari seluruh sumur minyak yang ada di perbatasan dengan Sudan "Utara".
Enam bulan setelah merdeka, Sudan Selatan sudah direcoki virus konflik antarsuku; pertarungan antarsuku. Ketegangan politik dan etnis pun segera muncul di banyak tempat. Padahal, negara itu baru saja, ibarat kata, menarik napas lega setelah terlibat peperangan dengan Sudan Utara dan berakhir dengan kemerdekaan.
Sudan Selatan juga harus menghadapi terorisme dan kelompok garis keras berbaju agama. Persoalan itu menjadi beban berat bagi pemerintahan baru pimpinan Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar. Situasi diperburuk dengan gaya pemerintahan Kiir yang otoritarian dan militeristik.
Gaya kepemimpinan seperti itu dikritik Machar. Kritik itu membuat Kiir marah besar dan menuduh Machar berencana kudeta meskipun dibantah. Walau dibantah, Kiir tetap menggerakkan pasukannya untuk menangkap Machar. Dari sinilah awal perang saudara, pertarungan antara presiden dan wapres yang berbeda suku—presiden kelompok etnis Dinka dan wapres kelompok etnis Nuer—meluas ke mana-mana serta memunculkan faksi-faksi dalam militer juga berdasarkan suku.
Di mana-mana kalau dua gajah bertarung, pelanduklah yang akan menjadi korban, bisa-bisa mati di tengahnya. Begitulah yang terjadi. Konflik politik antara presiden dan wapres yang didukung suku masing-masing itu dirasakan akibatnya oleh rakyat. Bentrokan bersenjata di ibu kota, Juba, saja menurut berita sudah menewaskan antara 400 orang dan 500 orang. Sementara ratusan orang terpaksa mengungsi, mencari selamat.
Apabila tidak segera berakhir, konflik di Sudan Selatan, antara dua suku besar Dinka dan Nuer, bisa seperti konflik Tutsi dan Hutu di Rwanda yang menelan begitu banyak korban jiwa. Kondisi seperti itu hanya memberikan gambaran betapa konflik antarsuku masih menjadi persoalan besar dan berat di Afrika. Hal itu tentu saja akan menjadi penghambat pembangunan bangsa dan negara.
Tidak ada jalan lain kecuali dibukanya dialog antara Kiir dan Machar: duduk bersama, mencari penyelesaian damai, dan kemudian bersepakat membangun negeri. Kalau tidak demikian, apa artinya berpisah dari Sudan Utara dan membangun negeri sendiri kalau toh tetap membuka perang saudara meski perpisahan itu dulu terjadi juga karena konflik etnik dan agama, antara lain.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003766070
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar