Namun, pada saat sama, juga hadir rasa prihatin mendalam ketika beberapa perempuan tokoh yang diharapkan menjadi panutan pencapaian perempuan di ruang publik terpaksa berurusan dengan hukum. Terakhir, Jumat, satu- satunya perempuan yang jadi gubernur Indonesia, Ratu Atut Chosiyah, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Situasi tersebut seperti berpunggungan dengan hasil kajian di banyak negara bahwa partisipasi perempuan di ruang publik akan menurunkan pelanggaran hukum.
Juga, seperti bertolak belakang dengan perjuangan perempuan yang melatari Hari Ibu. Pada 22-25 Desember 1928, di Yogyakarta, hampir 1.000 perempuan dari 30 organisasi perempuan di Jawa dan Sumatera mengadakan Kongres Wanita Indonesia.
Itu awal gerakan perempuan yang berkesadaran untuk berbangsa Indonesia. Gerakan itu juga ingin memperbaiki keadaan perempuan. Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang, 2007, mencatat, peserta Kongres Wanita Indonesia pertama dan berikutnya memperjuangkan perempuan mendapat perbaikan pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini dan perdagangan anak, hak dalam perkawinan, serta peran dalam pembangunan.
Meski banyak kemajuan yang dicapai sejak 1928, perempuan masih menghadapi masalah yang sama sampai saat ini. Salah satunya, angka kematian ibu (AKI) dan bayi.
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 memperlihatkan, AKI melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup dari 228 berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007. Angka kematian bayi (AKB) masih tinggi, 32 per 1.000 kelahiran hidup, turun sedikit dari AKB SDKI 2007, yaitu 34.
Tingginya AKI dan AKB ada hubungannya dengan kehamilan pada usia muda dan pendidikan. Keadaan itu terjadi saat ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, tertinggi kedua di dunia setelah China.
Kekerasan seksual, ekonomi, fisik, dan psikis, termasuk oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat, terus terjadi. Komisi Nasional Anti-kekerasan terhadap Perempuan mencatat, hingga tahun 2012 terdapat 282 peraturan daerah di 100 kabupaten di 28 provinsi yang mendiskriminasi perempuan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengangkat tema peringatan Hari Ibu berkaitan dengan Pemilu 2014, "Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Pembangunan yang Inklusif".
Para calon wakil rakyat, termasuk perempuan, selayaknya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan pejabat publik dengan amanah, termasuk memastikan tak ada lagi ibu mati melahirkan sebab fasilitas kesehatan tidak memadai dan karena pendidikan perempuan rendah.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003781724
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar