Pada setiap menjelang hari besar nasional, termasuk Natal, dan akhir tahun selalu terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa, termasuk pangan.
Masyarakat menyambut datangnya hari istimewa tersebut secara khusus juga. Salah satu cara adalah dengan menghidangkan makanan yang tidak dijumpai dalam menu sehari-hari. Tidak mengherankan jika harga makanan melonjak naik karena permintaannya meningkat.
Situs Kementerian Perdagangan mencatat kenaikan harga berbagai jenis makanan di sejumlah kota. Kenaikan terjadi, antara lain, pada daging sapi yang menembus Rp 100.000 per kilogram. Harga cabai, daging ayam, sayuran, hingga telur ayam juga naik dengan besaran bervariasi.
Kenaikan harga tersebut sebetulnya dapat diantisipasi karena selalu datang setiap tahun. Harga terbentuk karena permintaan dan penawaran. Kekurangan pasok atau distribusi barang dan jasa tidak lancar dapat menyebabkan kelangkaan dan menaikkan harga.
Menjadi tugas pemerintah memastikan harga pangan stabil dan terjangkau rakyat, terutama pangan segar. Selain menjadi amanat konstitusi, memenuhi kebutuhan pangan rakyat juga penting untuk mengendalikan inflasi. Sepanjang tahun 2013 kita merasakan pengaruh tingginya harga bahan pangan dalam membentuk inflasi.
Pemerintah sudah mengupayakan peningkatan produksi pangan meskipun hasilnya diharapkan dapat lebih optimal. Namun, kenaikan harga tidak dinikmati secara adil oleh petani produsen. Salah satu penyebabnya adalah sistem logistik belum efisien. Masih perlu dikembangkan penampung saat produksi berlebih, seperti penyimpanan dingin agar bahan makanan dapat bertahan lebih lama.
Jika berjalan sedikit keluar Jakarta, misalnya ke wilayah sekitar Puncak, Jawa Barat, sebagai penghasil sayur segar, kita melihat transportasi menjadi tidak efisien karena jalan di sentra produksi banyak yang rusak. Stasiun agrobisnis juga belum berfungsi optimal dalam mengumpulkan dan menyeleksi sayuran yang akan dikirim ke Jakarta.
Mengambil hikmah dari tingginya permintaan masyarakat pada hari-hari besar, untuk menstabilkan harga, meningkatkan akses konsumen pada pangan murah dan berkualitas, memberi petani keuntungan layak, dan membuat perekonomian lebih efisien, penyediaan pangan tidak cukup hanya berhenti di sektor produksi. Hal ini juga berlaku pada produk barang dan jasa lain.
Koordinasi antarlembaga di pusat serta antara pemerintah pusat dan daerah tetap perlu terus diupayakan seperti berulang kali ditekankan Presiden. Bekerja secara terkoordinasi bukan pekerjaan mudah dalam sistem demokrasi saat ini. Namun, hanya dengan bekerja tanpa sekat-sekat pengendalian harga akan berjalan efektif. Pembangunan Indonesia pun melaju seperti harapan kita.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000003868122
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar