Enam dari sembilan hakim MK memutuskan bahwa pemilu pada 2 Februari lalu itu inkonstitusional. Menurut konstitusi, pemilu di semua daerah pemilihan di Thailand harus dilaksanakan pada hari yang sama. Kenyataannya, 2 Februari lalu, di 28 dari 375 daerah pemilihan, pemilu tidak dapat diselenggarakan karena dihalang-halangi massa kelompok anti pemerintah, yang menamakan diri Komite Reformasi Demokratik Rakyat (PDRC).
Semula pemilu diharapkan akan dapat menyelesaikan kemelut politik yang berkepanjangan di Thailand. Dengan dibatalkannya pemilu oleh MK, kemelut politik di Thailand yang telah berlangsung selama empat bulan diperkirakan akan terus berlanjut, dan bahkan bereskalasi. Sepanjang Jumat malam hingga Sabtu, bom meledak di sejumlah tempat di Thailand, seperti Bangkok, Chiang Mai, dan Chon Buri. Beruntung tidak ada korban luka atau meninggal akibat ledakan bom.
Dengan dibatalkannya pemilu lalu oleh MK, pemerintah harus menunggu tiga bulan untuk menggelar pemilu baru. Dan, dalam waktu tiga bulan itu banyak hal yang dapat terjadi.
Pembatalan pemilu itu disambut gembira oleh Partai Demokrat dan kubu oposisi. Oleh karena lewat aksi turun ke jalan, mereka menuntut pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mundur dari jabatannya, dan menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Rakyat yang anggotanya ditunjuk PDRC. Setelah pemerintah direformasi, barulah pemilu diselenggarakan. Tuntutan Demokrat dan kubu oposisi itu ditolak mentah-mentah oleh PM Yingluck. Ia memperoleh jabatannya melalui Pemilu 2011, dan ia berpendapat tidak mungkin pemerintah hasil pemilu dijatuhkan oleh parlemen jalanan.
PM Yingluck dan kubunya kecewa terhadap keputusan pembatalan pemilu oleh MK. Ia dan kubunya merasa yakin MK dan badan-badan independen lainnya, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak netral dan bersama-sama berupaya menjatuhkan dia dari jabatannya, seperti yang dituntut kubu oposisi.
Kita berharap pemerintah dan kelompok oposisi dapat menyelesaikan persoalan di antara mereka. Dengan demikian, dalam waktu tiga bulan, pemilu baru dapat diselenggarakan. Bagaimanapun pemerintah yang terpilih melalui pemilu harus diturunkan melalui pemilu, dan bukan melalui parlemen jalanan.
Kemelut politik di Thailand tidak boleh dibiarkan berkepanjangan, oleh karena kekerasan berulang kali terjadi. Hingga kemarin, setidaknya 23 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Tentunya kita tidak ingin korban terus bertambah.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000005636358
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar