Kemenangan sebuah parpol dalam pemilu, dengan begitu, bukanlah sebuah kebetulan atau kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya kemenangan berpihak pada parpol tertentu atas dasar pilihan-pilihan rasional, setidaknya "kuasi" rasional.
Demikian pula dengan kekalahan. Ia punya sebab musabab, argumentasi, serta rasionalitasnya sendiri. Artinya, tak ada kekalahan yang sifatnya ujug-ujug, tiba-tiba, alias tanpa penjelasan.
Setiap kekalahan punya narasi, latar belakang, dan pembenaran masing-masing. Dalam sistem demokrasi, kekalahan adalah hukuman konstituen atas apa yang terjadi atau dipraktikkan parpol yang menderita kekalahan.
Mabuk kekuasaan
Dalam konteks inilah, kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif tempo hari merupakan ganjaran dari buah konsistensi perjuangannya di jalur oposisi. Di sisi lain, kekalahan Partai Demokrat merupakan hukuman dari ulah sejumlah kadernya yang terjerat kasus korupsi. Barangkali terkesan naif dan simplifikatif, tetapi demikianlah mekanisme demokrasi bekerja. Sekalipun harus menunggu setiap lima tahun, sistem semacam ini memungkinkan setiap pemilih menumpahkan preferensi pilihannya (Uriel Rosenthal, Political Order: Rewards, Punishments and Political Stability, 1978).
Pada pemilu legislatif tempo hari, hasil Hitung Cepat Kompas menempatkan PDI-P sebagai peraih suara terbanyak (19,24 persen), disusul Partai Golkar (15,01 persen), Gerindra (11,77 persen), Demokrat (9, 43 persen), PKB (9,12 persen), dan partai-partai lainnya. Pada Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenang (20,85 persen), disusul Golkar (14,45 persen), PDI-P (14,03 persen), PKS (7,88 persen), PAN (6,01 persen), dan seterusnya. Dengan demikian, parpol yang mengalami hukuman paling keras pada pemilu kali ini adalah Demokrat. Gerindra dan PDI-P mendapatkan ganjaran dari konstituen. Di sisi lain, perolehan suara Golkar relatif stabil.
Apa yang bisa dibaca dari dua pemilu di atas adalah hasil perolehan suara sejumlah parpol yang fluktuatif, tidak stabil. Ibarat permainan roller coaster, perolehan Demokrat tengah mengalami episode "terjun bebas" ke jalur turunan yang curam setelah menikmati posisi di atas pada Pemilu 2009. Sebaliknya, PDI-P sedang menikmati posisi di atas setelah "terpuruk" di posisi ketiga pada Pemilu 2009. Kedua parpol tersebut menjadi eksemplar dari dua ekstrem yang dapat menjelaskan mekanisme ganjaran dan hukuman tersebut.
Semuanya bermula dari mabuk kekuasaan. Kemenangan yang diperoleh Demokrat pada Pemilu 2009 rupanya telah menjadikan sejumlah kadernya lupa diri. Mereka menganggap kemenangan partainya ekuivalen dengan cek kosong untuk berbuat apa saja, termasuk mendulang kemegahan dan mengeruk uang haram. Mereka alpa, masyarakat mengawasi gerak-gerik mereka dan berhak menghukum mereka yang bertindak korup. Akibatnya, sekaranglah saatnya Demokrat mendapatkan hukuman setimpal akibat ulah sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi.
Hal sama sebenarnya pernah dialami PDI-P. Jika dilihat pada tiga pemilu sebelum ini, perolehan suara partai ini bahkan cenderung turun, dari 33,74 persen (Pemilu 1999), 18,53 persen (Pemilu 2004), dan 14,03 persen (Pemilu 2009). Artinya, sebelum meraih kemenangan pada Pemilu 2014, PDI-P telah mengalami hukuman yang cukup dahsyat dari masyarakat pemilih pada dua pemilu sebelumnya. PDI-P dihukum masyarakat untuk alasan yang lebih kurang sama, gagal mengawal dan merawat kepercayaan publik untuk dikonversi menjadi kesejahteraan.
Pada saat PDI-P dihukum masyarakat, Demokrat tampil cukup meyakinkan hingga akhirnya partai ini mampu mengantarkan SBY ke kursi RI-1. Namun, l'histoire c'est repetÉ. Sejarah selalu berulang. Partai Demokrat harus membayar mahal akibat ulah sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi. Ibarat permainan roller coaster, ternyata siklus kemenangan-kekalahan bagi partai-partai tertentu hanyalah soal waktu.
Strategi keluar
Kemenangan PDI-P bisa berubah jadi kekalahan pada Pemilu 2019 jika partai ini bertindak biasa-biasa saja layaknya partai medioker. PDI-P juga akan mengulang sejarah Demokrat jika tidak menyiapkan sebuah strategi keluar dari kutukan demokrasi roller coaster. Karena itu, kemenangan PDI-P harus dimaknai secara arif sebagai kepercayaan masyarakat untuk dikelola sebaik-baiknya menjadi investasi jangka panjang yang bernilai kebajikan bagi semua (public virtues).
Strategi keluar yang saya maksud mencakup tiga level sekaligus, makro, meso, dan mikro. Pada level makro, PDI-P—bersama sejumlah parpol koalisi— harus mampu merumuskan visi besar Indonesia yang lebih bermartabat ke depan. Harus diakui, bangsa ini tidak punya visi kebangsaan yang jelas dan terarah. Hendak dibawa ke mana Indonesia, tak ada yang tahu. Ini karena penentuan visi-misi Indonesia hanya diserahkan kepada individu-individu calon pemimpin yang tidak terlembagakan secara formal seperti GBHN pada masa Orde Baru. Betapa riskannya negeri ini jika perumusan visi-misi negara selalu berubah setiap lima tahun sekali!
Pada level meso, visi-misi Indonesia itu harus diturunkan ke dalam konsep berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban publik dan nilai-nilai luhur bangsa, tetapi tetap terbuka terhadap arus perubahan dari luar. Ketidakjelasan identitas kebangsaan dan "jenis kelamin" demokrasi kita sekarang ini sejatinya disebabkan oleh ketidakjelasan visi-misi Indonesia di atas. Konsep demokrasi yang dipahami dan dipraktikkan di jagat politik kita tidak lain adalah kohabitasi konfliktual antara
dua entitas yang oksimoronik: demokrasi dan plutokrasi, demokrasi dan politik uang, demokrasi dan (neo)patrimonialisme, demokrasi-oligarki, dan semacamnya.
Pada level mikro, visi besar Indonesia dan demokrasi berkeadaban diterjemahkan ke dalam aksi-aksi operasional politik- birokrasi yang bermartabat, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan melayani. Demokrasi harus mampu menghormati dan memuliakan setiap warganya, tanpa kecuali. Untuk itu, demokrasi harus diberi kapasitas memampukan melalui struktur politik-birokrasi berbasis merit.
Pada kenyataannya, demokrasi kita tak mampu mengapresiasi kompetensi anak-anak bangsa akibat tergusurnya meritokrasi dari pusaran politik-birokrasi kita. Hal ini karena birokrasi kita telah tersubordinasi oleh nalar politik-kekuasaan yang korup dan segala urusan politik mengalami pendangkalan makna menjadi sekadar wani piro?
(Masdar Hilmy, Dosen UIN Sunan Ampel)
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006213423
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar