Koalisi tersebut bukan hanya untuk memperebutkan posisi presiden, melainkan juga harus lebih permanen untuk jangka waktu lima tahun pemerintahan.
Dalam politik dikenal istilah tidak ada lawan atau teman permanen, yang permanen hanyalah kepentingan. Sepanjang memiliki kepentingan yang sama, parpol-parpol bisa berjalan seiring dalam koalisi.
Beberapa pengamat tentang Indonesia mengatakan, kita beruntung dibandingkan dengan, misalnya, Thailand. Pileg berjalan aman dan cair. Hampir tidak ada lawan permanen secara ideologis di antara parpol sehingga koalisi bisa terbentuk relatif mudah.
Indonesia memiliki banyak keunggulan komparatif. Bonus demografi dengan jumlah penduduk muda membesar sehingga menjadi konsumen sekaligus tenaga kerja produktif. Kekayaan alam berlimpah, jumlah penduduk besar, dan kelas menengah membesar. Dengan segala potensi itu, lembaga pengkajian McKinsey Global Institute menyebut Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh pada 2030 dari posisi ke-16 pada 2012.
Pada saat bersamaan, Indonesia juga menghadapi tantangan. Kerusakan lingkungan, menurunnya ketahanan pangan dan energi, ketimpangan penguasaan lahan, serta ketimpangan kesejahteraan karena akses terhadap sumber daya yang dikuasai negara tak terdistribusi merata dan adil. Kita juga menghadapi kekurangan infrastruktur, lemahnya kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, defisit transaksi berjalan, dan korupsi.
Sebagai negara yang telah memilih perekonomian terbuka, Indonesia akan dipengaruhi pula oleh situasi global. Kita masih merasakan dampak dari pengurangan stimulus bank sentral AS dan jatuhnya harga komoditas di pasar internasional akibat melemahnya perekonomian global.
China, salah satu tujuan utama ekspor kita, bersiap untuk pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari 7,5 persen. Dalam waktu kurang dari dua tahun, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan berlaku dengan banyak pelaku ekonomi kecil dan menengah belum sepenuhnya siap menghadapi persaingan dari negara-negara lain anggota ASEAN.
Parpol-parpol yang tengah menyusun koalisi harus mampu memberikan kepastian koalisi yang terbentuk akan menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia. Masyarakat, termasuk dunia usaha, perlu diyakinkan presiden terpilih mampu mengendalikan koalisi secara efektif dalam menjalankan agenda pembangunan meski sistem pemerintahan kita adalah presidensial.
Presiden terpilih juga harus dapat diterima semua pihak agar pemerintahan tak diganggu dalam bekerja. Itu semua memerlukan kenegarawanan para pemimpin negeri ini agar tidak ada praktik "dagang sapi" yang mengorbankan kepentingan rakyat.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006016128
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar