Perkembangan politik terbaru itu patut kita syukuri. Setelah diwarnai beragam manuver mencari mitra koalisi yang dinamis, akhirnya dipastikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpasangan dengan mantan Wapres Jusuf Kalla bersaing dengan pasangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Pasangan Jokowi-JK diusung empat partai politik, yakni PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura. Adapun pasangan Prabowo-Hatta diusung Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pada saat terakhir, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang beberapa kali bertemu dengan pengurus PDI-P dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri serta memberikan sinyal mendukung Jokowi mengubah posisi politiknya mendukung Prabowo-Hatta.
Dengan sikap politik yang diambil Golkar, tinggal Demokrat yang belum definitif menyatakan sikap politiknya. Mengacu pada mayoritas suara di Rapimnas Demokrat, mayoritas DPD Demokrat menghendaki Demokrat mengambil sikap netral dan menjadi kekuatan penyeimbang di luar kekuasaan. Dengan perkembangan politik itu, bisa dipastikan pemilihan presiden berlangsung satu putaran.
Meski ada kalangan berpendapat dua pasang calon yang tampil kurang memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk memilih, itulah realitas politik yang bisa kita capai. Kita sendiri memandang pemilu presiden satu putaran lebih sederhana, menghemat biaya, dan segera memberikan kepastian soal postur pemerintahan 2014-2019.
Sebagai tahap akhir dari konsolidasi demokrasi, kita berharap kontestasi pemilu presiden bisa berlangsung damai serta produktif dengan mengedepankan kontestasi gagasan dan program. Sebagaimana dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "Biarlah rakyat Indonesia yang menentukan." Dalam konteks pemilu presiden, kekuatan sosok capres dan cawapres akan menentukan preferensi pilihan pemilih meski parpol juga memegang peranan. Karena itulah, biarkan 186 juta pemilih menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia 2014-2019. Biarlah rakyat menentukan pilihannya secara bebas dan tidak diganggu dengan rayuan politik uang.
Untuk memperbaiki kualitas pemilu, kita berharap KPU dan Badan Pengawas Pemilu belajar dari pelanggaran yang terjadi dalam pemilu legislatif. Penyelenggara pemilu yang terbukti tidak profesional, berpihak, dan menyalahgunakan kewenangannya perlu diganti dengan penyelenggara pemilu yang bisa bekerja lebih profesional agar pemilu presiden bisa berlangsung lebih berkualitas. Netralitas TNI-Polri juga dibutuhkan. Kesuksesan pemilu disertai dengan transisi kekuasaan secara damai pada 20 Oktober 2014 adalah legacy dari Presiden Yudhoyono.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006723811
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar