Namun, militer menolak jika dikatakan bahwa langkah yang diambilnya itu merupakan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan. Darurat militer tersebut diberlakukan untuk menunjukkan bahwa militer sepenuhnya mengendalikan keamanan di negeri itu.
Militer mendatangi stasiun-stasiun televisi swasta untuk mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Militer juga mengepung markas besar polisi di pusat kota Bangkok. Namun, penduduk ibu kota Thailand yang berjumlah sekitar 10 juta orang itu tetap terlihat tenang. Pemerintahan tetap berfungsi. Sekolah-sekolah dan kantor-kantor tetap buka seperti biasa. Lalu lintas tetap ramai seperti biasa.
Belum diketahui apa latar belakang dari diberlakukannya darurat militer itu. Sampai saat ini, militer belum memberikan pernyataan resmi. Namun, seorang pejabat militer, yang tidak mau namanya disebut, kepada kantor berita Associated Press, mengatakan, apa yang dilakukan militer itu bukanlah kudeta. Langkah tersebut diambil untuk mengembalikan kedamaian dan ketertiban agar rakyat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal.
Jika apa yang dikatakan pejabat militer itu betul, tentunya langkah tersebut perlu disambut dengan gembira. Hal ini mengingat sejak November tahun lalu, di negara itu praktis tidak ada hari yang dilalui tanpa aksi unjuk rasa. Bahkan, ada kekhawatiran jika krisis politik ini berkepanjangan akan terjadi bentrokan antara kelompok anti dan pro pemerintah.
Pertanyaannya kemudian, jika militer memiliki pilihan untuk melakukan itu, mengapa pilihan tersebut baru diambil sekarang? Badan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Thailand (NESDB) dalam laporannya, Senin lalu, menyebutkan bahwa pengaruh krisis politik itu terhadap ekonomi lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya. Industri pariwisata, otomotif, dan ekspor-impor mengalami pukulan yang hebat.
Bahkan, tidak sedikit orang yang mengkhawatirkan pemberlakuan darurat militer itu hanya merupakan akal-akalan pihak militer sebelum akhirnya melakukan kudeta. Namun, sebaiknya Pemerintah Thailand yang dipimpin Perdana Menteri sementara Niwattumrong Boonsongpaisan tidak ikut-ikutan mengkhawatirkan hal tersebut.
Niwattumrong harus dapat menggunakan momentum darurat militer ini untuk mempersiapkan pemilihan umum sebaik-baiknya sehingga dapat dilaksanakan sesuai jadwal, 20 Juli mendatang. Sebab, dalam sistem demokrasi, suatu pemerintahan yang sah harus dihasilkan melalui pemilihan umum. Bukan lewat kudeta ataupun parlemen jalanan.
Source: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006747867
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar