Meski keberadaan dan manfaatnya sudah lama dipersoalkan, jembatan timbang tetap dipertahankan hingga kini. Keluhan terutama dilontarkan para pengemudi kendaraan angkutan logistik yang setiap hari harus melewati beberapa jembatan timbang. Di sepanjang pantura saja, misalnya, terdapat 16 jembatan timbang.
Bukan hanya pungli, pengguna jalan juga masih harus berjibaku melewati jalanan rusak yang tak jarang membahayakan nyawa mereka dan pengguna jalan lain. Meski jadi sumber ekonomi biaya tinggi dan mengganggu iklim investasi, kita tak melihat pemerintah serius membenahi.
Gagasan jembatan timbang muncul pada era Orde Baru. Tujuannya untuk mengurangi risiko kerusakan jalan dan agar tak membahayakan pengguna jalan lain. Faktanya, meski ada jembatan timbang, dengan menyuap oknum, truk- truk berlebih tonase tetap dibiarkan hilir mudik. Akibatnya, jalan hancur sebelum waktunya karena beban berlebih.
Upaya memberantas pungli sudah sering dilakukan. Di era Pangkopkamtib Sudomo, maraknya pungli direspons dengan menutup jembatan timbang di seluruh Indonesia. Namun, dihilangkannya jembatan membuat kerusakan jalan kian menjadi-jadi karena truk berlebih beban kian bebas lalu lalang sehingga diputuskan dihidupkan kembali.
Sayang, langkah ini tak disertai dengan perbaikan dalam pengawasan sehingga jembatan timbang kembali jadi sarang pungli. Dalam praktiknya, pungli tak hanya terjadi di jembatan timbang, tetapi juga hampir di setiap titik persimpangan, bahkan tak jarang melibatkan oknum polisi dan preman lokal. Selain jalan raya, pelabuhan juga jadi sarang pungli, melibatkan oknum bea dan cukai.
Sudah waktunya pemerintah lebih serius bertindak karena mahal dan tak efisiennya transportasi jalan sudah pada taraf mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara Asia lain, biaya logistik dan transportasi dalam negeri Indonesia jauh lebih tinggi akibat buruknya infrastruktur jalan dan transportasi.
Membengkaknya biaya logistik menambah beban produksi dan menggerogoti daya saing industri serta menaikkan harga barang dan jasa yang harus dipikul masyarakat. Beban besar juga ditanggung pemerintah berupa kerusakan jalan dengan anggaran pemeliharaan jalan saja mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Belum lagi biaya kemacetan yang mencapai Rp 51 triliun per tahun.
Tanpa pengawasan dan penegakan hukum, keberadaan jembatan timbang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Beberapa gagasan membenahi, termasuk memperbaiki fasilitas dan koneksi online, perlu disambut baik. Namun, ini tak bisa berdiri sendiri. Langkah ini perlu dibarengi upaya pengembangan moda angkutan barang lain, termasuk kereta api dan angkutan laut, dengan menambah sebanyak mungkin stasiun bongkar muat guna mengurangi beban pada moda angkutan jalan raya.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006469992
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar