Kasus kekerasan fisik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing dan pelecehan seksual anak di Jakarta International School langsung bersentuhan dengan dunia pendidikan. Masih banyak lainnya. Kegiatan (praksis) pendidikan sering jadi kambing hitam berbagai penyimpangan.
Sekolah sebagai proyek kehidupan, dipungut dari sebuah diskusi pendidikan yang diselenggarakan harian ini, kita nilai tepat. Yang dipertaruhkan tiga ranah, aspek pragmatis, nasionalistis, dan humanistis. Pendidikan merupakan proses transfer dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan, kesadaran sebagai bagian dari sebuah negara (Indonesia), dan warga umat manusia (humanisasi).
Gagasan tentang pendidikan yang seharusnya sudah nyinyir disampaikan. Pemahaman terhenti pada keyakinan, tidak pada praksis sehari-hari dan kebijakan strategis. Kepentingan politis sempit dan jangka pendek, dengan kata kunci prioritas, mengesampingkan perlunya prioritas.
Terpenuhinya minimal 20 persen anggaran nasional perlu waktu panjang dan kerja superkeras. Selain direalisasikan dengan diencrit-encrit, jumlah itu juga masih dibagi dengan 17 kementerian lain. Repotnya cara kerja kementerian teknis Kemdikbud pun status quo. Terjadi kesenjangan antara duit yang ada dan keterampilan profesional lembaga.
Bukti-bukti kemerosotan mutu hasil pendidikan Indonesia dibandingkan hasil pendidikan di sejumlah negara belum menggelitik. Merecoki. Selorohnya, mereka lebih cepat maju dan tidak berarti kita mandek. Pembelaan diri ini fatalistik, mematikan semangat maju.
Amanah undang-undang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk segelintir orang, melainkan untuk seluruh warga masyarakat. Merujuk amanah itu, berbagai keberhasilan perlu menjadi pelecut ketertinggalan yang dialami dan dihidupi oleh sebagian masyarakat.
Kalau praksis pendidikan tidak ditempatkan sebagai prioritas pertama dari berbagai prioritas lain, proyek kehidupan ini akan berujung pada kehancuran, perseorangan atau bangsa. Prioritas pertama pada perubahan mindset atau paradigma tentang peranan pendidikan.
Berbagai perubahan, entah penyelenggaraan ujian nasional, perubahan kurikulum, sertifikasi guru, dan lain-lain, hendaknya bukan reaksi, melainkan keluar dari maksud dasar pendidikan sebagai proyek kehidupan (bangsa).
Kritik yang disampaikan menyangkut aspirasi pragmatis, nasionalistis, dan humanistis adalah bentuk rasa memiliki dan ngeman. Tempatkan semuanya sebagai masukan karena ketika satu langkah (kebijakan) keliru diambil, satu ayunan cangkul liang kubur bangsa ini lebih dalam digali.
Pemegang kunci pertama proyek kehidupan ini, kementerian (menteri) perlu sosok profesional yang terbebas dari kepentingan pragmatis dan sempit.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006397019
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar