Semua provinsi di Jawa masuk dalam kategori rawan. Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah yang paling rawan kecurangan dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan skor 3,8, disusul Jawa Tengah dengan IKP 3,7. Adapun untuk tingkat kabupaten ada empat kota di Jawa Barat yang dikategorikan sangat rawan. Keempat daerah itu adalah Garut, Bandung, Bandung Barat, dan Bogor.
Tingkat kerawanan yang dimaksudkan Bawaslu adalah kerawanan terhadap manipulasi data dan kerawanan politik uang. IKP diukur dengan indikator mutu data pemilih, kondisi geografis, telekomunikasi, dan potensi politik uang yang dikaitkan dengan kemiskinan sebuah daerah.
Bangsa ini berharap pemilu presiden sebagai tahap akhir konsolidasi demokrasi berlangsung bersih. Pemilu bersih dalam arti pemilih bisa melaksanakan hak politik dengan gembira tanpa perasaan cemas. Pemilih bisa memilih pemimpinnya dengan pertimbangan rasional dan bukan karena pemberian uang atau arahan pimpinan organisasi, pemuka masyarakat atau birokrasi.
Situasi tenang tanpa kampanye hitam diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Guna mencapai tujuan itulah, kita menghargai kerja Bawaslu membuat peta daerah rawan. Data itu tentunya bukan semata-mata sebuah karya akademis, melainkan sebagai identifikasi permasalahan dan mencari upaya menekan terjadinya kecurangan. Langkah konkret Bawaslu ditunggu untuk mengantisipasi kecurangan di daerah rawan tersebut, termasuk daerah lainnya. Kerja Bawaslu diperlukan untuk mencegah kecurangan dan mewujudkan pemilu bersih.
Politik uang harus ditolak karena politik uang akan mematikan demokrasi. Bawaslu harus berani mengambil langkah, termasuk memperingatkan capres atau tim sukses yang secara terbuka dalam panggung kampanye menganjurkan agar politik uang diterima. Anjuran itu tidak mendidik. Perlu ada kampanye bersama untuk menolak politik uang dan melaporkan pelakunya ke Bawaslu.
Guna menciptakan pemilu bersih, kesadaran masyarakat harus dibangkitkan. Ketika otoritas penyelenggara pemilu kurang berdaya, masyarakat harus berani menolak politik uang dan melaporkan pelakunya ke Panwaslu. Masyarakat harus berani menolak arahan birokrasi yang tidak sejalan dengan pilihan pribadinya. Dalam demokrasi berlaku one person, one vote, dan one value.
Netralitas TNI/Polri perlu dijaga dan dikontrol agar bisa diwujudkan di lapangan. Kepala daerah yang menjadi anggota tim sukses hendaknya tidak menggunakan kekuasaan yang ada untuk mengarahkan pemilih memenangkan calon tertentu. Kesuksesan bangsa ini mewujudkan pemilu bersih dan berlangsungnya transisi kekuasaan pada 20 Oktober 2014 adalah legacy dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itulah, Presiden Yudhoyono punya tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas pemilu.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007555046
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar