Karena ketatnya persaingan itu, kampanye yang terbuka atau kampanye tertutup bisa menjadi makin keras. Dalam kampanye, segala langkah dilakukan untuk mendelegitimasi pasangan lawan. Bukan hanya dalam panggung terbuka yang kita tangkap makin keras, melainkan pertarungan di media sosial dan penyebaran melalui selebaran juga dilakukan untuk mendiskreditkan lawan.
Situasi kampanye yang diwarnai dengan kampanye hitam (black campaign) amat disayangkan karena tidak produktif bagi pendidikan politik di masa depan. Yang harus dipahami, salah satu dari pasangan calon yang sedang bersaing pasti akan menjadi pemimpin bangsa ini.
Merebaknya kampanye hitam, selain karena lemahnya lembaga penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara ataupun keengganan aktor politik yang terkait untuk mengklarifikasi setiap masalah yang muncul, juga karena tim sukses calon yang menghalalkan segala cara untuk memenangi persaingan. Setiap isu yang dibiarkan menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas tanpa terselesaikan akan menciptakan prakondisi kurang nyaman menyongsong hari pemungutan suara 9 Juli 2014.
Padahal, semua komponen bangsa dan pemilih yang jumlahnya mencapai lebih dari 190 juta orang membutuhkan narasi besar capres untuk membangun bangsa mencapai tujuan kemerdekaan. Narasi yang diyakini bisa diimplementasikan dalam sebuah tim kerja yang memang solid serta mempunyai satu gagasan dan platform yang sama.
Dalam situasi demikian, kita ingatkan kembali pentingnya profesionalitas penyelenggara pemilu. Dalam Pemilu Legislatif 9 April, publik mendapati penyelenggara pemilu yang curang karena bekerja sama dengan caleg untuk membeli suara rakyat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah merekomendasikan KPU untuk memberhentikan 81 penyelenggara pemilu. Putusan DKPP itu harus segera dilaksanakan KPU dan mengganti mereka. Pilpres tak boleh dikotori dengan penyelenggara pemilu yang terbukti ikut mengatur dan memperjualbelikan suara rakyat kepada caleg.
Kita juga perlu ingatkan kembali netralitas birokrasi dan juga TNI-Polri untuk ikut menciptakan iklim yang kondusif. Kita garis bawahi pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko soal netralitas TNI. Penegasan Panglima TNI dan Panglima Tertinggi TNI Susilo Bambang Yudhoyono soal netralitas TNI dan birokrasi akan dilihat rakyat, sejauh mana penegasan itu tecermin di lapangan.
Masa kampanye masih akan berlangsung sampai 5 Juli. Kita berharap masa kampanye diisi dengan substansi kampanye yang lebih produktif bagi pendidikan politik bangsa. Bersamaan dengan itu, kita berharap semua lembaga yang punya otoritas menegakkan hukum pemilu untuk menegakkan aturan itu demi terciptanya pemilu berkualitas pada 9 Juli 2014.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007251199
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar