Krisis politik di Afganistan pecah setelah dua kandidat presiden—Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah—sama- sama menyatakan diri sebagai pemenang pemilu presiden. Komisi Pemilihan Umum menyatakan pemenang pemilu adalah Ashraf Ghani. Namun, Abdullah Abdullah tidak mau menerima hal itu. Sebab, ia berkeyakinan, pemilu diselenggarakan secara tidak fair, terjadi banyak kecurangan.
Ketika itu, bayangan akan terjadi krisis berkepanjangan di Afganistan, yang sebenarnya belum pulih benar dari luka-luka perang saudara dan masih di bawah ancaman Taliban, mulai membayang. Apalagi, kedua kandidat presiden berasal dari etnik yang berbeda—Ashraf Ghani dari etnik Pashtun, sedangkan Abdullah Abdullah beretnik Tajik—suatu hal yang sangat peka di negeri itu.
Kedua kandidat, meski sama-sama tidak mau menerima kekalahan, menyadari bahwa sikap keras mereka akan mendorong Afganistan masuk ke jurang kelam perang saudara lagi. Karena itu, mereka pada akhirnya menyepakati dilakukannya audit suara.
Bahkan, belakangan, setelah ditengahi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, kedua kandidat bersepakat untuk membangun pemerintahan nasional bersatu. Langkah itu diambil dengan berbagi kekuasaan serta mengubah sistem politik yang semula presidensial menjadi lebih parlementer.
Afganistan menganut sistem presidensial sejak satu dasawarsa. Namun, sistem itu telah menempatkan seorang presiden memiliki kekuasaan yang mendekati kekuasaan seorang diktator. Sistem itulah yang, menurut Abdullah Abdullah, telah memberikan peluang terjadinya kecurangan besar-besaran dalam pemilu.
Maka, dengan sistem baru itu, jika pada akhirnya benar- benar disepakati, Afganistan akan memiliki seorang perdana menteri yang menjadi kepala pemerintahan dan seorang presiden yang menjadi kepala negara. Inilah jalan tengah yang dipilih Afganistan untuk mengatasi krisis politik, sekaligus membunuh bibit perang saudara yang kemungkinan besar akan pecah.
Tentu cara yang dipilih Afganistan tidak bisa diterapkan di negara lain, semisal Indonesia yang baru saja menggelar pemilu presiden, seandainya terjadi krisis politik berkepanjangan. Budaya politik akan sangat menentukan.
Namun, yang jelas, kerelaan dan keberanian mengakui kekalahan bagi yang kalah adalah hal yang lebih baik dan terpuji manakala pemilu itu dilakukan secara jujur, adil, fair, dan rahasia. Dengan demikian, nasib bangsa dan negara tidak menjadi korban ambisi politik seseorang.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000007873323
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar