Wajar apabila fokus ditujukan pada kemungkinan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mengurangi subsidi BBM melonggarkan ruang fiskal untuk melakukan pembangunan.
Pada sisi lain, mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga jual kepada masyarakat pengguna akan berdampak pada inflasi. Akibat berikutnya, diperkirakan mereka yang sebelumnya berada di batas miskin akan jatuh kembali menjadi miskin.
Pilihan kebijakan yang tersedia memang tidak banyak karena menyangkut defisit transaksi berjalan yang mendesak segera diselesaikan. Dalam kenyataannya, subsidi BBM berulang kali mengundang kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak tepat sasaran dan tidak produktif.
Subsidi BBM yang berkelanjutan ternyata tidak mendidik masyarakat bersikap hemat. Terbukti setiap tahun pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi.
Dari sisi ekonomi global, apabila Amerika Serikat akhirnya berhenti melakukan stimulasi moneter di pasar keuangan global dan menaikkan suku bunga tabungan dalam negerinya—kemungkinan terjadi awal pertengahan tahun depan—besar kemungkinan investasi jangka pendek akan keluar dari negara berkembang.
Masa-masa pemerintah dapat membiayai subsidi tanpa pandang bulu sudah usai. Kalaupun pemerintah baru menaikkan harga BBM, harus dipastikan tersedia jaring pengaman sosial bagi mereka yang paling terkena dampak kenaikan dan dampaknya harus menghasilkan kegiatan yang produktif, bukan konsumtif.
Dana yang dapat dihemat harus digunakan secara tepat. Membangun infrastruktur perdesaan akan menghidupkan ekonomi desa. Urbanisasi yang diisi tenaga kerja berketerampilan rendah dari desa dapat diturunkan dan kesenjangan kemakmuran yang tinggi di perkotaan dapat diturunkan.
Persoalan subsidi BBM berhubungan dengan kedaulatan atas pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam migas milik negara. Kita beralasan tidak memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya migas sehingga harus mengundang investasi asing.
Meskipun penguasaan teknologi dan modal penting, tetapi tidak dapat menjadi alasan tidak mengembangkan kemampuan sendiri. Dalam proses ini, kedaulatan atas energi terasa kurang mendapat perhatian dan kemandirian pun tak terbangun.
Harapan masyarakat pada pemerintah baru tinggi, di dalamnya termasuk mengembangkan kemampuan bangsa sendiri. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan keberanian menyusun program kerja terarah, transparan, serta tak terperangkap menjadi populis dan proteksionis.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008624863
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar