Hal ini wajar karena diasumsikan bahwa driver pembangunan adalah stabilitas politik dan kinerja semua pemain kunci di sektor ekonomi dan industri.
Sektor-sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda, dan olahraga, adalah variabel "ikutan"—akan ikut membaik jika ekonomi dan industri perform sehingga terjadi semacam dampak limpahan (spill-over effect) ke sektor lain. Banyak orang lupa, asumsi spill-over effect dari sektor ekonomi/industri hanya mitos yang telah dipatahkan sejarah modern negara-negara miskin yang menjadi kapitalis baru (India) dan negara-negara komunis yang mulai unjuk gigi (Rusia dan Eropa Timur, Tiongkok). Mereka telah menunjukkan bahwa investasi yang serius di sektor pembangunan manusia, khususnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang dikelola sungguh-sungguh (militan) justru mampu menjadi driver ekonomi dan politik.
Mereka sadar betul investasi di bidang ekonomi dan industri penting. Namun, mereka juga sangat menyadari, pembangunan ekonomi hanya akan dapat dipertahankan, bahkan dikembangkan lebih lanjut, jika sumber daya manusia-nya siap! Menjaga stabilitas politik juga penting, tetapi stabilitas politik hanya terwujud ketika kesenjangan karena ketidakmerataan pembangunan (inequality) diatasi sejak sedini mungkin. Kesenjangan pembangunan hanya dapat diatasi jika kesenjangan kualitas SDM dapat diperkecil.
Pembangunan ekonomi yang tidak diikat (dibangun linkage) kuat dengan pembangunan kualitas SDM akan menjadi otomaton yang bersifat self-serving. Ini karena apa pun nilai tambah yang diperoleh dari proses ekonomi akan cenderung dimasukkan ke dalam pipa ekonomi lagi, baik sebagai energi tambahan untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar maupun untuk mengatasi overheating pada mekanismenya. Alhasil, manusia (SDM) di sejumlah wilayah yang belum dianggap pantas untuk pembangunan ekonomi berdaya saing ataupun SDM yang menghidupi sektor-sektor pelayanan nonekonomi harus tetap terseok-seok sambil menunggu kucuran spill-over effect. Akibatnya, mereka harus merangkul prinsip-prinsip ekonomi untuk bertahan hidup, seperti yang terjadi di sektor kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Kenyataan pahit yang harus kita kunyah sampai hari ini.
Sektor kesehatan dan pendidikan adalah sektor pelayanan publik yang didasarkan atas hak-hak dasar manusia. Karena investasi yang kecil selama puluhan tahun sejak kemerdekaan, kedua sektor ini menggeliat dan melihat peluang menjadi pemain bisnis di sektor industri. Banyak yang berhasil dengan menetapkan ongkos yang tinggi bagi yang dapat membayar. Pada saat yang sama jutaan anak dan orang yang butuh layanan kesehatan dan pendidikan harus menyerah putus sekolah atau ke layanan alternatif karena kedua sektor ini telah kehilangan jati dirinya. Bahkan ketika dana di sektor pendidikan sudah ditingkatkan sesuai dengan undang-undang (20 persen), sektor ini seolah telah kehilangan akal dan daya inovatifnya untuk mengatur alokasi keuangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan yang serius antarwilayah di Nusantara.
Belum terlambat
Saat ini Koefisien Gini di Indonesia sudah melampaui 0,41 dan kemungkinan akan terus meningkat (BPS, 2013). Kesenjangan ini dirasakan bukan hanya di wilayah pendapatan, melainkan juga di beragam sektor lain (akses untuk memperoleh pekerjaan, tingkat pendidikan, akses untuk makanan bergizi dan kesehatan dasar, dan lain-lain). Selain itu, kesenjangan terjadi antara perkotaan dan perdesaan serta antara Indonesia barat dan timur. Kita dapat berasumsi dan mencari bukti-bukti empiris bahwa kesenjangan tersebut terjadi karena bias geopolitik-ekonomi pembangunan. Namun, pada kenyataannya kesenjangan tersebut terjadi karena rendahnya investasi di sektor pembangunan manusia secara menyeluruh yang diperparah oleh bias tersebut.
Menghadapi beragam pilihan pembangunan jangka panjang, opsi yang dimiliki Kabinet Kerja tidak banyak. Pertama, membiarkan investasi pembangunan manusia seperti biasanya (tidak ada koreksi APBN yang signifikan untuk mendorong pembangunan manusia yang lebih agresif), dikerjakan seperti biasanya, dan hasilnya tidak mengubah kesenjangan yang ada. Bisa jadi memperparah dan akhirnya negara ini terpecah belah.
Kedua, tak melakukan koreksi signifikan terhadap APBN, tetapi mulai membangun mekanisme komunikasi dan kerja sama antara sektor ekonomi-industri dan sektor pembangunan manusia sehingga setiap hasil yang diperoleh sektor ekonomi dipastikan ada investasi di sektor pembangunan SDM. Demikian juga sektor SDM dengan dana yang ada merombak cara berpikir dan bekerja sehingga SDM unggulan sudah dirancang sejak dini untuk mendukung sektor ekonomi/industri.
Jika sektor ekonomi/industri dapat memberdayakan pendidikan keterampilan, politeknik, program jembatan dari sekolah ke dunia kerja (school to work program), pendidikan atau pelatihan nonformal, dan pembukaan kesempatan bekerja, sektor pembangunan SDM dapat melakukan investasi dan relokasi anggaran untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah. Sektor pendidikan memastikan bahwa alokasi anggaran mampu menjawab kesenjangan kualitas pendidikan—termasuk kualitas guru, ketersediaan laboratorium, alat belajar mengajar di sejumlah wilayah yang masih tertinggal dalam indeks pembangunan manusia.
Sektor kesehatan memastikan layanan dasar berkualitas yang terjangkau, baik secara preventif (ASI, pemenuhan gizi dan vitamin, maupun imunisasi), deteksi dan pengobatan dini, maupun pengobatan lanjut yang didukung sistem jaminan kesehatan (dan kerja) yang terpantau. Sektor kesejahteraan sosial perlu memperkuat SDM profesionalnya untuk program pemberdayaan dan melakukan demarjinalisasi populasi pemanfaat bantuan negara. Sektor ini harus lebih inovatif dalam membangun mekanisme pelayanan sehingga populasi yang paling miskin dan paling tidak terjangkau dapat dilayani dengan baik dan akhirnya mampu berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja.
Komitmen dan kepemimpinan
Walau perubahan itu perlu, seperti dimandatkan Presiden, untuk benar-benar berubah tidak mudah. Banyak risiko yang harus diambil jika benar-benar berubah. Bagaimana kalau asumsi untuk berubah salah? Bagaimana kalau sebagian masyarakat menolak? Apa risiko politik yang harus kami tanggung dari perubahan? Oleh karena itu, Kabinet Kerja tidak sekadar membutuhkan motivasi untuk bekerja, tetapi juga komitmen dan keberanian untuk mengambil langkah yang tepat walau berisiko tinggi. Jika Kabinet Kerja juga percaya bahwa pembangunan manusia adalah "inti" dari pembangunan nasional, mereka harus percaya diri, bekerja sama di dalam dan lintas sektor. Lebih lanjut, mereka harus berani mengapitalisasi keterbatasan yang ada menjadi tantangan performa kinerja mereka. Dalam era global yang makin sulit, kita sulit untuk membangun Tim Para Juara. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan, lebih penting membangun tim yang dapat bekerja sama untuk menjadi juara dibandingkan dengan Tim Para Juara yang belum tentu mampu bekerja sama menjadi juara.
Irwanto
Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya dan Ko-direktur Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000009764443
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Idealis vs pragmatis. Komentar akademisi dan praktisi di pemerintahan mengenai prioritas pembangunan memang senjang. Resiko memang selalu ada, namun quality improvement dapat meminimalisir resiko. Harmonisasi aset saja sulit, apalagi plus sdm. Walau visi dan misi sama, tapi filosofi setiap anggota kabinet berbeda, sehingga gagasannya pun berbeda. Ego sektoral tiap kementrian pun berlomba berprestasi sehingga salip-salipan pun lebih menonjol dari pada koordinasi. Masukan perlu, proses terus, tantangannya adalah MONEV, mampu berperan tidak???
BalasHapus