Cari Blog Ini

Bidvertiser

Jumat, 28 November 2014

TAJUK RENCANA: Problem Uji Kir Ibu Kota (Kompas)

MASALAH uji kendaraan bermotor di Ibu Kota menjadi problem tak kunjung selesai. Buku kir palsu dan kendaraan tak layak jalan berkeliaran.
Basuki Tjahaja Purnama, saat menjabat Wagub Jakarta dan kini Gubernur Jakarta, pada 24 Juli 2014 pernah melakukan inspeksi mendadak di lokasi uji kir di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Teknis Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kedawung, Jakarta Barat. Basuki yang melakukan sidak bersama Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menemukan banyak penyimpangan dan kemudian menutup sementara lokasi uji kir tersebut.

Kemarin, harian ini mengutip penjelasan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Polda Metro Jaya menangkap komplotan pemalsu dokumen dan perlengkapan uji berkala kendaraan bermotor. Ada tiga orang yang ditangkap berikut barang bukti, antara lain 350 kartu uji berkala, 10 buku kir siap pakai, dan sejumlah alat bukti lainnya. Kita berharap Polda Metro Jaya mengungkap tuntas komplotan yang ada di balik pemalsuan uji kir tersebut, termasuk kemungkinan melacak keterlibatan pihak lain.

Permainan uji kir sebenarnya bukan hal baru. Sebagaimana diberitakan Kompas, 10 Agustus 1978, Polda Metro Jaya juga membongkar kasus pemalsuan buku uji kir. Penjelasan dari kepolisian tahun 1978 itu disampaikan Komandan Satuan Reserse Letkol Koesparmono Irsan.

Gugatan soal rentang waktu itu kita angkat untuk mengentak kesadaran kita. Apakah kita bangsa pembelajar? Mengapa kita tak bisa memperbaiki berbagai pelayanan publik agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin, dan lusa lebih baik daripada hari ini? Kenyataannya, peristiwa tahun 1978 bisa kembali berulang pada tahun 2014. Kegeraman Basuki saat melakukan sidak di UPT Kedawung pada Juli 2014 belum membawa perubahan.

Kita yakin bahwa ada semangat untuk terus memperbaiki pelayanan kepada publik, termasuk soal kir. Membiarkan uji kendaraan secara berkala hanya dari aspek prosedural bisa mengorbankan manusia. Sudah terlalu banyak kecelakaan terjadi karena kendaraan umum sudah tidak laik jalan, tetapi tetap lolos dalam uji kir. Karena itu, pembenahan secara menyeluruh lembaga pelayanan publik, termasuk soal uji kir, adalah sebuah keniscayaan.

Kita menyaksikan bagaimana wajah kereta api yang telah berubah. Para penumpang yang dulu sering naik di atas atap kini tak ditemukan lagi. Stasiun pun relatif bersih. Penumpang sudah terbiasa menggunakan uang elektronik untuk membeli tiket kereta. Kita melihat bagaimana layanan perpanjangan SIM yang dulu dipusatkan di Samsat kini ada pelayanan bergerak dan mendekati masyarakat. Intinya, perubahan ke arah yang lebih baik bisa dilakukan. Itu tergantung pemimpin dan konsistensi.

Para pengguna uji kir berharap ketika satu lokasi uji kir ditutup—karena memang harus ditutup—harus ada solusi agar tidak mengganggu layanan publik.

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010358828
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger