Di luar krisis ekonomi, inflasi di sini selalu mengintip oleh dua sebab utama: energi dan pangan. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia dihajar dengan persoalan bahan bakar minyak (BBM) karena sebagian kebutuhan harus dicukupi dengan impor. Masalahnya, harga minyak internasional naik-turun tak tertebak polanya (lebih sering naik). Akibatnya, harga jual minyak domestik harus dinaikkan untuk menekan subsidi.
Pola yang sama terjadi pada pangan, dengan Indonesia menjadi importir hampir semua komoditas strategis, yang harganya di pasar dunia terus menanjak.
Alasan pembengkakan subsidi itulah yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo mengambil keputusan "heroik": menaikkan harga BBM. Publik mengeluh sebab belum ada layanan yang diberikan pemerintah baru, tetapi barang yang menjadi hajat publik ini sudah dinaikkan, lebih-lebih saat harga minyak internasional turun tajam.
Namun, presiden bergeming. Kebijakan itu tetap dieksekusi dengan argumen lain: kesehatan anggaran dan dukungan pembiayaan pembangunan (misalnya infrastruktur). Soalnya adalah mampukah pemerintah mengendalikan kenaikan harga-harga (inflasi) agar tak menimbulkan efek yang lebih besar? Juga, seberapa sigap pemerintah menyiapkan perlindungan sosial-ekonomi kepada masyarakat rentan? Dua pertanyaan ini harus dipastikan terjawab dengan laik karena jadi penentu kredibilitas pemerintah.
Dalam jangka pendek ini, pemerintah dihadapkan dua titik kritis, yaitu waktu tanam yang mundur ke November (biasanya Oktober) karena musim hujan terlambat dan hari Natal (juga Tahun Baru) yang segera datang (yang menjadi pemicu inflasi). Pada rentang November 2014-Februari 2015, berarti belum akan ada tambahan pasokan (beras) dari pasar domestik sehingga kalkulasi persediaan menjadi sangat penting.
Jangan lupa pula, Oktober dan November ini beras untuk kelompok rentan (raskin) juga sudah tiada sehingga mengurangi jumlah barang di pasar. Apabila situasi ini bertemu dengan peningkatan permintaan (Natal dan Tahun Baru) dan efek berantai dari kenaikan harga BBM, hal tersebut menjadi bahan bakar yang sempurna penyulut inflasi. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog harus berjibaku memastikan manajemen pasokan dijalankan dengan baik.
Data rinci karakteristik inflasi yang bersumber dari kenaikan harga BBM masa lalu juga amat berguna sebagai referensi pemerintah. Pada 2005, saat terjadi dua kali kenaikan harga BBM sebesar 150 persen (akumulasi) pada Maret dan Oktober, inflasi melonjak dari 6,4 persen (2004) ke 17,1 persen (2005). Hal yang sama terjadi tahun 2008 saat kenaikan harga BBM sekitar 30 persen, inflasi melonjak dari 6,5 persen (2007) ke 11,06 persen (2008). Tahun lalu (Juni 2013), harga BBM naik tipis, tetapi juga memicu kenaikan inflasi dari 4,3 persen (2012) ke 8,38 persen (2013).
Umumnya, transportasi dan pangan menjadi sumber menjulangnya inflasi. Pada Juli 2013, inflasi mencapai 3,29 persen (bulanan), dengan transpor, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang 1,5 persen dan bahan makanan 1,36 persen (BPS, 2013). Tentu rumit bagi pemerintah mengatasi kenaikan harga transportasi, tetapi mitigasi harga pangan selayaknya bisa dilakukan.
Sayangnya, penghitungan inflasi selama ini hanya dilakukan di beberapa daerah sehingga peta inflasi berdasarkan wilayah tak tergambar secara keseluruhan. Dengan basis data tahun lalu, kota-kota yang perlu diwaspadai (karena inflasinya di atas rata-rata inflasi nasional setelah kenaikan harga BBM) antara lain Sorong, Kupang, Depok, Bogor, Bekasi, Surakarta, Bima, Serang, Semarang, dan Cirebon. Problem transportasi/logistik tak semuanya bisa menjelaskan inflasi di daerah itu karena sebagian berada di Jawa yang relatif bagus logistiknya. Isu yang masuk akal adalah struktur pasar (distribusi) di wilayah itu yang cenderung terkonsentrasi sehingga harga dimainkan.
Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu dijalankan efektif di semua wilayah, khususnya di daerah yang inflasinya tinggi itu. Juga, Kementerian Perdagangan mesti memiliki "sistem deteksi harga dan pasokan antardaerah" yang mapan sehingga aksi bisa dilakukan cepat.
Perlindungan sosial-ekonomi adalah soal lain yang tak kalah rumit. Pengalaman silam memberi hikmah: implementasi tak seterang cahaya bulan purnama. Harus diakui, salah satu kelemahan yang kini paling tampak adalah instrumen perlindungan tak tersiapkan dengan layak. Aneka program yang dirancang (seperti kartu sehat dan pintar) pasti tak dapat diberikan dalam jangka pendek kepada rakyat yang berhak.
Kementerian terkait mesti tahu detail soal ini dan bergerak sigap menutup celah sebab kenaikan harga komoditas terus merambat. Pemerintah harus memastikan praktik masa lampau tak muncul lagi: kenaikan harga BBM meninggalkan jejak gelap berupa pertambahan kaum miskin. Nyali kenaikan harga BBM harus diimbangi keberanian dan keterampilan mengatasi konsekuensinya, khususnya memproteksi warganya yang paling lemah. Di sini negara tak boleh lalai, apalagi absen.
Ahmad Erani Yustika Ekonom Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010413581
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar