Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah terbentuk meski ada sementara pendapat pro dan kontra menyangkut beberapa anggota kabinet terkait dengan kompetensi dan isu HAM. Awal yang baik telah dimulai Presiden Jokowi dengan menyertakan PPATK dan KPK untuk memilih pembantunya.
Yang jadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah sering kali adalah birokrasi lamban dan sarat korupsi. Jadi, metode yang dilakukan dalam memilih para menteri harus dilanjutkan hingga ke jenjang birokrasi di bawahnya, terutama pejabat eselon I dan II.
Merujuk beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK, tampak para mafia memiliki jalan masuk melalui para birokrat eselon I dan II. KPK dan PPATK perlu dilibatkan guna menata kembali para pejabat eselon I dan II yang terlalu banyak jumlahnya dalam setiap departemen sehingga sering tumpang tindih tugas, pokok, dan fungsinya.
Para pejabat ini harus di-screening kembali, tidak hanya melihat kompetensi mereka, tetapi juga rekeningnya, ketaatan membuat laporan harta kekayaan, membayar pajak, dan parameter lain. Sudah rahasia umum bahwa para mafia sudah "membina" para birokrat yang dianggap memiliki potensi untuk menduduki posisi penting di kemudian hari, sedini mungkin. Ini juga terjadi di tubuh TNI dan Polri.
(Ricardo Pasaribu Wonorejo, Tegal Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur)
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010359340
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar