Keputusan politik Partai Golkar yang memiliki slogan "Suara Rakyat Suara Golkar" itu disebut strategis karena keputusan politik itu bakal memutar jarum sejarah kembali ke era Orde Baru dalam proses pemilihan kepala daerah. Untuk merealisasikan niatnya itu, Partai Golkar akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Memang masih ada proses politik di DPR sebelum Golkar menolak Perppu No 1/2014. Perppu tersebut diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelamatkan suara rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin daerah. Sebelumnya, dalam pembahasan RUU Pilkada, mayoritas fraksi di DPR—dengan walk out-nya Partai Demokrat—mengembalikan sistem pemilihan langsung ke sistem pemilihan oleh DPRD.
Kritik publik melalui media sosial amat keras kepada Presiden Yudhoyono yang sedang berada di luar negeri. Setiba di Tanah Air, Presiden Yudhoyono menerbitkan Perppu No 1/2014 untuk menganulir putusan Rapat Paripurna DPR dengan membatalkan UU Pilkada dan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan perbaikan.
Dalam pemilihan pimpinan DPR 2014-2019, Partai Demokrat berada dalam barisan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mendukung paket calon pimpinan DPR yang didukung KMP. Agus Hermanto terpilih sebagai Wakil Ketua DPR dan EE Mangindaan sebagai Wakil Ketua MPR. Dukungan Demokrat terhadap paket KMP itu dilakukan dengan syarat: KMP akan mendukung Perppu No 1/2014 dengan sejumlah perbaikan. Pimpinan partai dalam KMP menandatangani kesepakatan itu.
Harapan agar Golkar tetap berada di KMP dan kemudian mengembalikan pilkada ke DPRD tampaknya menjadi daya tarik terpilihnya Aburizal sebagai Ketua Umum Golkar yang dalam periode kepemimpinannya gagal menjadi pemenang pemilu dan gagal mencalonkan diri sebagai presiden. Dengan pemilihan kepala daerah di DPRD, peran Golkar akan dominan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah.
Belum tentu memang upaya Golkar itu berhasil untuk mengembalikan lagi pemilihan kepala daerah ke DPRD. Golkar akan dihadapkan pada suara rakyat yang tecermin dalam sejumlah jajak pendapat, yang tetap menghendaki pemilihan kepala daerah secara langsung. Resistensi juga akan muncul dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, jika upaya Golkar mengembalikan pilkada ke pangkuan DPRD itu berhasil, publik akan membaca inilah sandiwara politik yang mengorbankan hak-hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000010461874
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar