Pada edisi sebelumnya, majalah ini mengapresiasi kecepatan Presiden Joko Widodo memangkas subsidi serta meluncurkan program sosial, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, hanya kurang dari 20 hari sejak dilantik. Presiden Amerika Serikat Barack Obama membutuhkan lebih dari 400 hari mengesahkan program kesehatan sosial atau Obama Care.
Berkah penurunan harga minyak terlihat dalam RAPBN-P 2015 yang sedang dibahas di DPR. Pertama, total belanja pemerintah turun Rp 44,9 triliun (2,2 persen) dibandingkan dengan APBN 2015 sehingga secara keseluruhan fiskal menjadi lebih ramping. Kedua, belanja subsidi energi turun Rp 186,26 triliun (54 persen), sementara subsidi non-energi naik Rp 4,3 triliun (6,1 persen). Transfer ke daerah naik Rp 5,3 triliun dan dana desa naik Rp 11,7 triliun (129 persen). Ketiga, dari fungsi belanja pemerintah pusat untuk perlindungan sosial naik Rp 20,84 triliun (250 persen), belanja ekonomi naik Rp 72,97 triliun (50,8 persen). Sementara belanja pelayanan umum turun Rp 178,92 triliun, akibat
Target kualitatif ini memang lentur sehingga tak bisa dijawab dalam satu tahun anggaran. Namun, perubahan fiskal ini harus lebih solid, baik dari sisi alokasi belanja maupun dari administrasi pencairannya. Semua itu tentu harus didukung konsensus politik antara pemerintah dan DPR.
Pertanyaan lebih sederhana, apakah realokasi belanja subsidi energi bisa segera diarahkan untuk mengungkit sektor yang berimbas langsung pada sektor riil? Misalnya, peningkatan 50 persen belanja ekonomi diukur dengan target kualitatif, seperti rasio biaya logistik nasional atas PDB sebesar 23,6 persen, rata-rata bongkar-muat barang (
Salah satu hal yang jadi sorotan publik dari RAPBN-P 2015 ini adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang naik dari Rp 7,31 triliun menjadi Rp 74,99 triliun. Pertama, urgensinya bagi BUMN yang sudah
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mendapatkan suntikan modal pemerintah sebesar Rp 20,35 triliun. Sementara PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Rp 7 triliun dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 5,6 triliun. Tiga BUMN ini penerima tambahan modal pemerintah terbesar. Tujuan penambahan modal kepada PT SMI dan PT Bank Mandiri untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Namun, hal rancu, PT SMI disiapkan untuk menjadi bank infrastruktur.
Jika memang PT SMI didorong menjadi bank infrastruktur, mengapa pemerintah juga memberikan tambahan modal pada Bank Mandiri dengan tujuan agar mampu memberikan kredit sektor infrastruktur?
Pada perusahaan yang sudah terdaftar di bursa, tambahan modal ini akan meningkatkan nilai pasar. Itulah mengapa BUMN lain yang juga tercatat (
Jika tujuan pemberian tambahan modal pemerintah adalah mempercepat pencapaian target pemerintah, PT Bank BTN (Persero) sangat strategis. Hal itu karena bank ini menjadi
Memang benar, pemerintah sudah memberikan tambahan modal pada Perum Perumnas sebesar Rp 2 triliun. Namun, tambahan modal ini tak akan mencukupi, mengingat perbedaan kebutuhan dan pasokan yang mampu disediakan (
Esensinya, bagaimana menurunkan arah besar pembangunan ke dalam strategi fiskal merupakan titik paling penting. Di situlah tarik-menarik kepentingan terjadi. Perubahan APBN 2015 yang disusun pemerintah sebelumnya merupakan penjabaran visi pemerintah baru ke dalam anggaran. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, RAPBN-P 2015 ini dirancang berdasarkan konsep Nawa Cita atau 9 program utama yang diusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Seperti biasa, penjabaran visi ke dalam program serta anggaran selalu mengandung risiko deviasi. Maka, dibutuhkan diskusi dan masukan agar postur anggaran ini benar-benar berdaya guna. Yang paling penting, masyarakat bisa segera menikmati berkah anjloknya harga minyak. Pemerintah dan DPR harus cepat menetapkan RAPBN-P 2015 ini menjadi Undang-Undang APBN Perubahan 2015 sehingga bisa segera direalisasikan dalam proyek dan menghasilkan sesuatu yang konkret bagi masyarakat.
Dosen di Unika Indonesia Atma Jaya, Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar