Ruang fiskal yang besar sebagian berasal dari langkah berani menghapus subsidi bahan bakar minyak serta rencana pengoptimalan pungutan pajak.
Fokus pembangunan dalam RAPBN-P—yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR—adalah infrastruktur. Karena itu, tiga kementerian mendapat dana terbesar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pertanian.
Ketiga kementerian tersebut menjadi pelaksana visi Presiden Joko Widodo membangun Indonesia lima tahun ke depan: kemaritiman; swasembada pangan; meningkatkan keterhubungan Indonesia melalui pembangunan jalan raya, jaringan kereta api, pelabuhan, dan bandara; serta kecukupan energi.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. Beberapa pihak menganggap target itu terlalu tinggi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dunia yang tahun ini hanya ditopang pemulihan awal ekonomi Amerika Serikat.
Meskipun demikian, Indonesia mendapat peluang besar dari rendahnya harga minyak dunia. Tidak ada yang dapat memperkirakan pasti berapa lama harga serendah 40-50 dollar AS per barrel ini akan bertahan. Perkiraan moderat sekitar satu tahun.
Rendahnya harga komoditas dunia yang menjadi andalan pendapatan pajak selama ini diantisipasi dengan meningkatkan target penerimaan pajak. RAPBN-P 2015 mengakomodasi dua hal tersebut.
DPR kemungkinan besar segera meloloskan RAPBN-P 2015 dengan perubahan pada asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp 12.200.
Dengan kata lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan cita-cita masyarakat makmur-sejahtera yang dirumuskan menjadi Nawa Cita oleh Presiden Joko Widodo dan dikonkretkan melalui APBN-P.
Tantangan mewujudkan APBN-P justru pada pelaksanaan di lapangan. Presiden Joko Widodo terus berkomunikasi dengan semua kepala daerah untuk menghilangkan berbagai hambatan.
Lebih dari segala tantangan teknis tersebut, hambatan terbesar adalah kegaduhan politik. Gesekan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara RI kembali menjadi preseden buruk. Penegakan hukum terseret masuk ke ranah politik. Investor akan berpikir ulang menanamkan modal di Indonesia melihat ketidakpastian hukum begitu telanjang. Energi bangsa hilang percuma.
Publik meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan gesekan antara Polri dan KPK. Seyogianya, semua pihak bersama memikirkan kepentingan lebih besar daripada ego diri dan kelompok. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan melaksanakan pembangunan segera.
Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011621023
Tidak ada komentar:
Posting Komentar