Ketika krisis finansial Asia melanda Indonesia pada 1997-1998, segmen kredit yang paling terpukul adalah kredit korporasi yang skala dan risikonya besar. Kredit mikro dan kecil relatif aman karena risikonya kecil. Sejak itu timbul kesadaran agar bisnis bank dijalankan dengan menyebarkan risiko. Bank yang semula fokus ke korporasi saja, kemudian masuk bisnis mikro.
Alasannya, jika "terjadi sesuatu" pada kredit korporasi, bisa dikompensasi dengan segmen lain yang kinerjanya masih baik. Inilah esensi dari aliran perbankan universal, yakni satu bank yang memiliki beraneka jenis layanan, tidak hanya khusus pada 1-2 layanan tertentu. Oleh karena itu, setelah reformasi 1998, sebagian besar bank memasuki bisnis kredit mikro dan kecil yang menjanjikan margin bunga bersih yang tebal alias sangat menguntungkan.
Bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia pun tak mau ketinggalan dengan mulai memasuki kredit mikro. Pendeknya, bisnis mikro sudah menjelma menjadi
Meskipun keterlibatan bank dalam bisnis skala mikro tumbuh cepat, ternyata derajat inklusi finansial di Indonesia tetap rendah. Sebagai ilustrasi, menurut survei Bank Dunia (2011), keluarga Indonesia yang memiliki rekening bank masih kurang dari 50 persen. Di Indonesia juga hanya 19 persen orang dewasa yang memiliki tabungan di bank.
Data ini kontras dengan perkembangan industri telekomunikasi. Dewasa ini hampir semua penduduk kita sudah memiliki telepon seluler. Tingkat penetrasi, yakni rasio jumlah kartu telepon terhadap jumlah penduduk, sekitar 125 persen. Artinya, jauh lebih banyak orang yang memiliki telepon seluler dibandingkan dengan memiliki rekening bank atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM).
Data lain juga menunjukkan masih tertinggalnya kita dalam pendalaman finansial. Rasio tabungan dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 41 persen, sedangkan rasio kredit terhadap PDB hanya 37 persen. Di negara-negara tetangga, rasionya sudah di level 100 persen atau lebih. Artinya, Indonesia masih harus bekerja lebih keras untuk mendorong sektor perbankan formal agar dapat diakses sebanyak mungkin penduduk.
Masih rendahnya akses penduduk terhadap pelayanan jasa perbankan inilah yang menjadi alasan penting masih tingginya suku bunga perbankan, terutama untuk kredit mikro. Ketidakmampuan penduduk miskin mengakses perbankan formal menyebabkan mereka terjerembap ke lembah pelayanan rentenir (sektor kredit informal) yang bunganya sangat tinggi.
Tugas utama kita sekarang adalah memperluas akses pelayanan sektor perbankan formal agar bisa menjangkau sebanyak mungkin penduduk, terutama yang miskin dan tinggal di daerah terpencil. Bagi bank, mendirikan cabang adalah modus termahal dalam pelayanan perbankan. Yang termurah adalah layanan perbankan melalui internet, kemudian dengan telepon seluler, lalu dengan ATM. Karena itu, ke depan harus sedapat mungkin menjangkau masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.
Inisiatif BRI membeli sendiri satelit seharga Rp 2,5 triliun merupakan tonggak penting memperkuat layanan bank terhadap penduduk terluar. Teknologi memang mahal, tetapi jika dimanfaatkan dengan baik akan memberi nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar lagi.
Selain teknologi, inisiatif pelayanan cabang bank nirkantor juga merupakan salah satu tonggak penting. Indonesia terlalu luas dan memiliki banyak wilayah yang sulit dijangkau kantor cabang konvensional. Kombinasi teknologi dan cabang nonkonvensional akan menjadi solusinya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), saat ini ada 39.000 kantor bank dan 83.000 ATM. BI berencana membuat cabang nirkantor dengan memanfaatkan 110.000 koperasi dan 14.000 lembaga keuangan daerah. Mereka akan dikerahkan agar masyarakat terpencil juga dapat dijangkau.
Untuk dapat mengerahkan semua sumber daya tersebut—terutama dalam hal penyediaan teknologi yang mahal—masih perlu dukungan permodalan bank yang kuat. Oleh karena itu, kita memang tidak mungkin berharap 119 bank dapat secara efisien menyelenggarakan jasa layanan bank melalui teknologi canggih.
Jumlah bank harus diperkecil. Malaysia dengan jumlah penduduk 30 juta orang memiliki hanya delapan bank. Itu pun masih akan dimerger lagi menjadi 4-5 bank saja. Singapura dengan jumlah penduduk 6 juta orang hanya memiliki tiga bank berukuran raksasa.
Jika jumlah bank sedikit, tetapi layanannya padat teknologi, efisiensi dapat ditingkatkan. Ujung-ujungnya, suku bunga kredit mikro yang kini masih di atas 20 persen dapat diturunkan hingga level yang lebih masuk akal, yakni di bawah 10 persen. Hal ini akan mempercepat inklusi finansial.
Tidak ada cara lain selain jumlah bank di Indonesia disederhanakan menjadi maksimal 20 bank saja. Hanya dengan cara itu, bank bisa memiliki kekuatan berbelanja teknologi yang bisa menjangkau nasabah dengan efisien. Inklusi finansial adalah bagaimana kita memupuk modal dan teknologi. Inilah dua "roh" industri perbankan yang paling hakiki.
A TONY PRASETIANTONO, KEPALA PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UGM
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Maret 2015, di halaman 15 dengan judul "Kredit Mikro dan Inklusi Keuangan".
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar