Namun, belum sampai enam bulan, pemerintahan Jokowi-Kalla dikepung berbagai persoalan. Persoalan yang muncul tentunya sudah diidentifikasi Presiden Jokowi.
Dokumen Nawacita yang disampaikan Jokowi-Kalla ke Komisi Pemilihan Umum sudah mengidentifikasi tiga persoalan mendasar bangsa. Pertama, ancaman terhadap wibawa negara ketika negara tak bisa memberi rasa aman. Kedua, kelemahan sendi perekonomian bangsa. Ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
Jika kita melihat lilitan persoalan bangsa akhir-akhir ini, sebenarnya itu berada dalam tiga pusaran masalah bangsa yang sudah diidentifikasi Jokowi-Kalla. Wibawa negara dan khususnya wibawa kepresidenan diuji dalam persoalan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Presiden sudah mengambil langkah penyelesaian, tetapi penyelesaiannya belum tuntas di lapangan.
Instruksi Presiden Jokowi agar tidak ada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan penyidik juga belum berjalan. Proses hukum terhadap pimpinan KPK tetap berjalan dengan dalih ada masyarakat yang melaporkan. Pelaporan terhadap sejumlah tokoh yang selama ini berada pada posisi mendukung KPK ditanggapi secara hukum. Sementara itu, rasa aman warga terganggu dengan fenomena begal. Istilah
Kewibawaan pemerintah bisa tergerogoti dengan pola komunikasi politik pembantu presiden yang tidak sinkron. Kewenangan Kantor Kepresidenan menjadi persoalan ketika Wapres Jusuf Kalla tidak mengetahui duduk soal dan organisasi tersebut.
Belum tuntas polemik soal organisasi Kantor Kepresidenan, muncul polemik soal rencana Presiden Jokowi menerbitkan instruksi presiden soal pemberantasan korupsi yang dibaca publik sebagai bakal melemahkan KPK. Di Jakarta, ribut antara Gubernur dan DPRD soal APBD juga tak kunjung tuntas.
Sementara pada sisi ekonomi, di lapangan rakyat dihadapkan pada kenaikan harga beras, elpiji, dan kenaikan tarif listrik. Operasi pasar beras sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya bisa menekan harga beras. Masalah lain yang dihadapi dunia usaha adalah penguatan dollar AS atas semua mata uang. Akibatnya, rupiah menyentuh angka Rp 13.000 per dollar AS. Emosi masyarakat terganggu dengan pemberitaan eksekusi hukuman mati yang seakan dibangun menuju klimaks.
Kita berharap Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara menunjukkan kepemimpinan yang tegas mengatasi persoalan yang mengepung bangsa ini. Presiden punya otoritas dan kewenangan yang harus bisa memastikan instruksinya dipatuhi. Komunikasi kepada masyarakat perlu dibenahi karena polemik yang terjadi disebabkan lemahnya komunikasi politik.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Bangsa Dikepung Persoalan".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar