Proses yang berlarut bahkan berujung pada penggunaan hak angket oleh DPRD merupakan contoh tidak baik dalam penyusunan anggaran. Dibandingkan dengan provinsi lain, pengesahan APBD Jakarta sudah sangat terlambat! Jakarta seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain bagaimana proses demokrasi dalam penyusunan rencana disusun. Seharusnya, penyusunan APBD rampung pada Oktober atau November 2014, dan bisa berjalan pada Januari 2015. Bulan Maret biasanya dimanfaatkan untuk pembahasan RAPBD Perubahan. Namun, faktanya, penyusunan APBD Jakarta belum bisa disahkan sampai Maret 2015.
Kelambatan pengesahan APBD Jakarta 2015 tentunya bisa memengaruhi serapan anggaran tahun 2015. Kekisruhan pengesahan APBD 2015 seharusnya tidak perlu terjadi. Hak angket yang merupakan hak DPRD sebenarnya tak perlu digunakan jika memang ada komunikasi tulus antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD.
Kelambatan pembahasan APBD Jakarta 2015 tak boleh dibiarkan lama karena hanya akan menyengsarakan rakyat. Perbedaan pandangan antara Gubernur dan DPRD soal alokasi dana yang kemanfaatannya diragukan, termasuk apa yang disebut sebagai "dana siluman", bisa dibicarakan bersama. Duduk bersama dan bukan adu kuat secara politik adalah solusi elegan menyelesaikan kisruh penganggaran yang hanya merugikan rakyat. Program pembangunan yang diperuntukkan bagi warga Jakarta tak bisa berjalan.
Kementerian Dalam Negeri harus turun menyelesaikan kekisruhan dalam proses penyusunan APBD Jakarta, termasuk menyelesaikan penggunaan hak angket oleh DPRD dan pelaporan hukum yang dilaporkan kedua belah pihak. DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki langkah Gubernur Jakarta menyerahkan draf RAPBD 2015 yang belum disepakati antara DPRD dan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri. Langkah Gubernur Jakarta itu dinilai melanggar prosedur, yang ditanggapi DPRD dengan penggunaan hak angket. Langkah politik DPRD itu ditanggapi dengan pelaporan oleh Gubernur Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penggunaan apa yang disebut dana siluman Rp 12 triliun. Yang perlu dipahami, anggaran itu merupakan dana milik rakyat.
Pertikaian elite politik hanya menciptakan kegaduhan yang tidak membawa manfaat. Kita dorong pimpinan partai politik berpikir bahwa esensi dari kekuasaan adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan demi politik kekuasaan itu sendiri. Masalah yang dihadapi Jakarta—banjir, kemacetan, kesenjangan sosial, pendidikan, dan kesehatan—membutuhkan penanganan segera. Warga Jakarta yang sudah lelah didera persoalan tidak membutuhkan pertikaian politik pemimpin yang tidak membawa manfaat.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Maret 2015, di halaman 6 dengan judul "Jangan Korbankan Rakyat".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar